ASEAN Tak Ingin Indo-Pasifik Jadi Teater Rivalitas

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memimpin sesi retreat Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN di salah satu hotel di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

STOCKHOLM, MINGGU — Berkaca dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42, ASEAN menekankan bahwa kawasan Indo-Pasifik harus tetap inklusif dan terbuka demi tercapainya perdamaian dan kesejahteraan. Kolaborasi setiap negara yang berkepentingan dengan kawasan ini menjadi kuncinya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kala menjadi pembicara dalam Forum Menteri Indo-Pasifik Uni Eropa di Stockholm, Swedia, Sabtu (13/5/2023). Tertuang dalam taklimat media pada Minggu (14/5/2023), Menlu menekankan kolaborasi sebagai isu yang diinginkan dan disampaikan selama KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, 9-11 Mei 2023.

”ASEAN tidak ingin melihat Indo-Pasifik menjadi teater rivalitas kekuatan besar. Oleh karena itu, kita semua harus bekerja sama untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera, termasuk upaya melalui forum ini,” ujar Retno.

Baca juga: Kerja Sama Konkret Jadi Target di KTT Ke-42 ASEAN

Sebagai cara mewujudkannya, ASEAN terbuka untuk bekerja sama dengan semua negara tanpa kecuali atau inklusif. Namun, ada syaratnya. Semua pihak yang ingin bekerja sama harus memegang prinsip penghormatan terhadap hukum internasional dan pengadopsian paradigma kolaborasi.

”Saya tegaskan kembali mengenai inklusivitas ini yang berarti terbuka untuk semua negara. Indo-Pasifik terlalu besar untuk hanya dikelola dan dinikmati segelintir negara. Jangan sampai pula Indo-Pasifik menjadi proksi kekuatan tertentu,” kata Menlu menambahkan.

TANGKAPAN LAYAR

Ketika mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau persiapan penyelenggaraan KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (25/4/2023), Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegskan bahwa persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN sudah berada di jalur yang benar.

Dengan cara ini, kerja sama di Indo-Pasifik diharapkan bisa konkret dan bermanfaat bagi masyarakat. Kerja sama itu bukan pula sekadar soal politik dan keamanan atau bersifat penetapan norma. Kerja sama yang diharapkan adalah yang bisa mengatasi berbagai tantangan masa depan. Dengan demikian, kerja sama tersebut akan meredakan ketegangan, memperkuat rasa saling percaya, dan menciptakan saling ketergantungan antarnegara di kawasan.

ASEAN tengah mematangkan inisiatif dari perspektif pertahanan untuk melengkapi Pandangan tentang Indo-Pasifik (Outlook on the Indo-Pacific). Dokumen ini sangat strategis sebagai panduan bersama untuk menjaga Asia Tenggara damai, stabil, dan sejahtera. Dengan semakin besarnya rivalitas di Indo-Pasifik, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa implementasi AOIP menjadi lebih penting dari sebelumnya.

Retno mengundang segenap peserta forum di Stockholm, terutama kalangan bisnis, untuk menghadiri Forum Infrastruktur ASEAN-Indo-Pasifik pada September 2023 di Jakarta. Forum tersebut digelar secara berturut-turut dengan KTT Ke-43 ASEAN. Diharapkan, forum itu bisa mengoptimalkan potensi kerja sama di Indo-Pasifik.

Baca juga: Seruan Jokowi di KTT ASEAN: Jaga Kemakmuran dan Keamanan Indo-Pasifik

Bilateral

Dalam Forum Menteri Indo-Pasifik Uni Eropa itu, Retno bertemu secara bilateral dengan 22 menlu atau pejabat setara menlu, yakni dari Swedia, Maladewa, Latvia, Sri Lanka, Luksemburg, Bulgaria, Austria, Romania, Siprus, Finlandia, Fiji, India, Kroasia, Lituania, Denmark, Uni Emirat Arab, Jepang, Perancis, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Hampir semua menanyakan hasil KTT Ke-42 ASEAN, termasuk isu Myanmar.

”Hasil KTT dinilai berhasil dengan baik. Mereka terus memberikan dukungan mengenai implementasi Lima Poin Konsensus (5PC), terutama oleh militer Myanmar. Saya jelaskan kepada mereka, posisi ASEAN kokoh mengenai urgensi implementasi 5PC. Saya juga menjelaskan mengenai apa yang telah dilakukan Indonesia selama keketuaan Indonesia di ASEAN mengenai Myanmar, terutama mengenai pendekatan, upaya menurunkan kekerasan, dan bantuan kemanusiaan yang sudah mulai berjalan secara bertahap,” paparnya.

Indonesia sebagai Ketua ASEAN juga menerima surat dari Swedia mengenai keinginan Swedia untuk melakukan aksesi terhadap Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

Hubungan bilateral di bidang ekonomi dengan setiap negara yang ditemui juga dibahas Retno. Ia mengundang mereka berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor energi hijau, kendaraan listrik, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Selain itu, ia mengundang pula negara-negara peserta hadir dalam Trade Expo Indonesia, Indonesia-Europe Business Forum, dan Indonesia-Central and Eastern Europe Business Forum (INA-CEE).

Baca juga: Dorong Relasi Setara, RI Minta Dukungan Percepatan CEPA Indonesia-Uni Eropa

”Saya minta dukungan terhadap hilirisasi industri yang digalakkan oleh Pemerintah Indonesia. Saya juga minta dukungan mereka mengenai pentingnya dihapuskan kebijakan-kebijakan diskriminatif, termasuk dari Uni Eropa, dan penyelesaian segera negosiasi Indonesia-EU CEPA,” kata Retno.

Beberapa isu yang dibahas bersifat khusus di antaranya investasi perusahaan Indonesia dan Bulgaria di bidang produksi rendang di Bulgaria, kelanjutan kerja sama transportasi hijau dengan Finlandia, serta perundingan nota kesepahaman bidang tenaga kerja, kontraterorisme, dan pertahanan dengan Romania. Dengan Siprus, Menlu membahas rencana pembukaan kembali kedutaan besar di Jakarta.

AFP/FABRICE COFFRINI

Suasana sesi pembuka sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Geneva, Swiss, 9 September 2019. Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Isu lainnya adalah rencana kunjungan Menlu Luksemburg ke Jakarta, rencana pertemuan Komisi Bersama di Denmark, pertemuan 2+2 menlu dan menhan Perancis, kerja sama transportasi dan pengelolaan sampah dengan Austria, rencana kunjungan delegasi bisnis Lituania, juga persiapan KTT G7 di Jepang.

Menlu juga membahas upaya Indonesia mendapatkan dukungan terhadap pencalonan untuk anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2029-2030. Tak ketinggalan pula isu Afghanistan yang secara khusus dibahas dengan State Minister Inggris Lord Ahmed. Inggris menyampaikan penghargaan atas peran aktif Indonesia dalam isu Afghanistan, terutama soal pendidikan untuk perempuan.