Pemilu dan ancaman kudeta membuat para pemimpin ASEAN harus memprioritaskan politik domestik daripada urusan kawasan. Saat kabinet Thailand resmi terbentuk, rangkaian pra-KTT dan KTT internal ASEAN sudah selesai.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
AFP PHOTO / ROYAL THAI GOVERNMENT
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin (kiri) dan pendahulunya, Prayuth Chan-ocha, bertemu di Bangkok pada 24 Agustus 2023. Srettha dan Prayuth sama-sama tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN
BANGKOK, MINGGU — Perdana Menteri Thailand melewatkan seluruh rangkaian konferensi tingkat tinggi ASEAN di masa keketuaan Indonesia. Hubungan Bangkok-Jakarta dalam konteks ASEAN tidak lancar selama Indonesia menjadi ketua.
Dilaporkan Thai Enquirer pada Sabtu (2/9/2023) malam waktu Bangkok, PM Thailand Srettha Thavisin tidak ada jadwal ke Jakarta pekan depan. Srettha akan memilih Amerika Serikat sebagai negara pertama yang disambanginya dalam status sebagai PM Thailand.
Dalam rencana kegiatan yang disiarkan Thai Enquirer, Srettha akan menghabiskan waktu di dalam negeri sampai 17 September 2023. Setelah itu, ia akan ke New York, AS untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam lawatan itu, ia antara lain mengajak Wakil PM sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand Panpree Phahitthanukorn.
Dengan demikian, dua PM Thailand melewatkan KTT ASEAN selama Indonesia menjadi ketua organisasi kawasan itu. Pendahulu Srettha, Prayuth Chan-ocha, tidak hadir pada KTT Ke-42 ASEAN pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo. Alasannya, Thailand menggelar pemilu pada 14 Mei 2023. Kala itu, Thailand diwakili Wakil PM sekaligus Menlu Don Pramudwinai. Prayuth memprioritaskan politik dalam negeri daripada urusan kawasan.
Politik dalam negeri
Kali ini pun, Srettha memilih menghabiskan waktu untuk mengurusi politik dalam negeri daripada menghadiri KTT ASEAN. Belum ada informasi apakah ia akan mengutus Panpree ke Jakarta atau tidak. Pada Juni 2023, Panpree pernah menyatakan bahwa ASEAN harus menjadi jantung politik luar negeri Thailand.
Dalam tulisan di Nikkei pada 28 Agustus 2023, pengamat dinamika Asia Tenggara, Michael Vatikiotis, menyoroti fenomena itu. Pemilu dan ancaman kudeta militer membuat para pemimpin ASEAN harus memprioritaskan politik domestik daripada urusan kawasan. Hubungan para pemimpin ASEAN, menurut Vatikiotis, juga semakin renggang karena mereka jarang bercengkerama. Kerenggangan itu berkontribusi pada kelambanan ASEAN membuat keputusan dan menyelesaikan aneka masalah kawasan.
AFP PHOTO / ROYAL THAI GOVERNMENT
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berlutut di depan foto Raja Thailand Rama X Maha Vajiralongkorn pada 23 Agustus 2023 di Bangkok. Hari itu, Rama X mengesahkan Srettha sebagai PM baru Thailand.
Salah satu penyebab kerenggangan adalah pemimpin di sebagian anggota ASEAN begitu cepat berganti. Proses pembentukan pemerintahannya pun tidak selalu lancar. Thailand harus menanti lebih dari tiga bulan sebelum pemerintahan hasil pemilu Mei 2023 terbentuk. Secara teknis, pemerintahan Srettha baru resmi menjabat pada Selasa (5/9/2023) sore. Menurut Srettha, sebagaimana dilaporkan Bangkok Post dan Khaosod, pelantikan kabinet akan digelar pada Selasa sore.
Saat kabinet Thailand resmi terbentuk, rangkaian pra-KTT dan KTT internal ASEAN sudah selesai. Pada Rabu-Kamis pekan depan, agendanya berupa KTT ASEAN dengan para mitra. Rangkaian KTT ASEAN dimulai pada Sabtu (2/9/2023) dan berakhir pada Kamis (7/9/2023). Pada Sabtu dan Minggu ini, para direktur jenderal atau pejabat setara serta para wakil tetap untuk ASEAN bertemu di Jakarta. Mereka mematangkan agenda dan dokumen yang akan dibahas di KTT.
Sementara pada Senin (4/9/2023), para menlu ASEAN berkumpul di Sekretariat ASEAN. Mereka mengikuti Pertemuan Menlu ASEAN (AMM), Dewan Koordinasi ASEAN (ACC), hingga Dewan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN (ASPC).
Tidak lancar
Ketidakhadiran Srettha dan Panpree menambah kerikil hubungan Indonesia-Thailand dalam konteks ASEAN. Sebelum ini, Don mengakui Indonesia tidak senang dengan manuver Thailand soal Myanmar. Alih-alih mengikuti kebijakan yang disepakati ASEAN, Thailand melangkah sendiri dan terus berkomunikasi dengan junta Myanmar. Thailand bahkan menggelar forum informal dengan junta. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura menolak hadir di forum itu. ”Ini demi kepentingan Thailand,” ujar Don pada Juni 2023, sebagaimana dikutip Thai Examiner dan The Nation Thailand.
Sejumlah diplomat Asia Tenggara menyebut, Don dicecar koleganya dalam AMM di Jakarta pada Juli 2023. Seperti Indonesia, mereka juga marah dengan manuver Thailand untuk berkomunikasi dengan junta. Sejak 2021, ASEAN memutuskan seluruh pejabat setingkat atau setara lebih tinggi dari menteri Myanmar tidak diundang di forum-forum ASEAN. Komunikasi harus dilakukan dengan seluruh, bukan salah satu pihak di Myanmar.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI/POOL/ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan (kiri) berbincang dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Bukan hanya kolega Don, Panpree pun kala itu dilaporkan tidak senang dengan manuver pemerintahan Prayuth soal Myanmar. Politisi Partai Pheu Thai itu menyebut, pertemuan informal dengan junta seharusnya tidak dilakukan. Apalagi, pertemuan itu dilakukan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan ketua dan anggota ASEAN. Setiap interaksi soal Myanmar harus dilakukan dalam kerangka yang disepakati ASEAN. (AFP/REUTERS)
