Jakarta-Pentagon Jadi Lokasi Pertemuan untuk Redakan Ketegangan AS-China
Di sela padatnya agenda rangkaian Pertemuan Para Menlu ASEAN di Jakarta, Menlu AS Antony Blinken dan Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China Wang Yi dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral.
Oleh
MUHAMMAD SAMSUL HADI
·4 menit baca
AFP/LEAH MILLIS
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) berjabat tangan dengan Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri Partai Komunis China Wang Yi di Wisma Tamu Negara Diaoyutai di Beijing, China, 19 Juni 2023. Keduanya dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral di sela rangkaian Pertemuan Para Menlu ASEAN di Jakarta, Kamis (13/7/2023) ini.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan bertemu dengan Direktur Komisi Pusat Kebijakan Luar Negeri (CFAC) Partai Komunis China Wang Yi di sela rangkaian Pertemuan Para Menlu ASEAN di Jakarta, Kamis (13/7/2023). Rencana pertemuan ini diumumkan Departemen Luar Negeri AS.
Kedua diplomat teras itu mewakili negara masing-masing pada pertemuan dengan para menlu ASEAN plus pertemuan terkait di Forum Regional ASEAN (ARF) dan KTT Asia Timur (EAS). Wang—sebelumnya juga lama menjabat Menlu China—menggantikan Menlu Qin Gang yang berhalangan hadir karena masalah kesehatan.
Pertemuan Blinken dan Wang itu bakal menjadi bagian dari rangkaian pertemuan antara pejabat AS dan China. Dua negara ini bersaing sengit di berbagai arena, mulai dari geopolitik kawasan, perang dagang, militer, persaingan teknologi, hingga perebutan supremasi dunia.
Sebelum Blinken dan Wang dijadwalkan akan bertemu di Jakarta, Duta Besar China untuk AS Xie Feng menggelar pertemuan dengan pejabat Departemen Pertahanan AS di Pentagon, Airlington, Negara Bagian Virginia, AS, Rabu (12/7/2023) waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. Selama ini jarang terjadi diplomat China datang ke markas Departemen Pertahanan AS (Pentagon), apalagi membahas isu keamanan.
Dalam pernyataan ringkasnya, Pentagon menyebutkan, Dubes Xie membahas hubungan-hubungan pertahanan dan ”sejumlah isu keamanan internasional dan regional” dalam pertemuan dengan Wakil Menhan AS Ely Ratner. ”Ratner juga menggarisbawahi komitmen Departemen (Pertahanan AS) untuk terus membuka jalur-jalur komunikasi terbuka antarmiliter Amerika Serikat dan China," kata Letnan Kolonel Martin Meiners, juru bicara Pentagon.
AP/VINCENT THIAN
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin III (kanan) duduk di dekat Pelaksana Tugas Menhan Singapura Lawrence Wong (kedua dari kanan), sementara Menhan China Li Shangfu duduk di sebelah kiri, mendengarkan pidato pembuka pada santap malam forum ke-20 dialog pertahanan dan keamanan di Singapura, 2 Juni 2023.
Pertemuan Xie dan Ratner berlangsung sekitar 90 menit. Melalui pernyataan tertulis, Kamis dini hari, Kedutaan Besar China di Washington menyebutkan, Xie mengimbau AS agar perlahan-lahan memulihkan hubungan kedua negara dan hubungan militer mereka ke jalur yang tepat.
”Relasi yang sehat dan stabil antara AS dan China menjadi kepentingan bersama kedua negara,” kata Xie dalam pertemuan dengan Ratner, seperti dilansir pernyataan Kedubes China di Washington.
Xie juga meminta ”pihak AS untuk mengambil langkah menyingkirkan hambatan-hambatan, mengelola perbedaan-perbedaan, menangani Taiwan dan isu-isu sensitif dan penting lainnya secara berhati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip tiga komunike bersama China-AS.”
Relasi yang sehat dan stabil antara AS dan China menjadi kepentingan bersama kedua negara.
Menurut Yun Sun, Direktur Program China pada lembaga Stimson Center, pertemuan antara Xie dan Ratner ”cukup tidak lazim”. ”Dubes China tidak biasanya bertemu dengan pejabat senior pertahanan AS,” katanya.
”Ini menunjukkan, China setidaknya tengah merespons perhatian-perhatian AS, tetapi kemajuan sebenarnya masih tergantung waktu dan negosiasi-negosiasi,” lanjut Sun.
Sementara hubungan AS-China tengah berada di titik rendah menyangkut isu-isu keamanan nasional, termasuk Taiwan, larangan AS mengekspor teknologi canggih ke China, serta kebijakan-kebijakan industri pemerintah China, Washington berupaya memperbaiki hubungan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu.
LEAH MILLIS/POOL PHOTO VIA AP
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Balai Agung Rakyat, Beijing, China, 19 Juni 2023.
Belum lama ini, Menteri Keuangan China Janet Yellen berkunjung ke China. Utusan Khusus AS untuk Iklim John Kerry dijadwalkan juga bertandang ke ”Negeri Tirai Bambu”, pekan depan. Tak ketinggalan, Blinken juga melawat ke Beijing, bulan lalu. Ini lawatan pertama Menlu AS ke China sejak tahun 2018.
Dalam kunjungan ke Beijing bulan lalu, Blinken juga bertemu dengan Wang. Sejumlah analis menilai, serangkaian pertemuan antara pejabat AS dan China belakangan ini merupakan awalan dari pertemuan puncak antara Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping tahun ini. Namun, hubungan kedua negara masih saja tegang.
Dalam pertemuan terakhir Blinken dengan Wang di Beijing, Juni lalu, suasananya dilaporkan berlangsung ”cukup panas”. Menurut notulensi pertemuan yang dicatat China, dalam pertemuan di Beijing itu, Wang secara blak-blakan menyampaikan kepada Blinken bahwa ”akar penyebab” perselisihan antara kedua negara adalah ”kesalahan persepsi AS terhadap China” dan ”kebijakan-kebijakan (AS) yang tanpa arah mengenai China”.
Mengenai isu Taiwan, salah satu topik paling panas dan paling sensitif dalam hubungan AS-China, ucapan Wang dilontarkan tanpa tedeng aling-aling. ”China tidak bisa berkompromi atau memberi konsesi (dalam isu Taiwan),” kata Wang.
Dalam relasinya dengan Taiwan, AS terikat undang-undang yang menyatakan bahwa Washington akan memberikan perlindungan kepada Taipei jika Taiwan diserang. Namun, pada sisi lain, AS mengakui posisi China dalam formula ”kebijakan Satu China (One China policy)". Situasi ini yang kerap disebut dengan kebijakan ”ambiguitas strategis”.
Pekan lalu, Wakil Menlu AS untuk Urusan Asia Timur Daniel Kritenbrink mengungkapkan bahwa Blinken akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN sebagai respons atas ”tren adanya langkah-langkah China yang tidak membantu dan koersif serta tidak bertanggung jawab”. (AFP/REUTERS)
