Indonesia Jaga Peluang Dialog di Myanmar

Pendekatan ”zero-sum game” tidak akan menghasilkan perdamaian yang langgeng di Myanmar. Upaya dialog terus dikedepankan.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan penjelasan kepada media tentang persiapan dan agenda pertemuan para menteri luar negeri ASEAN yang akan berlangsung pekan depan dan juga upaya Indonesia menyelesaikan konflik di Myanmar, di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebagai Ketua ASEAN terus mendorong pendekatan dialog dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Pendekatan zero-sum game (semua pihak kalah) dipandang tidak akan menghasilkan perdamaian yang sesungguhnya di negara tersebut.

Pada saat yang sama, para pihak yang berkonflik juga harus memiliki semangat untuk mau berdamai. ”Bila pendekatan zero-sum game diambil oleh para pihak, selama semangat perdamaian tidak dimiliki oleh para pihak, perdamaian yang langgeng tidak akan terjadi,” kata Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

Retno menjelaskan, sepanjang tujuh bulan Keketuaan ASEAN dipegang Indonesia, sebanyak 110 kali dialog telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan para pihak, yakni kelompok oposisi Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer, kelompok perlawanan etnis, hingga kelompok masyarakat sipil. Retno telah beberapa kali berbicara langsung dengan menlu NUG dan menlu SAC.

Baca juga: Isu Myanmar Belah ASEAN

Sementara kantor Utusan Khusus yang berada di bawahnya bertemu dengan kelompok perlawanan etnis, wakil partai politik, kelompok sipil, dan sejumlah pihak lain yang dipandang mewakili kepentingan rakyat Myanmar.

Retno mengatakan, upaya dialog yang dilakukan Indonesia semata-mata untuk mengurangi perbedaan dan membangun jembatan di antara para pihak berkonflik. Selain itu, diharapkan semakin berkurangnya perbedaan pemahaman antara satu pihak dan pihak lainnya akan membuat peluang dialog nasional terbuka semakin lebar.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mendengar pertanyaan yang diajukan media tentang upaya Indonesia memediasi konflik di Myanmar, di kantor Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Jumat (7/7/2023).

”Dalam pertemuan saya, baik dengan Menlu NUG maupun Menlu SAC, saya telah sampaikan pentingnya dialog inklusif sebagai satu-satunya cara melangkah maju. Jika para pihak menginginkan perdamaian yang tahan lama di Myanmar, semua pihak luar harus mendorong dialog inklusif di Myanmar,” kata Retno.

Retno juga telah berdialog dengan sejumlah negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Dalam dialog itu, dia menekankan agar negara-negara tersebut mendukung implementasi Lima Poin Konsensus yang telah disepakati para pemimpin ASEAN di Jakarta, 24 April 2021.

Baca juga: Dokter Lintas Batas Minta ASEAN Buka Jalur Kemanusiaan ke Myanmar

Indonesia dan sejumlah negara ASEAN dikejutkan dengan langkah Thailand berdialog dengan Menteri Luar Negeri junta Than Swe di Bangkok, Thailand, pertengahan Juni lalu. Menlu Thailand Don Pramudwinai saat itu mengklaim pertemuan itu adalah upaya pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha membantu ASEAN menyelesaikan konflik di Myanmar.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon (ke empat dari kiri) memimpin pertemuan khusus para Menlu ASEAN di Jakarta, Kamis (27/10/2022). Dalam pertemuan itu, Menlu ASEAN menyatakan kekecewaannya terhadap sikap junta militer Myanmar yang tidak melaksanakan Lima Poin Konsensus.

Upaya itu diklaim sah dalam pandangan Thailand karena, menurut Don, Negeri Gajah Putih itu paling terdampak konflik di Myanmar dan negara yang paling peduli dengan situasi di Myanmar (Kompas.id, 20 Juni 2023). Retno mengatakan, pertemuan itu informal semata dan hanya diikuti dua negara, yaitu Thailand dan Laos.

Kini, dalam pandangannya, negara-negara ASEAN harus mendorong langkah lanjutan setelah upaya pelibatan (engagement), yaitu dialog inklusif. Hal ini yang akan terus didorong oleh ASEAN dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN.

Penghentian kekerasan

Dalam kesempatan itu, Retno kembali menyatakan keprihatinan soal belum berhentinya penggunaan kekerasan bersenjata oleh junta militer terhadap kelompok perlawanan dan sebaliknya. ”ASEAN sangat prihatin dengan masih meningkatnya penggunaan kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan korban sipil dan hancurnya fasilitas umum. Hal ini harus segera, saya ulangi, harus segera dihentikan,” kata Retno.

AP PHOTO

Dua pria dengan sepeda motor melewati sebuah sepeda motor yang dibakar saat memperingatkan warga dan pengunjuk rasa antikudeta ketika pasukan keamanan bersenjata tiba untuk menindak unjuk rasa di Mandalay, Myanmar, Selasa (23/3/2021).

Surat kabar milik negara, Myanma Alinn, dalam laporan pada Kamis (6/7/2023) menyatakan, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang terafiliasi dengan NUG menyerang Desa Ngwe Twin di Provinsi Sagaing, Rabu (5/7/2023) dini hari. Serangan itu menewaskan 15 orang dan melukai tujuh warga, termasuk tiga biksu.

Baca juga: Pelapor Khusus PBB Desak Indonesia-ASEAN Ubah Pendekatan dalam Krisis Myanmar

Seorang anggota PDF yang tidak mau disebut namanya mengatakan, desa tersebut menjadi sasaran serangan karena banyak warga menjadi bagian dari milisi promiliter. Selain membantu militer, menurut dia, mereka juga melecehkan warga desa yang mendukung NUG.

STR

Para pengunjuk rasa memberikan hormat tiga jari di Sungai Sittaung saat aksi demonstrasi menentang kudeta militer di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (9/3/2021).

Sumber tersebut menyebut, PDF telah mengevakuasi anak-anak dan orang tua dari desa tersebut sebelum serangan terjadi. Dia juga tidak mendapat laporan adanya korban dari warga sipil.

Akan tetapi, warga lain mengaku kehilangan saudara laki-lakinya yang baru berusia 14 tahun dalam serangan itu. Bersama 11 warga lain, saudara laki-lakinya bersembunyi di kompleks biara Buddha saat serangan terjadi.

Retno menekankan, dalam semua pelibatan yang dilakukan Indonesia dengan para pihak di Myanmar, dorongan untuk menghentikan kekerasan terus disampaikan dan menjadi prioritas, seperti tercantum dalam lima poin konsensus. (AP)