Indonesia Galang Dukungan Asia dan Afrika Hentikan Perang di Palestina

Isu Palestina mendapat perhatian dalam Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Bali. Indonesia menggalang dukungan dari Asia dan Afrika untuk mendesak penghentian perang di Palestina.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Presiden Sesi Tahunan Ke-61 AALCO, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly (kedua, kanan), memberikan keterangan dalam konferensi pers serangkaian penyelenggaraan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (20/10/2023). Yasonna juga didampingi Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol (kedua, kiri) dalam konferensi pers.

BADUNG, KOMPAS — Negara anggota Organisasi Konsultasi Hukum Asia Afrika (Asian-African Legal Consultative Organization/AALCO) menyoroti perkembangan situasi di Palestina dalam pertemuan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Nusa Dua, Badung, Bali. Indonesia menggalang dukungan internasional, utamanya dari negara anggota AALCO, untuk mendesak penghentian perang di Palestina dan penyelesaian akar penyebab konflik di Palestina.

Perihal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly selaku Presiden Sesi Tahunan Ke-61 AALCO dalam konferensi pers hari terakhir serangkaian kegiatan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Jumat (20/10/2023). Dalam konferensi pers itu, hadir pula Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol. Yasonna menambahkan, Indonesia berpendapat, kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan.

Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik di Palestina sesuai dengan parameter yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). ”Mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina,” kata Yasonna.

Selain menyoroti isu Palestina terkait dengan pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia dalam peristiwa perang, pertemuan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Bali sejak Senin (16/10) sampai Jumat (20/10) juga membahas isu terkait pengembalian aset, isu hukum laut terkait kegiatan perikanan tidak sah (illegal fishing), dan isu tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam pertemuan di Bali, negara anggota AALCO juga membahas perihal hukum dagang dan investasi internasional serta hukum internasional ruang angkasa (outer space).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly (kelima, kanan), yang menjabat Presiden Sesi Tahunan Ke-61 AALCO, berfoto bersama delegasi di lobi BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (20/10/2023), dalam serangkaian penyelenggaraan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO.

Baca juga : Wapres Amin: Suara dari Asia dan Afrika Penting Didengarkan

Dalam pidato di penutupan sesi pertemuan AALCO, Jumat, Yasonna menyebutkan perkembangan konflik di Palestina penting mendapatkan perhatian dan simpati dari negara-negara dari Asia dan Afrika. Hal itu juga ditegaskan kembali oleh Sekjen AALCO Kamalinne Pinitpuvadol ketika memberikan pemaparan singkat mengenai pelaksanaan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO.

Sebelumnya, dalam konferensi pers sesuai membuka Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Nusa Dua, Badung, Senin (16/10), Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, sikap Indonesia sudah jelas, yakni ingin mengupayakan dan membangun perdamaian dunia. ”Untuk itu, upaya menyelesaikan kembali persoalan di Palestina kembali pada kesepakatan PBB tentang penyelesaian dua negara. Itu yang barangkali harus terus kembali dilakukan,” kata Wakil Presiden.

Mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina.

Lebih lanjut Yasonna mengatakan, Indonesia mendorong negara-negara AALCO untuk dapat terus memberikan pertimbangan kepada Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) dan Pelapor Khusus (Special Rapporteur).

Pertimbangan hukum dari AALCO itu dinyatakan menjadi bentuk kontribusi dalam meningkatan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu Palestina itu. ”Sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi, yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata Yasonna.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Presiden Sesi Tahunan Ke-61 AALCO, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly (kedua, kanan), dalam konferensi pers serangkaian penyelenggaraan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (20/10/2023). Yasonna mendampingi Sekretaris Jenderal AALCO Kamalinne Pinitpuvadol (kedua, kiri), yang memberikan keterangan dalam konferensi pers.

Baca juga: Ikhtiar Indonesia Menjembatani Forum Perampasan Aset Asia-Afrika

Usul Indonesia

Yasonna juga memaparkan hasil dari pembahasan di Sesi Tahunan Ke-61 AALCO, di antaranya perihal forum pengembalian aset negara (asset recovery) dan perihal pengategorian illegal fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime), yang juga menjadi usulan Indonesia.

Yasonna menyebutkan, mayoritas negara anggota AALCO menyambut baik dan mendukung usulan pembentukan Asset Recovery Expert Forum. Forum para ahli itu dibutuhkan karena pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks. Untuk tahap awal, negara anggota AALCO akan membentuk grup kontak, yang terdiri dari perwakilan negara anggota AALCO, baik dari pihak penjabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi.

Terkait dengan pembahasan isu illegal fishing sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisasi, negara anggota AALCO mencatatkan isu, yang diusulkan Indonesia, dan akan mengadakan diskusi lebih lanjut mengenai pembentukan kerangka hukum internasional. Pencurian ikan dan kegiatan perikanan tidak sah atau illegal fishing dinilai mengakibatkan dampak besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial, dan ekonomi suatu negara.

Agenda lain, yang juga menjadi perhatian dalam Sesi Tahunan Ke-61 AALCO adalah isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan, yang diusung negara-negara maju, dean kondisi pembangunan negara-negara berkembang. Yasonna menyatakan, Indonesia sejalan dengan posisi negara-negara AALCO, yang mayoritas adalah negara berkembang dan sedang dalam tahap membangun.

Dalam konferensi pers, Jumat (20/10), Sekjen AALCO Kamalinne Pinitpuvadol juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas penyelenggaraan Sesi Tahunan AALCO di Bali. Kamalinne menyebutkan, pertemuan AALCO di Bali, Indonesia, kembali mengingatkan prinsip Bandung Spirit, yang menjadi semangat negara-negara Asia dan Afrika, yakni solidaritas, pertemanan, dan kerja sama.

Kamalinne menyatakan Sesi Tahunan Ke-61 AALCO di Bali, yang diikuti negara-negara anggota AALCO dan juga delegasi negara dan organisasi sebagai pengamat, menjadi komitmen dan konsistensi AALCO untuk terus membawa suara dan perspektif kawasan Asia dan Afrika ke pembangunan hukum internasional.