Filipina Pastikan Ambil Alih Giliran Keketuaan Myanmar

Isu keketuaan ASEAN menjadi persoalan sejak kudeta 2021 di Myanmar. Kudeta itu membuat berbagai pihak mempertanyakan potensi ASEAN dipimpin negara melanggar prinsip demokrasi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ibu negara Iriana Joko Widodo memandu Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr dan istri Louise Marcos saat akan mengikuti KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta, Selasa (5/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS - Filipina memastikan akan menjadi Ketua Bergilir ASEAN 2026. Hal itu berarti, Myanmar yang semestinya mendapat tongkat estafet keketuaan ASEAN pada tahun 2026 setelah Laos dan Malaysia, tidak akan mendapat giliran menjadi ketua ASEAN.

Konfirmasi itu disampaikan Presiden Ferdinand Marcos Jr dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN, Selasa (5/9/2023), di Balai Sidang Jakarta. "Dengan senang hati, saya mengumumkan bahwa Filipina siap untuk memimpin dan memimpin ASEAN pada tahun 2026. Kami akan memperkuat fondasi pembangunan Komunitas kami dan mengarahkan ASEAN saat negara ini memulai babak baru," ujarnya sebagaimana tercantum dalam naskah pidato dilihat Kompas dari sejumlah pihak asal Filipina.

Pengumuman Marcos mengakhiri teka-teki ketua ASEAN tiga tahun mendatang. Ketua ASEAN lazimnya digilir sesuai huruf depan nama negara-negara anggotanya. Setelah Indonesia, giliran Laos dilanjut Malaysia menjadi ketua ASEAN. Setelah Malaysia, seharusnya Myanmar menjadi ketua. Selepas itu, baru Filipina menjadi ketua bergilir ASEAN.

Baca juga : Presiden Jokowi : ASEAN Bukan Alat Kepentingan Kekuatan Manapun

Isu keketuaan ASEAN menjadi persoalan sejak kudeta 2021 di Myanmar. Kudeta itu membuat berbagai pihak mempertanyakan potensi ASEAN dipimpin negara yang melanggar prinsip demokrasi.

ASEAN dalam perjalanannya merespon stagnasi krisis di Myanmar, melarang pejabat Myanmar yang setingkat atau lebih tinggi dari menteri untuk menghadiri forum-forum ASEAN. Kondisi itu akan menyulitkan ASEAN jika Myanmar menjadi ketua ASEAN.

Pengumuman Marcos juga menjawab rumor yang beredar setidaknya sebulan terakhir. Dilaporkan Nikkei Asia dan Thai PBS pada pertengahan Agustus 2023, junta disebut melepaskan hak Myanmar menjadi ketua ASEAN 2026. Walakin, belum ada sumber resmi yang mengonfirmasi informasi tersebut.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kursi untuk perwakilan Myanmar kosong saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023). Pertemuan ini dipimpin Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.

"Kami akan mengandalkan dukungan dari sesama Negara Anggota dan terus bekerja sama dengan mitra kami untuk memperkuat Sentralitas ASEAN, dan untuk mendorong perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan," ujar Marcos.

Perubahan giliran itu juga dibahas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. "Saya ingin menyampaikan apresiasi Malaysia kepada Filipina atas kesiapan mereka untuk menjadi Ketua ASEAN pada 2026, dan bergabung dengan konsensus bagi AMS lain untuk melanjutkan rotasi berdasarkan urutan abjad, kecuali diputuskan lain oleh para Pemimpin ASEAN," ujarnya dalam naskah yang disiarkan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Baca juga : Indonesia Dorong ASEAN Tuntaskan Perjanjian Ekstradisi

Bukan kali ini saja Myanmar melepaskan hak menjadi ketua bergilir. Pada 2006, dengan alasan sedang sibuk menyelesaikan aneka persoalan domestik, Myanmar juga melepaskan hak sebagai ketua.

Kala itu, giliran Myanmar diambil oleh Laos. Pada 2013, Indonesia bertukar giliran dengan Kamboja. Sebab, kala itu Indonesia sedang sibuk mengurusi penyelenggaraan Organisasi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).

Pengumuman Marcos menjadi salah satu pidato yang membahas soal Myanmar walau tidak langsung. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tidak membahas isu Myanmar dalam pidatonya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kursi untuk perwakilan Myanmar kosong saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Sementara dalam dua pidato Presiden RI Joko Widodo, saat membuka dan di dalam sidang pleno KTT, isu Myanmar tidak dibahas. Presiden RI membahas soal Myanmar dalam sesi forum informal.

Presiden dalam kesempatan itu antara lain mengungkap 145 kali komunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar. Komunikasi berulang kali karena ada beragam pihak dan kelompok kepentingan di Myanmar.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, ASEAN menyadari ada banyak kesulitan di kawasan. Salah satu yang perlu dibereskan ASEAN adalah Myanmar. "Keketuaan kami telah bekerja keras untuk mendorong solusi bersama ASEAN. ASEAN hanya bisa melaju dengan kecepatan penuh bila kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar," ujarnya.

Salah satu yang perlu dibereskan ASEAN adalah Myanmar.

Seperti di Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) lain selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN, Myanmar tetap tanpa wakil di AMM kali ini. Kursi untuk perwakilan Myanmar di ruang AMM kosong. Sejak 2021, ASEAN memutuskan pejabat Myanmar yang setingkat atau lebih tinggi dari menteri tidak diundang ke berbagai forum ASEAN.

Wakil Tetap Myanmar untuk ASEAN Aung Myo Myint mengikuti rangkaian pertemuan wakil tetap dan direktur jenderal anggota ASEAN. Aung diutus pemerintahan sebelum kudeta Februari 2021. Sejak itu, ASEAN belum menerima pergantian wakil tetap Myanmar untuk ASEAN. “Kredensialnya sejak sebelum kudeta,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN pada Kemenlu RI Sidharto Suryodipuro.

Dalam pertemuan para wakil tetap dan direktur jenderal, isu Myanmar tidak termasuk agenda pembahasan. Meski demikian, sejumlah peserta pertemuan membahas masalah itu. Mereka menyampaikan pandangan soal Myanmar dan isu lain yang juga tidak menjadi agenda pembahasan pertemuan.

-------

KOREKSI:

Dalam versi awal, pada paragraf pertama disebutkan soal urutan keketuaan Myanmar setelah Indonesia. Bagian itu telah diperbaiki bahwa Myanmar sesuai urutan semestinya mendapat tongkat estafet keketuaan ASEAN pada tahun 2026 setelah Laos dan Malaysia. Terima kasih - Redaksi