Selangkah Lagi, Plafon Utang AS Akan Dinaikkan
Selangkah lagi, plafon utang Pemerintah Amerika Serikat akan dinaikkan. Setelah DPR meloloskan rancangan undang-undangnya, kini giliran Senat melakukan proses politik terakhir sebelum ditandatangani Presiden Joe Biden.
Ketua DPR Kevin McCarthy memberikan keterangan pada konferensi pers setelah parlemen meloloskan rancangan undang-undang tentang penangguhan plafon utang di Washington, Amerika Serikat, Rabu (31/5/2023).
WASHINGTON DC, KAMIS — ”Drama politik” memperdebatkan kenaikan plafon utang yang diusulkan Pemerintah Amerika Serikat baru saja usai di parlemen. Kini, giliran Senat menindaklanjutinya.
Mayoritas anggota DPR Amerika Serikat (AS) dalam rapat paripurna di Washington DC, Rabu (31/5/2023) malam waktu setempat, menyetujui rancangan undang-undang (RUU) tentang penangguhan plafon utang Pemerintah AS. Berdasarkan aturan sebelumnya, plafon utang pemerintah AS adalah 31,4 triliun dollar AS.
Sebanyak 314 suara DPR setuju melanjutkan undang-undang yang akan memberi ruang Pemerintah AS untuk menaikkan plafon utang. Sementara sisanya, 117 suara, menolak. Sebanyak 165 anggota Demokrat setuju dan 46 anggota lainnya menolak.
Sebanyak 314 suara DPR setuju melanjutkan undang-undang yang akan memberi ruang Pemerintah AS untuk menaikkan plafon utang. Sementara sisanya, 117 suara, menolak.
Sementara dari kubu Republikan, 149 orang setuju dan 71 orang menolak. Sebanyak empat anggota parlemen tidak memberikan suara, masing-masing dua dari Demokrat dan dua dari Republikan.
Memiliki 222 kursi, Republikan saat ini menguasai DPR, sedangkan Demokrat menduduki 213 kursi. Adapun di Senat, Demokrat menguasai 51 kursi, termasuk tiga kursi independen yang bergabung ke Demokrat. Partai Republikan memiliki 48 kursi.
Pemimpin Mayoritas Senat AS Chuck Schumer meninggalkan gedung Capitol di Washington DC, 31 Mei 2023. Hari itu, parlemen AS meloloskan rancangan undang-undang tentang penangguhan plafon utang Pemerintah AS. Proses politik berikutnya, RUU akan ditindaklanjuti di Senat.
Setelah lolos di parlemen, RUU selanjutnya dikirim ke Senat untuk ditindaklanjuti agar bisa secepatnya berlaku efektif. RUU yang nantinya disahkan Senat harus sudah di meja Presiden Joe Biden sebelum tenggat, yakni Senin (5/6/2023). Sebagaimana disampaikan Kementerian Keuangan AS, Pemerintah AS akan kehabisan uang tunai untuk membayar utang-utangnya per 5 Juni.
”Kesepakatan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat dan ekonomi AS. Saya mendesak Senat untuk segera menindaklanjutinya secepat mungkin sehingga saya dapat menandatanganinya menjadi hukum,” kata Presiden AS Joe Biden setelah pemungutan suara DPR.
RUU yang nantinya disahkan Senat harus sudah di meja Presiden Joe Biden sebelum tenggat, yakni Senin (5/6/2023).
RUU itu pada intinya menangguhkan plafon utang pemerintah federal AS hingga 1 Januari 2025. Kerangka waktu itu memberi kesempatan kepada Biden dan Kongres untuk mengesampingkan isu-isu yang berisiko secara politik hingga setelah pemilihan presiden pada November 2024.
Ketentuan ini, mengakomodasi permintaan Republikan, juga membatasi anggaran belanja pemerintah selama dua tahun ke depan, mempercepat proses perizinan untuk proyek energi tertentu, dan menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terserap. RUU itu sekaligus memperluas syarat-syarat untuk program bantuan pangan.
Kelompok Republikan garis keras menginginkan pemotongan yang lebih besar dan reformasi yang lebih ketat. ”Paling-paling, kita memiliki skema pembekuan anggaran selama dua tahun yang penuh dengan celah dan tipu muslihat,” kata Chip Roy, seorang anggota terkemuka dari Kaukus Kebebasan DPR garis keras.
Pemimpin Minoritas Senat AS Mitch McConnell memberikan keterangan pada konferensi pers di gedung Capitol di Washington DC, AS, 31 Mei 2023.
Sejumlah anggota parlemen dari Demokrat yang menolak negosiasi soal plafon utang keberatan dengan RUU tersebut. Salah satu alasannya adalah adanya persyaratan kerja baru dari program-program penanggulangan kemiskinan.
”Republikan memaksa kita untuk memutuskan warga rentan AS mana yang bisa mendapatkan makanan atau gagal utang. Ini benar-benar salah,” kata anggota parlemen dari Demokrat, Jim McGovern.
Di Senat, pimpinan dari kedua partai politik berharap RUU tersebut bisa efektif berlaku sebelum akhir pekan ini. Namun, ada potensi prosesnya berlarut-larut sehingga bisa menimbulkan komplikasi persoalan.
Ada potensi prosesnya berlarut-larut sehingga bisa menimbulkan komplikasi persoalan.
Perdebatan dan pemungutan suara di Senat dapat berlangsung hingga akhir pekan, terutama jika salah satu dari 100 senator mencoba memperlambat jalannya proses. Senator Partai Republik garis keras, Rand Paul, yang telah lama dikenal karena menunda pemungutan suara penting di Senat, mengatakan tidak akan menunda pengesahan jika diizinkan untuk menawarkan beberapa perubahan saat pemungutan suara.
Bernie Sanders, senator independen yang berkaukus dengan Demokrat, mengatakan akan menentang RUU tersebut karena adanya jaringan energi dan persyaratan kerja tambahan. ”Saya tidak bisa, dengan hati nurani yang baik, memilih kesepakatan plafon utang,” cuit Sanders di Twitter.
Dinamika politik di Kongres akan menjadi kemenangan bagi Republikan jika RUU itu pada akhirnya menggeser sejumlah sumber pendanaan dari Layanan Pendapatan Internal. Biden di sisi lain bisa mendapatkan keuntungan politik. Kesepakatan yang tertuang dalam RUU sama sekali tidak mengotak-atik program-program infrastruktur dan energi hijau yang menjadi prioritasnya.
Pemimpin Minoritas Parlemen AS Hakeem Jeffries memberikan keterangan kepada wartawan di gedung Capitol di Washington DC, AS, 31 Mei 2023.
Amerika Serikat lagi-lagi terancam gagal bayar. Uang tunai hasil penerimaan negara dan langkah-langkah di luar kebiasaan yang dikelola Departemen Keuangan AS tak akan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah federal mulai Juni 2023.
Situasi darurat keuangan Pemerintah AS itu disampaikan Menteri Keuangan Janet Yellen dalam surat resmi kepada Ketua DPR AS Kevin McCarthy. Surat tertanggal 1 Mei itu merupakan surat tindak lanjut atas surat Yellen kepada McCarthy per 13 Januari.
Uang tunai hasil penerimaan negara dan langkah-langkah di luar kebiasaan yang dikelola Departemen Keuangan AS tak akan cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah federal mulai Juni 2023.
Surat itu bicara tentang batas maksimal atau pagu utang Pemerintah AS dan kemampuan Departemen Keuangan AS membiayai operasionalisasi pemerintah federal. Interval di antara dua surat itu lebih kurang 3,5 bulan.
”Pada surat 13 Januari, saya memberi catatan bahwa uang tunai dan langkah-langkah di luar kebiasaan untuk membiayai operasionalisasi pemerintah federal AS akan habis pada awal Juni,” kata Yellen dalam surat terakhirnya.
Sejumlah pedagang melantai di New York Stock Exchange (NYSE) pada 28 Maret 2023 di Kota New York, Amerika Serikat.
Setelah mengevaluasi realisasi penerimaan pajak federal baru-baru ini, menurut Yellen, perkiraan optimistis menunjukkan bahwa Departemen Keuangan AS tidak akan mampu membayarkan kewajiban-kewajiban pada awal Juni. ”Dan itu sangat mungkin terjadi sejak 1 Juni jika Kongres tidak menaikkan atau menunda pagu utang,” katanya.
Yellen mengatakan, berdasarkan proyeksi mutakhir itu, sudah semestinya bagi Kongres segera meningkatkan atau menunda ketentuan pagu utang pemerintah dengan skema yang memberikan kepastian dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, pemerintah bisa terus melaksanakan pembayaran-pembayarannya.
Yellen menegaskan, kegagalan Kongres meningkatkan pagu utang pemerintah akan menyebabkan kesulitan bagi warga AS dan mencederai posisi kepemimpinan global AS. Persoalan itu juga akan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan AS mempertahankan kepentingan keamanan nasionalnya.
Saat ini, pagu utang AS adalah 31,4 triliun dollar AS. Saldo utang pemerintah sudah mencapai batas itu pada Januari 2023.
Pagu utang adalah total jumlah utang yang bisa ditarik Pemerintah AS untuk memenuhi kewajiban legalnya, termasuk membayar cicilan bunga utang pemerintah. Pagu ini tidak memberi kewenangan bagi pemerintah untuk membuat alokasi belanja baru, tetapi hanya memberi kewenangan menarik utang untuk membiayai kewajiban-kewajiban yang sudah disepakati antara presiden dan Kongres dalam anggaran pemerintah sebelumnya.
Saat ini, pagu utang AS adalah 31,4 triliun dollar AS. Saldo utang pemerintah sudah mencapai batas itu pada Januari 2023. Kongres memiliki kewenangan untuk menetapkan pagu utang pemerintah.
Mengutip laman Departemen Keuangan AS, Kongres sejak 1960 telah 78 kali meningkatkan pagu secara permanen, menambah pagu untuk sementara waktu, ataupun merevisi definisi pagu utang. Sebanyak 49 kali di bawah pemerintahan Republikan dan 29 kali di bawah pemerintahan Demokrat. (AP/REUTERS)
