Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN telah menyalurkan bantuan ke 1.500 warga Myanmar. ASEAN mau bantuan diberikan tanpa memandang afiliasi calon penerimanya.
Oleh
KRIS MADA, LUKI AULIA, LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI/LUSINTA
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memaparkan risalah forum lanjutan ASEAN Ministerial Meeting di Jakarta, Rabu (12/7/2023). Dalam forum itu, para menlu ASEAN antara lain membahas soal Myanmar
JAKARTA, KOMPAS - ASEAN tidak mau bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dipolitisasi. ASEAN juga perlu terus berpegang pada Lima Poin Konsensus sebagai panduan untuk membantu Myanmar mengatasi masalahnya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Pusat Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center) telah menyalurkan bantuan ke 1.500 warga Myanmar. Penyaluran dilakukan pada Mei dan Juli 2023. “Penyaluran ini wujud dari kebijakan no one left behind,” ujarnya di sela forum lanjutan ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Rabu (12/7/2023), di Jakarta.
Seperti di forum lain, ASEAN tidak mengundang pejabat Myanmar yang berkedudukan setara atau lebih tinggi dari menteri di AMM ini. Meski demikian, isu Myanmar tetap menjadi bahasan dalam AMM kali ini.
Bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan penilaian oleh tim AHA Center. Penilaian itu bagian dari upaya memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. ASEAN tidak mau bantuan dipolitisasi. ASEAN mau bantuan diberikan tanpa memandang afiliasi calon penerimanya.
Pengiriman bantuan dan penilaian kondisi pengungsi salah satu mandat dari Lima Poin Konsensus (5PC) pemimpin ASEAN soal Myanmar. Disepakati di Jakarta pada April 2021, 5PC menekankan soal penghentian segala bentuk kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dialog inklusif dengan fasilitasi utusan khusus ketua ASEAN. Poin lain adalah kunjungan utusan khusus ke Myanmar dan pertemuan utusan khusus dengan semua pihak di Myanmar. Setelah lebih dari dua tahun, hampir seluruh poin itu belum terwujud.
Retno mengatakan, bantuan kemanusiaan diberikan berdasarkan penilaian oleh tim AHA Center. Penilaian itu bagian dari upaya memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan. ASEAN tidak mau bantuan dipolitisasi. ASEAN mau bantuan diberikan tanpa memandang afiliasi calon penerimanya.
Komunikasi Para Pihak
Sebagai ketua bergilir ASEAN, Indonesia berusaha berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dan pihak di Myanmar. Dalam tujuh bulan terakhir, 110 komunikasi dilakukan dengan berbagai pihak.
Meski sulit, menurut Retno, komunikasi bukan tujuan akhir. Komunikasi hanyalah sarana untuk membantu Myanmar menyelesaikan masalahnya. Selain itu, komunikasi itu bagian dari pelaksanaan mandat 5PC. ASEAN perlu senantiasa berpegang pada konsensus itu untuk membantu Myanmar menyelesaikan sendiri masalahnya.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI/ABI
Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai memaparkan langkah negaranya soal Myanmar. Paparan itu disampaikan dalam forum lanjutan ASEAN Ministerial Meeting di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir mengatakan, ASEAN tidak hanya harus berpegang pada 5PC. ASEAN juga perlu mempercayakan penanganan Myanmar pada ketua yang kini sedang dijabat Indonesia. “Semua upaya terkait Myanmar harus berpegang pada 5PC dan dikoordinasikan dengan semua. Tidak boleh ada yang jalan sendiri tanpa terkoordinasi,” kata dia.
Komunikasi ASEAN dengan Myanmar juga harus dilakukan dengan semua pemangku kepentingan di sana. Komunikasi tidak boleh dilakukan hanya dengan pihak tertentu saja.
Bersama Indonesia dan Singapura, Malaysia menolak menghadiri forum informal yang digelar Thailand beberapa waktu lalu. Thailand mengundang Menlu Myanmar versi junta, Than Swe untuk berdialog. Forum itu hanya dihadiri wakil Thailand, Laos, dan Kamboja.
Sementara dalam forum lanjutan AMM, Menlu Thailand Don Pramudwinai memaparkan langkah Bangkok soal Myanmar. Ia antara lain mengungkap pertemuannya dengan Aung Sang Suu Kyi pada 9 Juli 2023. Suu Kyi dinyatakan sehat jiwa dan raga.
Menurut Don, Suu Kyi mendukung upaya dialog internal Myanmar yang sedang diusahakan ASEAN. Suu Kyi sangat prihatin dengan peningkatan korban tewas dan cedera sejak militer Myanmar atau Tatmadaw melancarkan kudeta pada Februari 2021. Dalam pernyataan Kemenlu Thailand, pertemuan Don dan Suu Kyi disebut sebagai perkembangan positif. Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi langkah pembuka untuk pencarian solusi perdamaian yang langgeng di Myanmar.
Bangkok setuju, ASEAN berperan penting dalam pencarian solusi itu. ASEAN juga penting dalam usaha membangun saling percaya di antara para pemangku kepentingan di Myanmar. Sebab, persoalan berlarut di Myanmar akan menjadi beban bersama ASEAN.
Indonesia dan para mitranya telah sepakat, mencari solusi damai untuk Myanmar tidak akan mudah. Perang saudara di negara itu sudah berlangsung puluhan tahun. Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara Tatmadaw, milisi, dan kelompok sipil. Di antara milisi dan kelompok sipil pun masih ada perbedaan pendapat dan tidak saling percaya. Akibatnya, dialog di antara para pemangku kepentingan di Myanmar belum kunjung bisa diwujudkan.
