Dakwaan pada Donald Trump Seakan Tiada Akhir
Donald Trump kembali menghadapi dakwaan. Kali ini terkait dokumen rahasia yang masih disimpan di kediamannya padahal seharusnya dikembalikan ke pemerintah.
Dokumen pengajuan pengadilan Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada 30 Agustus 2022 sebagai tanggapan atas permintaan tim hukum mantan Presiden Donald Trump untuk meninjau dokumen yang disita selama pencarian 8 Agustus di Mar-a -Lago.
MIAMI, KAMIS — Presiden ke-45 Amerika Serikat Donald Trump didakwa Dewan Kehakiman Amerika Serikat karena salah menangani dokumen rahasia di kediamannya di Florida. Trump yang berkuasa pada 2017-2021 itu menjadi mantan presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menghadapi tuntutan pidana oleh pemerintah federal.
Trump menghadapi tujuh tuntutan pidana, tetapi detailnya masih dirahasiakan. Bahkan, Trump sendiri belum melihat dakwaannya. Kasus kriminal ini menjadi ganjalan lagi dalam upaya Trump untuk kembali ikut dalam pencalonan presiden Amerika Serikat tahun depan, apalagi jika ia terbukti bersalah dan dihukum penjara. Padahal, Trump termasuk diunggulkan dalam perebutan nominasi presiden dari Partai Republik.
Baca juga: FBI Cari Dokumen Terkait Senjata Nuklir di Rumah Trump
”Saya tidak bersalah. Saya tidak pernah menyangkal hal ini bisa terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat,” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, Kamis (8/6/2023). Trump bahkan membuat rekaman video yang menuding dakwaan terhadap dirinya itu bentuk campur tangan pemilu oleh Departemen Kehakiman yang didalangi pemerintahan Presiden AS Joe Biden.
”Mereka mengejar saya karena sekarang kami kembali memimpin jajak pendapat dengan selisih banyak atas Biden,” kata Trump. Selama bertahun-tahun, Trump menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mengatasi kontroversi yang mungkin bisa melemahkan politisi lain. Selama ini ia menggambarkan dirinya sebagai korban motif politis dan menuduh Departemen Kehakiman AS bias partisan.
Berbicara di stasiun televisi CNN, pengacara Trump, Jim Trusty, menyatakan tuduhan terhadap Trump itu di antaranya tuduhan konspirasi, kesaksian palsu, perintangan keadilan, dan penyimpanan dokumen rahasia secara ilegal di bawah Undang-Undang Spionase. Dalam pernyataan di bawah sumpah di pengadilan federal pada tahun lalu, seorang agen Biro Investigasi Federal AS (FBI) mengatakan, Trump menghalangi upaya hukum dan menyimpan secara ilegal catatan pertahanan yang bersifat rahasia. Departemen Kehakiman AS sudah menyelidiki apakah Trump salah menangani dokumen rahasia yang dia simpan setelah meninggalkan Gedung Putih pada 2021.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump duduk di mejanya setelah pertemuan dengan CEO Intel Brian Krzanich (kiri) dan stafnya di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington, 8 Februari 2017.
Pada Agustus 2022, tim penyelidik menyita sekitar 13.000 dokumen dari kediaman atau ”rumah perkebunan” milik Trump di Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. Ada 100 dokumen yang diberi tanda tulisan rahasia. Padahal, salah satu pengacara Trump sebelumnya mengatakan semua catatan yang bertanda rahasia sudah dikembalikan ke pemerintah.
Ini sudah kedua kalinya Trump didakwa. Pada April lalu, ia mengaku tidak bersalah atas 34 tuduhan kejahatan memalsukan catatan bisnis terkait dengan uang suap yang dibayarkan kepada bintang porno sebelum pemilu 2016.
Baca juga: Donald Trump: Saya Tidak Bersalah
Penasihat Khusus Smith, yang ditunjuk tahun lalu oleh Jaksa Agung AS Merrick Garland, juga memimpin penyelidikan kriminal kedua atas upaya Trump dan sekutunya untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 2020 dari Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat. Meski Garland ditunjuk Biden, ia tetap independen dalam menjalankan tugasnya. Smith memutuskan membawa kasus Trump ini ke Negara Bagian Florida ketimbang ke Washington.
Ada dugaan ia membawanya ke Florida karena secara politik kompetitif dan kemungkinan besar anggota jurinya akan ”sangat Demokrat”. Di dalam undang-undang federal, terdakwa memiliki hak untuk dituntut di mana aktivitas itu terjadi. ”Pusat kasusnya jelas di Florida,” kata pengacara di Washington yang mewakili tokoh-tokoh senior pemerintah, Robert Luskin.
Investigasi dokumen rahasia ini pertama kali dirujuk ke jaksa pada 2022 setelah Lembaga Arsip dan Catatan Nasional AS mencoba selama lebih dari setahun untuk mengambil catatan presiden dari Trump. Trump menyerahkan 15 kotak catatan pada Januari 2022, setahun setelah meninggalkan jabatannya.
Namun, pejabat federal yakin dia belum mengembalikan semua dokumen pemerintah yang dia ambil. Departemen Kehakiman meminta Trump mengembalikan catatan lain yang bertuliskan rahasia pada Mei 2022 dan mengirimkan orang untuk mengambil materi-materinya di Mar-a-Lago.
Foto pada 20 Januari 2021 menunjukkan para asisten membawa kotak ke Marine One sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya, Melania, berangkat dari Gedung Putih pada hari terakhir Trump menjabat di Washington, DC.
Pengacara Trump membalik 38 halaman yang ditandai sebagai rahasia kepada pejabat FBI dan Departemen Kehakiman serta menunjukkan kepada mereka ruang penyimpanan di Mar-a-Lago. Namun, mereka tidak mengizinkan agen FBI untuk membuka salah satu kotak itu. Salah satu pengacara Trump, Evan Corcoran, menjadi saksi dalam penggeledahan di Mar-a-Lago.
Corcoran menyusun dokumen yang ditandatangani oleh pengacara Trump lainnya yang membuktikan bahwa semua catatan dengan tanda rahasia sudah dikembalikan ke pemerintah. Klaim itu kemudian terbukti salah setelah FBI menggeledah rumah Trump. Pengacara Trump mencoba memblokir Departemen Kehakiman untuk mengakses beberapa catatan, mengklaim bahwa catatan itu dilindungi doktrin hukum hak istimewa eksekutif yang melindungi komunikasi Gedung Putih. Namun, pengadilan banding federal menolak argumen itu pada Desember 2022.
Baca juga: Donald Trump Hadapi 34 Dakwaan di Pengadilan Manhattan
Pemimpin tertinggi Partai Republik yang juga Ketua DPR AS Kevin McCarthy mengatakan, dakwaan pada Trump itu menunjukkan AS memasuki masa kelam. ”Tidak masuk akal bagi seorang presiden untuk mendakwa kandidat utama yang menentangnya. Saya dan semua orang Amerika yang percaya pada supremasi hukum, mendukung Presiden Trump,” ujarnya.
Sebaliknya, Partai Demokrat menilai dakwaan terhadap Trump sudah waktunya diajukan. Adam Schiff, anggota DPR dari Demokrat, mengatakan, selama empat tahun Trump bertindak seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum. ”Sudah saatnya ia diperlakukan sebagai pelanggar hukum seperti orang lain,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP)
