Rutte Menyetir Sendiri Saat Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada Raja Belanda
Dengan mengemudikan sendiri mobil Saab station wagon warna abu-abu, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag.
Oleh
MUHAMMAD SAMSUL HADI
·5 menit baca
AFP/ANP/ROBIN UTRECHT
Perdana Menteri sementara Belanda Mark Rutte meninggalkan Istana Huis ten Bosch di Den Haag, Belanda, setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander, Sabtu (8/7/2023).
DEN HAAG, SABTU — Pemerintahan koalisi Belanda pimpinan Perdana Menteri Mark Rutte bubar akibat perbedaan pandangan yang tajam di kalangan anggota koalisinya dalam menangani masalah imigrasi. Untuk membentuk pemerintahan baru, akan digelar pemilu yang dijadwalkan setelah pertengahan November.
Sabtu (8/7/2023) kemarin, Rutte menemui Raja Belanda Willem-Alexander di Istana Huis ten Bosch, Den Haag, untuk menyerahkan surat pengunduran diri dan pembubaran kabinet pemerintahannya. PM berusia 56 tahun itu menyetir sendiri mobil Saab station wagon yang dinaikinya menuju istana. Raja Willem-Alexander pulang lebih cepat dari liburan bersama keluarganya di Yunani untuk menerima laporan dari Rutte.
Pertemuan antara Rutte dan Raja Willem-Alexander berlangsung sekitar 1,5 jam. Rutte menolak mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Raja. ”Ini pertemuan rahasia,” ujarnya dari balik kemudi mobil yang disopirinya sendiri, lalu meninggalkan kompleks Istana Huis ten Bosch.
Tahap utama berikutnya adalah pembubaran parlemen. Namun, sebelumnya akan ada sidang di Majelis Rendah parlemen untuk membahas keputusan pembubaran pemerintahan. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung, Senin (10/7/2023).
Keputusan pembubaran pemerintahan Belanda diambil pada hari Jumat (7/7/2023). Rutte, perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Belanda dan salah satu politisi paling berpengalaman di Eropa, mengatakan, perdebatan empat partai koalisi pemerintah dalam beberapa hari terakhir gagal mencapai kesepakatan.
”Bukan rahasia lagi, para mitra koalisi mempunyai pandangan sangat berbeda mengenai kebijakan migrasi,” kata Rutte dalam konferensi pers di Den Haag yang disiarkan langsung di televisi, Jumat malam. ”Pada (Jumat) malam hari, sayang sekali kami harus berkesimpulan bahwa perbedaan-perbedaan itu sudah tidak dapat dijembatani lagi.”
Krisis politik yang berujung bubarnya pemerintahan di Belanda ini menggambarkan keterbelahan di ”Negeri Kincir Angin” akibat perbedaan ideologi politik dalam sejumlah isu, khususnya isu lonjakan jumlah imigran ke negara itu. Pemerintahan Rutte—pemerintahan keempat di bawah pimpinannya—terbentuk pada Januari 2022 dari empat partai mitra koalisi, yakni Demokrat 66 (D66), ChristenUnie atau Persatuan Kristen (Christian Union/CU), Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), serta Demokrat Kristen (CDA). Rutte memimpin VVD.
AFP/VARIOUS SOURCES/SEM VAN DER WAL
Raja Belanda Willem-Alexander (tengah) berfoto bersama dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (delapan dari kiri) dan para anggota kabinetnya, yang dikenal dengan julukan "Rutte IV" di luar Istana Noordeinde, Den Haag, Belanda, 10 Januari 2022. Tak sampai 1,5 tahun setelah terbentuk, kabinet pemerintahan itu bubar.
Ketegangan politik di antara partai-partai tersebut memuncak, pekan ini, saat Rutte mengusulkan pembatasan masuknya anak-anak keturunan pengungsi akibat perang yang sudah tinggal di Belanda. Ia ingin jumlah keluarga pengungsi yang diperbolehkan masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan. Selain itu, Rutte juga mengusulkan tenggang waktu masa tunggu minimal dua tahun sebelum keluarga para pengungsi tersebut tinggal bersama-sama di Belanda.
Usul itu ditolak keras oleh Persatuan Kristen dan D66. ”Keluarga, tempat anak-anak tumbuh berkembang bersama orangtuanya, menjadi nilai utama bagi kami,” ujar Carola Schouten, Wakil PM dari Persatuan Kristen.
Menteri Keuangan Sigrid Kaag (dari partai D66) menyebut situasi saat ini merupakan ”ketegangan yang tidak perlu terjadi dalam proses” pembuatan kebijakan. Ia menyesalkan bubarnya pemerintahan saat ini.
Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain, termasuk dari tokoh anti-Islam, Geert Wilders.
Menurut media Belanda, Rutte mengambil langkah keras dalam isu imigrasi untuk meredakan tekanan kelompok sayap kanan di partai VVD yang dipimpinnya dan partai sayap kanan lain.
Rutte berjanji bertindak tegas dalam masalah imigrasi menyusul skandal di beberapa pusat migrasi tahun lalu. Saat itu, penanganan lonjakan pencari suaka cukup kacau. Akibatnya, seorang bayi tewas, ratusan orang lain tidur di alam terbuka tanpa akses pada air minum dan layanan kesehatan.
Menyusul insiden tersebut, Rutte mengaku ”malu”, terutama setelah organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas (Medecins sans Frontieres/MSF) untuk pertama kali mengirimkan timnya ke Belanda guna memberi bantuan medis bagi para pencari suaka.
AFP/ANP/ROBIN UTRECHT
Perdana Menteri sementara Belanda Mark Rutte meninggalkan kantornya di Den Haag, Belanda, setelah bubarnya kabinet pemerintahan yang dipimpinnya, Jumat (7/7/2023).
Tahun lalu, pencari suaka di Belanda melonjak sepertiga dari tahun sebelumnya menjadi lebih dari 46.000 orang. Belanda memperkirakan, tahun ini jumlah mereka bisa melonjak hingga lebih dari 70.000 orang. Angka ini lebih besar dari jumlah pengungsi yang masuk Belanda saat Eropa kebanjiran pengungsi pada 2015.
Pemerintah sementara
Sambil menunggu terbentuknya pemerintahan baru hasil pemilu, Rutte akan tetap memimpin pemerintahan sementara (caretaker). Mengutip Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belanda, kantor berita ANP melaporkan, pemilu berikutnya baru akan digelar setelah pertengahan November nanti.
Pemerintahan sementara saat ini tidak bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru. Bagi Rutte, pemerintahan yang baru saja bubar itu merupakan yang keempat kalinya dia pimpin sejak menjabat pada 2010. Di Belanda, Rutte dikenal dengan julukan ”Mark Teflon”, merujuk pada kelihaiannya dalam mengatasi guncangan politik.
Berbagai skandal tak memengaruhi sepak terjang politiknya. Rutte tak ubahnya seperti teflon antilengket yang kebal dari berbagai badai dan skandal politik. Saat membentuk pemerintahan, yang kemudian dijuluki ”Rutte IV”, pada Januari 2022, ia sukses menjembatani berbagai perbedaan pandangan para mitra koalisi setelah negosiasi selama 271 hari.
AFP/ANP/ROBIN UTRECHT
Perdana Menteri sementara Belanda Mark Rutte (kanan, bawah) meninggalkan Istana Huis ten Bosch di Den Haag, Belanda, setelah setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander, Sabtu (8/7/2023).
Di kalangan para pemimpin Eropa, Rutte hanya kalah dari PM Hongaria Viktor Orban, dalam hal lamanya durasi memerintah. Rutte tidak menikah dan tinggal di sebuah rumah yang sama, yang dibelinya bersama rekan-rekan sekolahnya. Ia biasa terlihat bersepeda untuk menghadiri sidang-sidang kabinet atau saat akan menerima kunjungan kenegaraan, sambil mengunyah apel.
Sepanjang menjalani karier politiknya, Rutte melanjutkan pekerjaannya mengajar ilmu-ilmu sosial di sekolah menengah atas di Den Haag. Ia kerap digadang-gadang untuk menduduki posisi internasional level tinggi di Uni Eropa (UE) atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Namun, ia selalu menepisnya dengan mengatakan, dirinya telah ”menduduki jabatan terbaik di dunia”. Ia juga sering mengatakan, dirinya tak ingin meninggalkan politik Belanda.
Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda mengalami keterbelahan dan perpecahan mendalam di ranah politik. Selain keterbelahan di internal pemerintahan yang baru saja bubar, tekanan juga muncul dari partai kelompok petani dan tokoh populis anti-imigran.
Partai BBB, yang digalang para petani penentang aturan pemerintah terkait lingkungan hidup, akan kembali berupaya mengulangi sukses dalam pemilihan senat pada pemilu, Maret 2023, mengalahkan partai yang dipimpin Rutte. Ketua BBB Caroline van der Plas menolak bergabung dalam koalisi pemerintahan pimpinan Rutte. Ia tidak menutup kemungkinan untuk maju dalam perebutan kursi PM pada pemilu mendatang.
Mengenai pemerintahan baru mendatang, Rutte mengatakan, dirinya masih memiliki ”energi” untuk maju lagi pada periode kelima. Namun, sebelum itu, ia akan memikirkan dulu lebih mendalam sebelum mengambil keputusan.
”Jika Anda meminta saya harus memutuskan saat ini, jawabannya jelas ya karena saya masih punya energi dan gagasan,” kata Rutte kepada wartawan, Jumat (7/7/2023), saat ditanya kemungkinan ia akan mencalonkan diri lagi sebagai PM pada pemilu mendatang. (AP/AFP/REUTERS)
