ASEAN Teguhkan Komitmen Bebas Nuklir

Indonesia terus mengajak negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengaksesi protokol Traktat Asia Tenggara Sebagai Zona Bebas Nuklir (SEANWFZ).

KOMPAS/LUKI AULIA

Proses persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN 2023 masih dilakukan hingga Senin (10/7/2023) malam di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ada 29 negara yang akan berpartisipasi dalam pertemuan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia memanfaatkan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN 2023 sebagai forum peningkatan komitmen pada kawasan bebas senjata nuklir. Indonesia juga berusaha agar forum itu diselenggarakan dengan standar tertinggi dan menjadi teladan kawasan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, isu nuklir menjadi salah satu pembahasan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) 2023. ”Hari ini sedang ada pertemuan pejabat senior. Pembahasannya bertingkat,” ujarnya, Senin (10/7/2023), di Jakarta.

Baca juga: Isu Limbah Nuklir Jepang dan Myanmar Akan Warnai Pertemuan Menlu ASEAN

Forum teknis yang lazim disebut pertemuan pejabat senior (SOM) itu memulai rangkaian AMM 2023. Untuk SOM, pesertanya adalah para wakil tetap untuk ASEAN dan para direktur jenderal ASEAN di setiap kementerian luar negeri anggota ASEAN dan mitranya. Mereka fokus mematangkan materi pertemuan para menteri dan dokumen yang akan disahkan dalam AMM.

Salah satu pembahasan para dirjen yang kemudian dilanjutkan para menlu adalah soal nuklir. Mereka menggelar pertemuan Komisi Traktat Asia Tenggara Sebagai Zona Bebas Nuklir (SEANWFZ). Indonesia terus mengajak negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mengaksesi protokol traktat itu. Pertemuan komisi itu bagian dari persiapan sebelum AMM dimulai pada Selasa ini. ”Saya sudah melihat dan memeriksa, persiapan lancar dan AMM siap diselenggarakan,” ujar Retno.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (kedua dari kanan) memberikan penjelasan pada media tentang persiapan dan agenda pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (7/7/2023),

Para menlu ASEAN bertemu pada Selasa ini. Selain bersidang di antara sesama mereka, para menlu ASEAN juga menggelar pertemuan dengan anggota Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR). Mulai Rabu hingga Sabtu, para menlu ASEAN akan bertemu kolega dari luar kawasan di antaranya India, China, Amerika Serikat, Rusia, dan Selandia Baru.

Retno telah mengumumkan, 12 dokumen akan ditandatangani pada akhir AMM. Materi dan dokumen yang dibahas dan didorong di AMM, antara lain, penguatan dan penegakan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dan berbagai kode perilaku, penyelesaian panduan untuk percepatan penyelesaian kode perilaku di Laut China Selatan, serta menyelesaikan pembentukan Pandangan Maritim ASEAN.

Kelaziman diplomatik

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, AMM di Jakarta diselenggarakan dengan menjaga tradisi dan kelaziman dalam forum diplomatik. Dalam forum di sejumlah negara, lazim hanya sebagian pertemuan bisa diakses publik. ”Biasanya hanya saat pembukaan ada sesi foto dan video. Setelah itu, proses berlangsung tertutup,” katanya.

Tradisi itu penting dijaga untuk memastikan tujuan forum tercapai, yakni menyediakan ruang dialog tanpa hambatan. ”Jika dilakukan di antara sesama pihak berkepentingan, fokusnya akan tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia berusaha menyeimbangkan penjagaan fokus itu sekaligus membuka akses publik atas informasi terkait pertemuan. Karena itu, lazimnya ada akses untuk sesi pembukaan dan sesi pernyataan akhir. ”Seperti di AMM, nanti akan ada pernyataan ketua dan disampaikan terbuka,” kata Faizasyah.

KOMPAS/KRIS MADA

Lokasi pendaftaran ulang jurnalis dan petugas dokumentasi pemerintah yang akan meliput rangkaian ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Senin (10/7/2023), di Jakarta. Rangkaian AMM berlangsung mulai Sabtu pekan lalu sampai Sabtu pekan ini

Selain itu, forum-forum diplomatik biasanya diselenggarakan secara bertahap. Forum teknis oleh pejabat menengah dan senior lazimnya tertutup. Sebab, penyampaian kepada publik menjadi kewenangan atasan mereka. ”Saat awal biasanya pertemuan teknis, dilanjutkan forum dengan peserta yang berjabatan lebih tinggi, menteri atau presiden. Nanti, hasil-hasil pertemuan disampaikan oleh menteri atau presiden,” ujarnya.

Hal lain yang dijaga Indonesia dalam AMM ini adalah standar tinggi penyelenggaraan. Kemampuan menerapkan standar tinggi menjadi salah satu faktor Indonesia dijadikan rujukan penyelenggaraan aneka forum lintas negara.

Baca juga: Bayang-bayang Perpecahan dan Ketertutupan ASEAN

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN di Kemenlu Sidharto R Suryodipuro mengatakan, pertemuan SOM pada Senin secara umum hanya membicarakan persiapan untuk AMM. Pertemuan itu membicarakan berbagai hal yang akan menjadi pembahasan para menteri luar negeri yang akan menuju ke arah Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN, 5-7 September mendatang.

Ada tiga hal utama yang dibahas, yakni menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia, menjadikan ASEAN pusat pertumbuhan kawasan dan dunia, serta bagaimana memperkuat dan mengimplementasikan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP). ”SOM memutuskan apa saja yang akan direkomendasikan di tingkat menlu,” kata Sidharto dalam konferensi pers, Senin.

Sidharto mengatakan, isu Myanmar tidak dibahas dalam pertemuan SOM dan tidak ada agenda khusus tentang Myanmar pada pertemuan AMM.

KOMPAS/KRIS MADA

Lokasi pendaftaran ulang jurnalis dan petugas dokumentasi pemerintah yang akan meliput rangkaian ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Senin (10/7/2023) di Jakarta. Rangkaian AMM berlangsung mulai Sabtu pekan lalu sampai Sabtu pekan ini.

Sampai sejauh ini, menteri luar negeri yang sudah dipastikan hadir pada AMM adalah Menlu China Qin Gang, Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi, Menlu Korea Selatan Park Jin, Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, Menlu Kanada Melanie Joly, Menlu Rusia Sergei Lavrov, Menlu Bangladesh AK Abdul Momen, Menlu Mongolia Battsetseg Batmunkh, Menlu Inggris James Cleverly, dan utusan dari Uni Eropa.

”Ada 29 negara yang berpartisipasi. Yang tidak dihadiri menlu tetapi akan ada perwakilannya adalah dari Papua Niugini, Pakistan, dan Korea Utara,” kata Sidharto.

Media Jepang, Japan Times, melaporkan, Qin akan bertemu dengan Hayashi di sela-sela AMM. Pertemuan itu, antara lain, membahas keputusan Jepang membuang 1,3 juta ton air tercemar radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Tokyo akan mengalirkan air itu ke Samudra Pasifik. Beberapa negara tetangga Jepang menentang keputusan yang telah disetujui Badan Energi Atom Internasional (IAEA) itu.

Selain dengan Qin, Hayashi disebut akan membahas isu serupa dengan Park. Sejauh ini, Pemerintah Korsel belum mengeluarkan pernyataan resmi soal pembuangan itu.