Kena Kudeta Dua Kali, Klan Shinawatra Tetap Bertahan
Klan Shinawatra yang kaya raya terbukti kuat bertahan di dunia politik Thailand meski sudah dikudeta dua kali. Kini, kekuasaan Shinawatra berlanjut setelah PM dukungannya disetujui parlemen.
Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra disambut para pendukungnya ketika tiba di Bandara Don Mueang Bangkok, Thailand, Selasa (22/8/2023).
Miliarder sekaligus mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, dan keluarganya mendominasi pemilu di Thailand selama 20 tahun terakhir. Kelompok royalis yang terdiri dari para jenderal militer, hakim, dan pejabat pemerintah pendukung militer menganggap klan Shinawatra sebagai ancaman terhadap status quo.
Oleh Karena itu, dinasti Shinawatra dua kali digulingkan dari posisinya dalam kudeta militer. Pertama adalah Thaksin (74). Kedua adalah adik perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra.
Persaingan sengit kembali mengemuka setelah partai-partai oposisi, termasuk partai yang terkait dengan Thaksin, menang dalam pemilu, Mei lalu. Ketika berbagai faksi di Thailand sedang merundingkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru, Thaksin bersiap kembali ke Thailand setelah 15 tahun mengasingkan diri di luar negeri.
Baca juga: Baru Semalam Dipenjara, Thaksin Dilarikan ke Rumah Sakit
Langkah ini diperkirakan akan menambah ketidakstabilan politik yang mengikis kepercayaan kalangan investor terhadap Thailand. Negara ”Gajah Putih” itu merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara.
Shinawatra adalah dinasti politik paling terkemuka di Thailand dengan dua anggotanya menduduki jabatan politik tertinggi Thailand pada waktu yang berbeda selama 22 tahun terakhir. Shinawatra adalah keturunan imigran China yang menikah dengan seorang perempuan Thailand pada akhir abad ke-19.
Thaksin sudah menjadi tokoh yang membuat masyarakat Thailand terpolarisasi. Namun, ia mampu bertahan lama dalam politik Thailand sejak pertama menjadi perdana menteri pada 2001.
Para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra menanti kedatangannya di Bandara Internasional Don Mueang Bangkok, Thailand, Selasa (22/8/2023).
Kemenangan telak partai Thaksin, Thai Rak Thai, pada 2005 memberinya masa jabatan kedua. Namun, setahun kemudian, kepemimpinannya berakhir oleh kudeta militer. Thaksin meninggalkan Thailand pada 2008 untuk menghindari tuduhan korupsi yang menurutnya bermotif politik.
Yingluck juga menghadapi nasib serupa setelah Partai Pheu Thai yang dipimpinnya memenangi pemilu pada 2011 dan menjadikannya PM perempuan pertama di Thailand. Yingluck digulingkan atas perintah pengadilan pada 2014.
Pada Mei lalu, putri bungsu Thaksin, Paetongtarn (36), mencalonkan diri menjadi PM. Ini menandai kembalinya dinasti Shinawatra setelah hampir sembilan tahun Thailand berada di bawah kekuasaan rezim militer,
Baca juga: Setelah 15 Tahun Hidup di Pengasingan, Thaksin Pulang Kampung
Hasil pemilu menempatkan Pheu Thai di urutan kedua setelah Partai Bergerak Maju yang progresif dan populer di kalangan pemilih muda dan masyarakat perkotaan. Namun, karena dijegal oleh senator dari perwakilan militer dalam proses politik di parlemen, Partai Bergerak Maju gagal meloloskan kandidatnya untuk menjadi perdana menteri sekaligus membentuk pemerintahan.
Dinamika politik kemudian menempatkan Pheu Thai sebagai pemimpin koalisi baru yang tidak menyertakan Partai Bergerak Maju. Singkat cerita, partai yang didukung kuat masyarakat pedesaan itu akhirnya berhasil membentuk pemerintahan. Kini, Partai Bergerak Maju berada di posisi oposisi.
Para pendukung Thaksin Shinawatra memeluknya ketika musim kampanye di Provinsi Ayuthaya, Thailand, 16 Maret 2006.
Berawal dari bisnis ritel
Bloomberg, Selasa (22/8/2023), menyebutkan, Thaksin selalu menggambarkan dirinya sebagai orang yang mandiri dan berasal dari pedesaan. Tetapi, keluarganya sudah relatif kaya ketika dia tumbuh dewasa.
Kekayaan keluarganya berasal dari bisnis sutra yang dibangun nenek moyangnya pada awal abad ke-20. Setelah 14 tahun berkarier di kepolisian, Thaksin mulai berkecimpung dalam bisnis ritel sutra, bioskop, perumahan, dan penyewaan komputer, tetapi tidak terlalu sukses.
Dia kemudian menjadi kaya raya gara-gara ledakan teknologi pada era 1980-an dan 1990-an. Berbekal bisnis komputer dan koneksi politik, Thaksin mengambil konsesi pemerintah untuk mengoperasikan layanan paging dan telepon seluler, TV kabel berlangganan, jaringan data, telepon kartu, dan satelit.
Baca juga: Thailand, Antara Politik Dinasti dan Bayang-bayang Kudeta Militer
Perusahaan miliknya, Shin Corporation atau kini disebut Intouch Holdings, melesat dan memiliki operator seluler Thailand Advanced Info Service serta perusahaan satelit Shin Satellite (sekarang Thaicom). Shin Corp dijual ke perusahaan investasi negara Singapura, Temasek Holdings Pte, pada 2006.
Saat ini, anggota keluarga Shinawatra, termasuk mantan istri Thaksin dan ketiga anaknya, yakni Panthongtae, Pintongta, dan Paetongtarn, memegang saham mayoritas atau pengendali di perusahaan-perusahaan yang mencakup perumahan hingga layanan kesehatan dan perhotelan.
Beberapa dari perusahaan itu terdaftar di bursa saham Thailand. Termasuk di antaranya pengembang properti SC Asset yang dijalankan oleh menantu Thaksin, Nuttaphong Kunakornwong.
Adik Thaksin Shinawatra, mantan PM Yingluck Shinawatra, menyambut para pendukungnya ketiga tiba di Mahkamah Agung Thailand, 21 Juli 2017.
Kekuasaan klan Shinawatra dalam bidang politik dan keuangan menjadikan mereka saingan berat bagi kalangan elite tradisional yang mendominasi lembaga-lembaga negara sejak era monarki absolut Thailand berakhir pada 1932. Keberhasilan kewirausahaan Thaksin dan ambisi pribadinya sejalan dengan ”Impian Amerika” dan sejalan dengan banyak warga biasa Thailand yang tidak puas dengan gaya paternalistik para pemimpin politik sebelumnya.
Meski banyak warga Thailand yang kaya, terpelajar, dan tinggal di kota menuduh Thaksin melakukan praktik kronisme, populisme sembrono, dan korupsi, dia tetap mendapatkan dukungan luas di kalangan pemilih miskin dan kelas pekerja di wilayah utara dan timur Thailand. Mayoritas pemilih di Thailand berada di wilayah-wilayah itu sehingga ini menguntungkan klan Shinawatra.
Rakyat kecil
Thaksin dikenal dengan program ekonomi ”Thaksinomics” yang berorientasi membantu rakyat miskin. Banyaknya dukungan pada Thaksin ini dianggap pemerintah sebagai ancaman terhadap hierarki sosial negara di mana monarki dianggap berada di posisi teratas.
Sampai sekarang Thaksin dan klan Shinawatra masih populer karena setelah krisis keuangan Asia pada 1997, Thaksin menghabiskan banyak uang untuk mengambil langkah-langkah afirmatif untuk akar rumput. Di antaranya adalah moratorium utang untuk petani, proyek perumahan murah, dan pinjaman untuk usaha kecil dan menengah yang dirancang untuk merangsang permintaan domestik.
Para pendukung Partai Pheu Thai merayakan terpilihnya Srettha Thavisin sebagai PM Thailand yang baru, Selasa (22/8/2023),
Program afirmatif
Inisiatif perawatan kesehatan universal andalannya pada 2002 merevolusi akses orang miskin ke perawatan medis. Program ini telah menguntungkan jutaan warga Thailand pada dua dekade kemudian.
Klan Shinawatra menguasai 47 juta warga Thailand atau 70 persen dari total populasi penduduk. Loyalitas pemilih kelompok menengah ke bawah ini membantu partai politik yang berkaitan dengan Thaksin memenangkan kursi parlementer terbanyak dalam empat pemilihan umum berturut-turut, antara 2001 dan 2019. Namun, Mahkamah Konstitusi membubarkannya sehingga dinasti itu tersingkir dari kekuasaan.
Para pendukung Thaksin kemudian memulai gerakan ”Kaus Merah” pro-demokrasi pada 2007 untuk memprotes pemecatan Thaksin. Pada saat yang sama, muncul kelompok royalis ”Kaus Kuning” sebagai tandingan yang berusaha menghapuskan klan Shinawatra dari politik Thailand.
Baca juga: Pita Limjaroenrat, dari Bangku Harvard hingga Jadi Motor Musim Semi Bangkok
Para penentang menuding Thaksin telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis keluarganya. Penjualan saham mayoritas Shinawatra di Shin Corp ke perusahaan asing dianggap sebagai pukulan terakhir. Protes massa Kaus Kuning mengiringi kejatuhannya.
Thaksin mengklaim ada upaya pembunuhan terhadapnya sebelum dan sesudah kudeta 2006. Menurut dia, ini membuatnya khawatir akan keselamatannya jika tetap tinggal di Thailand.
Istrinya saat itu, Pojamarn Damapong, dijatuhi hukuman penjara karena penggelapan pajak terkait dengan transfer saham Shin Corp. Thaksin lalu memutuskan melarikan diri ke luar negeri pada 2008 untuk menghindari tuduhan korupsi.
Srettha Thavisin (tengah) yang diusung Partai Pheu Thai disetujui parlemen untuk menjadi PM Thailand, Selasa (22/8/2023).
Thaksin menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun bolak-balik antara Hong Kong, Singapura, Dubai, dan London. Dia dinyatakan bersalah dalam pengadilan tanpa kehadirannya pada empat kasus korupsi.
Di antaranya adalah menyembunyikan saham di Shin Corp dan konflik kepentingan atas pinjaman bank negara ke Myanmar yang menguntungkan Shin Satellite. Jika kembali ke Thailand, Thaksin diancam hukuman selama 10 tahun penjara.
Namun, kemarin, Mahkamah Agung Thailand mengumumkan bahwa hukuman penjara Thaksin adalah 8 tahun. Baru semalam dipenjara, Thaksin kini sudah dipindahkan ke rumah sakit polisi karena keluhan tekanan darah tinggi dan nyeri di dada.
Baca juga: Srettha Thavisin, Perdana Menteri Baru Thailand
Sama seperti Thaksin, Yingluck juga melarikan diri pada 2017. Pengadilan menyatakannya bersalah atas program subsidi beras yang merugikan negara sampai miliaran dollar AS. Pengadilan sekaligus mengganjarnya dengan hukuman 5 tahun penjara.
Kini, klan Shinawatra masih tetap berkibar di Thailand dengan terpilihnya Srettha Thavisin sebagai perdana menteri (PM) baru Thailand. Srettha diusung sebagai calon PM oleh Partai Pheu Thai.
Berkembang dugaan ada kaitan antara kepulangan Thaksin dan terpilihnya Srettha. Namun, baik Thaksin maupun Pheu Thai membantah dugaan itu. (REUTERS/AFP/AP)
