Myanmar Stagnan, Jokowi Ajak ASEAN Rumuskan Langkah Baru

Presiden Jokowi menuturkan, kesatuan ASEAN diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah ke depan. Hal ini berkaitan dengan belum adanya kemajuan signifikan dari implementasi lima poin konsensus.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Suasana saat para pemimpin ASEAN mengikuti sesi retreat pada Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN di salah satu hotel di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

MANGGARAI BARAT, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menilai belum ada kemajuan signifikan dari implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar. Kesatuan ASEAN dibutuhkan untuk merumuskan langkah-langkah ke depan.

”Pagi ini kita akan membahas dua isu penting, yaitu review implementasi five point concensus dan juga implementasi dari AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific),” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pembuka di sesi retreat para pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

Baca juga: Presiden: Kolaborasi, Bukan Proksi

Sebagai Ketua ASEAN, menurut Presiden, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi lima poin konsensus. ”Melalui engagement dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif, kemudian menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian lewat joint needs assessments melalui AHA Center (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance) dan juga menyalurkan bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

Lima poin konsensus ASEAN disepakati para pemimpin ASEAN pada pertemuan khusus di Jakarta, April 2021. Konsensus itu meliputi penghentian kekerasan di Myanmar secepatnya, dialog para pemangku kepentingan terkait, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar, bantuan kemanusiaan ASEAN, dan pertemuan utusan khusus ASEAN dengan semua pihak di Myanmar.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Bendera negara peserta KTT Ke-42 ASEAN berkibar di Golo Mori, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tempat dilaksanakannya Pertemuan Para Direktur Jenderal (SOM) ASEAN dalam rangkaian KTT Ke-42 ASEAN, Senin (8/5/2023).

Penerapan lima poin konsensus ASEAN tersebut, menurut Presiden, tidak berjalan. Oleh sebab itu, ASEAN perlu merumuskan langkah-langkah baru ke depan.

”Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi five points consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” katanya.

Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasifive points consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan.

Meski begitu, Presiden melanjutkan, persoalan tidak boleh jadi hambatan. ASEAN harus terus melanjutkan agenda percepatan pembangunan komunitas ASEAN.

”Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, yang ingin saya pastikan adalah, bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. (Hal ini) Karena pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” ujar Presiden Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, tidak ada wakil junta Myanmar di KTT Ke-42 ASEAN. Direktur Jenderal ASEAN Sidharto Suryodipuro menuturkan, rangkaian KTT ASEAN di Labuan Bajo diikuti Wakil Tetap Myanmar yang dikirim pemerintahan sebelum kudeta.

”Akreditasi (dari ASEAN) untuk yang bersangkutan,” katanya di Manggarai Barat, Senin (8/5/2023) malam.

Baca juga: Junta Myanmar Sama Sekali Tanpa Wakil di KTT ASEAN

Adapun terkait implementasi AOIP, masih Presiden dalam pidato pembuka retreat, ASEAN perlu mengembangkan kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. ”Salah satunya dapat melalui ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra,” kata Presiden.

Hal ini disampaikan Presiden sebagai respons atas meningkatnya rivalitas negara-negara adidaya di kawasan. Ini terutama melibatkan pertarungan antara Amerika Serikat dan China.

Persoalan ini diperkirakan sejumlah pakar hubungan internasional akan mendominasi politik internasional Asia dan global selama setidaknya satu dekade ke depan. Asia Tenggara dan ASEAN menjadi wilayah dan blok yang sangat terdampak.