Miliki Saham Media, Pita Berisiko Dianulir dari Parlemen
Isu kepemilikan saham Pita Limjaroenrat di iTV mencuat di tengah tingginya harapan warga akan perubahan di Thailand. Tidak tertutup kemungkinan adanya pemilu ulang.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
BANGKOK, KAMIS — Pita Limjaroenrat, Ketua Partai Bergerak Maju, pemenang pemilihan umum Thailand pada 14 Mei 2023 dan calon kuat perdana menteri, tengah digoyang. Ruangkrai Leekitwattana, calon anggota parlemen dari Partai Palang Pracharath, mengajukan petisi pada Komisi Pemilihan Umum (EC) dan Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan pemilu soal kepemilikan saham di sebuah perusahaan media.
Tidak tertutup kemungkinan dinamika mutakhir ini berujung pada pemilu ulang jika Pita dinyatakan bersalah dan didiskualifikasi dari pemilu. ”Detail isi petisi yang diajukan menjadi faktor kunci yang akan menentukan,” kata Pelaksana Tugas Wakil Perdana Menteri Thailand Wissanu Krea-ngam, Rabu (31/5/2023).
Petisi soal kepemilikan saham Pita di perusahaan media, iTV, telah mengemuka beberapa waktu sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Pita, dalam petisi yang diajukan Ruangkrai, memiliki 42.000 lembar saham di iTV, perusahaan penyiaran independen yang berdiri sejak 1990-an.
Pita mendapatkan saham itu pada 27 April 2022 ketika dia ditunjuk menjadi direktur eksekutif perusahaan itu. Orangtuanya telah wafat 17 tahun lalu. iTV adalah perusahaan penyiaran milik keluarga lulusan Universitas Harvard itu.
Ruangkrai mengajukan petisi atau gugatan ke Komisi Pemilihan karena menilai Pita tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan umum. Kepemilikannya atas saham di sebuah perusahaan media dianggap telah melanggar konstitusi. Konstitusi Thailand melarang individu mencalonkan diri dalam pemilihan anggota parlemen jika mereka memiliki bisnis surat kabar atau media massa.
AFP/JACK TAYLOR
Satu-satunya kandidat calon perdana menteri dari Partai Bergerak Maju, Pita Limjaroenrat, berada di tengah-tengah para pendukungnya pada rapat umum terakhir di Bangkok, Thailand, Jumat (12/5/2023). Pemilu kali ini dipandang sebagai titik persimpangan bagi politik Thailand, akan bertahan dengan rezim militer yang sudah dua periode berkuasa atau perubahan.
Wissanu menjelaskan, jika petisi yang diajukan Ruangrai mempersoalkan kepemilikan saham dan statusnya sebagai anggota parlemen, Pita masih bisa menduduki jabatan perdana menteri meski didiskualifikasi dari jabatannya di parlemen. Menurut Wissanu, secara hukum, PM Thailand tidak diwajibkan menduduki jabatan sebagai anggota parlemen.
Akan tetapi, jika petisi yang diajukan itu selain menyangkut status keanggotaan di parlemen, juga menyangkut pencalonan dirinya sebagai perdana menteri, Wissanu menyebut, tidak tertutup kemungkinan adanya pemungutan suara ulang secara nasional.
Wissanu mengatakan, dirinya tidak mengetahui rincian petisi yang telah diajukan Ruangkrai. Dia juga menyatakan, apa yang disampaikannya tidak boleh ditafsirkan sebagai sebuah hal yang bisa mendorong pelapor atau pihak lain untuk mengajukan petisi lainnya berdasarkan ucapannya.
Dia meminta agar masyarakat tidak berasumsi apa-apa. ”EC belum mengambil tindakan apa pun. Jangan langsung ke skenario negatif apa pun dulu,” katanya, dikutip dari laman Bangkok Post.
Ruangkrai mengatakan, Pita telah menjelaskan masalah kepemilikan sahamnya pada NACC. Hal yang ia persoalkan adalah ketidakjujuran Pita yang tidak mencantumkan soal kepemilikan saham saat dia menjadi anggota parlemen sejak lima tahun lalu. Dalam penyelidikannya, Ruangkrai menemukan bahwa Pita tidak memasukkan kepemilikan saham ini di dalam daftar aset miliknya saat mencalonkan diri pada pemilu lima tahun lalu.
Ruangkrai membela diri bahwa tindakannya sebagai sebuah hal yang tepat dan memiliki dasar hukum atau yurisprudensi karena pernah terjadi di masa lalu. Dia menyebut nama Thanangthorn Juangroongruangkit yang gagal menduduki jabatan sebagai anggota parlemen Thailand lima tahun lalu setelah pengadilan memutuskan anggota Partai Bergerak Maju (MFP) itu memiliki saham V-Luck Media Co.
Ruangkrai sebelumnya juga mengancam bahwa dirinya akan menggalang kekuatan di parlemen jika Pita lolos dari petisi ini untuk menjatuhkannya dari jabatan PM dan membubarkan kabinetnya.
Pita mengaku tidak terlalu khawatir dengan pernyataan yang disampaikan Wissanu maupun petisi Ruangkrai. Ia menyebut bahwa dirinya sejak jauh hari sudah pernah menjelaskan hal ini ke NACC dan sejauh ini menilai tidak perlu memberikan klarifikasi lagi.
Pita membutuhkan minimal 376 suara. Sementara dengan dukungan delapan partai, koalisi ini baru mengumpulkan 313 suara di DPR.
Pita dan Partai Bergerak Maju memenangi pemilu Thailand, mengalahkan partai-partai besar, pada pemungutan suara 14 Mei 2023. Meski memenangi pemilihan, MFP membutuhkan dukungan banyak partai untuk bisa menjadi mayoritas di DPR dan Senat.
Pita membutuhkan minimal 376 suara. Sementara dengan dukungan delapan partai, koalisi ini baru mengumpulkan 313 suara di DPR. Agar Pita bisa menjadi perdana menteri, koalisi delapan partai pengusungnya masih membutuhkan dukungan dari sedikitnya 63 senator dari 250 senator, berdasarkan konstitusi yang disusun oleh Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha.
Dari 250 senator itu, sebanyak 194 orang dipilih oleh junta militer, enam senator lainnya adalah pemimpin-pemimpin militer serta perwakilan dari kepolisian, pertahanan, dan kehakiman. Sementara sebanyak 50 senator sisanya berasal dari profesional dan perwakilan kelompok-kelompok sosial. (MHD)
