Myanmar dan Ketegangan Geopolitik Hambat Penindakan Perdagangan Orang ASEAN

Isu Myanmar yang tak kunjung selesai dan ketegangan geopolitik, termasuk perang Rusia dan Ukraina menghambat proses cetak biru Dewan Politik dan Keamanan ASEAN 2025 yang di dalamnya termasuk penindakan pedagangan orang.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Bersama Dewan Politik dan Keamanan ASEAN Mahfud MD bersama Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi memimpin pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS - Hawa ketidakpastian global turut melingkupi komunitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Kemajuan yang tidak signifikan di Myanmar, secara internal, berdampak negatif bagi ASEAN. Karena belum ada kemajuan dalam penyelesaian permasalahan Myanmar, implementasi Cetak Biru Dewan Politik dan Keamanan ASEAN atau APSC 2025 menjadi terhambat.

Perkembangan ASEAN juga terhambat ketegangan dan persaingan geopolitik yang meningkat. Persaingan itu dikhawatirkan menyebabkan konflik terbuka yang terpaksa dihadapi wilayah Asia Tenggara. Dampak kemanusiaan dan sosial-ekonomi dari perang Rusia dan Ukraina juga patut menjadi peringatan.

Baca juga: ASEAN Melaju Bila Isu Myanmar Tuntas

Tantangan berat itu dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ketika membuka pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC), Senin (4/9/2023), di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Mahfud yang berlaku sebagai Ketua Bersama APSC itu juga menegaskan ASEAN tidak bisa membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan Asia Tenggara karena menghambat kemajuan yang sudah dicapai ASEAN sejak tahun 1967.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kursi delegasi Myanmar kosong saat pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Jika ASEAN tidak mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan ini, relevansi kita bisa terganggu. Sebagai Dewan yang diberi mandat untuk kerja sama politik keamanan ASEAN, kita tidak boleh melupakan tantangan-tantangan spesifik di kawasan Asia Tenggara,” kata Mahfud.

Mahfud juga menyinggung soal pengadopsian Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia (TIP) yang Disebabkan Penyalahgunaan Teknologi oleh para pemimpin ASEAN, Mei lalu. Kini saatnya mendorong penerapannya oleh badan-badan sektoral terkait seperti memastikan pencegahan, penuntutan terhadap pelaku, dan perlindungan korban.

Baca juga: ASEAN Lebih Prioritaskan Agenda EkonomiPenerapannya tidak hanya berlaku untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi juga untuk menjawab meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir transnasional lainnya. Pencucian uang, obat-obatan terlarang, dan terorisme juga hanya bisa diatasi dengan kerja sama lintas batas yang lebih kuat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menlu Filipina Enrique A Manalo, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan, Sekretaris Jenderal Kemenlu Thailand Sarun Charoensuwan, Direktur Jenderal Organisasi Internasional Kemenlu Vietnam Do Hung Viet, Menlu Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, SOM Leader Brunei Darussalam Johariah Wahab, Menlu Kamboja Chenda Sophea, Menlu Timor Leste Bendito dos Santos Freitas, dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn (kiri ke kanan) berfoto bersama pada pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023).

“Mari bekerja sama meningkatkan kerja sama regional dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi,” kata Mahfud.

Menjelang akhir siklus cetak biru, ASEAN juga perlu mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat ASEAN dalam pengembangan cetak birunya. Sehubungan dengan hal ini, Mahfud menyatakan Satuan Tugas Tingkat Tinggi dalam mempersiapkan Visi Komunitas ASEAN sudah mencapai kemajuan.

“Ke depan, mari kita pastikan Visi Komunitas ASEAN 2045 dan dokumen kehadiran atau rencana strategisnya sesuai tantangan saat ini dan masa depan,” kata Mahfud.