Jalan Tengah ”Duel” Nikel

Sengketa sawit dan nikel menghambat perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa. Padahal, pengesahan CEPA bisa menambah 4,8 miliar dollar AS pada PDB RI-UE.

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG

Suasana pabrik HPAL milik grup Harita Nickel, di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (9/4/2023). Fasilitas itu mengolah bijih nikel menjadi produk bernama MHP yang menjadi bahan intermediari pembuatan baterai kendaraan listrik.

Sama-sama menghancurkan ribuan hektar hutan, hasil penambangan nikel dan perkebunan sawit Indonesia diperlakukan berbeda oleh Uni Eropa. Brussels dan Jakarta menghabiskan bertahun-tahun berduel sekaligus mencari penyelesaian atas masalah nikel dan sawit. Jalan tengah perlu ditemukan untuk kemajuan bersama.

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27-29 Juni 2023, Uni Eropa (UE) dan delegasi Indonesia-Malaysia setuju membentuk satuan tugas untuk mencari jalan tengah soal sengketa sawit. Satgas itu akan mulai bekerja pada Agustus 2023.

Sebelum satgas mulai dibentuk, UE membuat pengumuman yang memicu lagi kemarahan Indonesia. Pada 7 Juli 2023, UE mengumumkan rencana menggunakan aturan penegakan hukum UE (EUER) dalam sengketa nikel dengan Indonesia. Pengumuman itu tanggapan atas banding yang diajukan Indonesia terhadap putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam putusan pada November 2022, WTO menetapkan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia melanggar aturan WTO.

UE mengeklaim rugi hingga 1,75 miliar euro karena Indonesia mengajukan banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal larangan ekspor bijih nikel. Selama proses banding, Indonesia tetap melarang ekspor bijih nikel. Indonesia hanya mengizinkan ekspor nikel olahan dan produk turunannya.

Baca juga : Indonesia Jajaki Aliansi Bahan Baku Kendaraan Listrik dengan Australia

EUER mengizinkan UE menangguhkan atau mundur dari aturan dagang internasional. Penangguhan atau pengunduran diri sepihak dilakukan bila UE merasa ada pelanggaran aturan perdagangan internasional yang berdampak pada UE. Dengan pengunduran diri itu, kebijakan perdagangan UE terhadap Indonesia dimungkinkan tidak sesuai dengan aturan WTO atau aturan perdagangan internasional lainnya.

Kemarahan Indonesia

Dalam lawatan ke Perancis pada Jumat (21/7/2023), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkap kemarahan Indonesia terhadap EUER. Di forum itu, ia juga kembali mengungkap kemarahan Indonesia atas Aturan Antipenggundulan Hutan UE (EUDR). ”Indonesia sangat menentang pemberlakuan EUDR dan EUER,” kata dia.

Parlemen Eropa menyatakan, UEDR secara spesifik menyasar kelapa sawit, kedelai, kakao, karet, kulit, dan aneka produk turunan komoditas itu. Kecuali kedelai, komoditas yang disasar EUDR merupakan andalan Indonesia ke pasar UE.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, isu itu harus diselesaikan jika perundingan dagang Indonesia-UE mau dirampungkan. Indonesia siap menunda penyelesaian perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan UE jika isu itu berlanjut. ”Kami sudah berunding tujuh tahun dan siap berunding tujuh tahun lagi,” ujarnya selepas bertemu pejabat UE di Brussels pada Mei 2023.

UE merupakan tujuan ekspor RI terbesar ketiga dan sumber impor terbesar RI keempat. Pada 2022, total perdagangan Indonesia-UE mencapai 33 miliar dollar AS. Selain itu, UE merupakan investor utama ke-6 di Indonesia dengan investasi senilai 2,7 miliar dollar AS pada 2022.

Dalam kajian Center for Strategic and International Studies disimpulkan, volume ekspor RI ke UE bisa naik 57 persen kalau CEPA Indonesia-UE diberlakukan. Sebaliknya, ekspor UE ke RI akan naik 76 persen. Pemberlakuan CEPA Indonesia-UE bisa menambah 2,8 miliar dollar AS pada produk domestik bruto (PDB) RI dan 2 miliar dollar AS di PDB UE.

Sayangnya, sengketa sawit, nikel, dan baja membuat perundingan CEPA tidak jelas kapan akan selesai. Asosiasi produsen baja Eropa (EUROFER), lewat pernyataan pada 2 Desember 2022, menuding industri baja Indonesia diuntungkan oleh pelarangan ekspor bijih nikel. EU pun mengenakan bea masuk hingga 31 persen pada produk baja Indonesia. Pada Januari 2023, Indonesia menggugat UE ke WTO gara-gara pengenaan bea masuk itu.

EUROFER menyebut, larangan ekspor bijih nikel Indonesia menyulitkan produsen baja Eropa. EUROFER memandang, larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia memicu kenaikan harga global. Sebab, kala itu, Indonesia pemasok utama bijih nikel.

Baca juga : Hancurkan Hutan Lebih Luas Dari Kebun Sawit Indonesia, Uni Eropa Usulkan Pemulihan

Nikel dan baja penting bagi UE. Kontribusi baja pada PDB UE mencapai 125 miliar euro. Hingga 2,5 juta warga UE bekerja pada industri baja dan industri terkait. Adapun porsi nikel di produksi baja nirkarat UE mencapai 55 persen. UE juga telah memasukkan nikel sebagai salah satu mineral penting untuk rencana transisi energi. Bank Investasi Eropa (EIB) menyebut, hingga 5 juta lapangan pekerjaan di UE terkait energi bersih. Penggunaan energi terbarukan akan memangkas ketergantungan Eropa pada impor energi.

Meski demikian, mengacu pada data EUROFER, porsi baja nirkarat hanya 4,5 persen dari keseluruhan produksi baja EU yang mencapai 152 juta ton per tahun. Nilai impor bijih nikel EU pun tidak sampai 1,9 miliar dollar AS pada 2013-2021. Sementara untuk nikel olahan, EU membayar 65 miliar dollar AS untuk impor dalam periode yang sama.

Bukan pemasok utama

Dari hampir 67 miliar dollar AS itu, hanya 4,2 juta dollar dibayar UE untuk mengimpor bijih nikel dan aneka olahan nikel dari Indonesia. Bahkan, nilai impor bijih nikel UE dari Indonesia pada 2013-2021 tidak sampai 900.000 dollar AS. UE justru membayar dalam jumlah besar ke Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Rusia. Pada 2022 saja, UE membayar 3,4 miliar dollar AS untuk mengimpor bijih nikel dan aneka olahan nikel dari Rusia.

UE memang bukan pasar ekspor utama nikel Indonesia. Dari 1,6 miliar dollar AS devisa ekspor bijih nikel Indonesia 2013, 1,4 miliar dollar AS dibayar China. Beijing juga membayar 4,8 miliar dollar AS dari 5,7 miliar dollar AS yang didapat Indonesia dari ekspor nikel olahan pada 2022.

Devisa ekspor bijih nikel dan nikel olahan Indonesia melonjak sejak larangan ekspor bijih diberlakukan dan Indonesia hanya mengekspor nikel olahan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, devisa dari ekspor nikel hanya 4 miliar dollar AS pada 2017. Pada 2022, nilainya menembus 33 miliar dollar AS.

Tujuan ekspor nikel Indonesia, antara lain, ke China. Nikel Indonesia salah satu modal China menjadi produsen utama baterai kendaraan listrik dan 56 persen baja global. Meski demikian, Indonesia maupun China juga bukan sumber impor baja UE. Aneka baja UE terutama dipasok Turki, Rusia, Ukraina, dan India. Karena itu, Indonesia heran pada gugatan UE atas larangan ekspor bijih nikel.

”Kebijakan ini sama sekali tidak membahayakan UE karena (UE) bukan tujuan ekspor bijih nikel. Kami tidak melarang ekspor bahan baku baja, seperti besi tempa nikel dan feronikel,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara RI 2015-2020 Bambang Gatot Ariyono.

Dalam pernyataan pada Juni 2023, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia mengingatkan potensi isu nikel dan sawit menjadi hambatan penyelesaian perundingan CEPA. Menimbang potensi manfaatnya, Indonesia dan UE perlu mencari jalan tengah menyelesaikan duel gara-gara nikel. (AFP/REUTERS)