Status darurat Covid-19 itu seharusnya berakhir pada 11 Mei 2023. Kini, AS mempersiapkan diri untuk kembali ke prosedur normal sebelum pandemi.
Oleh
FRANSISCA ROMANA
·3 menit baca
WASHINGTON, SELASA — Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara resmi mengakhiri status darurat pandemi Covid-19. Biden, Senin (10/4/2023) waktu setempat atau Selasa (11/4/2023) waktu Indonesia, menandatangani resolusi Kongres yang menutup babak kedaruratan pandemi Covid-19 di AS setelah tiga tahun.
Status darurat Covid-19 itu seharusnya berakhir pada 11 Mei 2023. Dengan adanya status darurat, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk merespons penyebaran virus SARS-CoV-2 serta mendukung sistem perekonomian, kesehatan, dan kesejahteraan negara. Kini, AS mempersiapkan diri kembali ke prosedur normal sebelum pandemi.
Gedung Putih hanya mengeluarkan sebaris pernyataan yang menyebutkan Biden telah menandatangani resolusi yang mengakhiri status darurat. Sebelumnya, ia secara terang-terangan menentang resolusi tersebut. Pada Februari, lebih dari 197 anggota Partai Demokrat di DPR menentang resolusi yang diajukan Partai Republik. Sebulan kemudian, resolusi itu lolos di Senat dengan suara 68 mendukung dan 23 menolak.
The Washington Post edisi 10 April menyebutkan, Covid-19 telah menewaskan lebih dari 1,1 juta orang di AS per April 2023. Sekitar 250 orang tewas setiap hari, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Pada puncaknya, Januari 2021, setidaknya 3.400 orang tewas setiap hari akibat Covid-19.
Mantan Presiden Donald Trump melalui Menteri Pelayanan Masyarakat Alex Azar pertama kali menyatakan status darurat kesehatan publik pada 13 Januari 2020. Trump kemudian mendeklarasikan pandemi Covid-19 sebagai darurat nasional pada Maret 2020. Status darurat berulang kali diperpanjang sejak Biden menjabat sebagai presiden pada Januari 2021. Dia juga memperluas penggunaan status darurat setelah masuk ke Gedung Putih.
Sejak dideklarasikan, status darurat itu memungkinkan berbagai langkah untuk menangani penyakit Covid-19 berikut dampaknya. Di antaranya penggunaan darurat vaksin, perawatan, dan diagnosis Covid-19 menjadi tersedia lebih cepat. Dengan pencabutan status darurat, produsen vaksin harus melalui prosedur formal agar mendapatkan persetujuan penggunaan.
Program penundaan pembayaran hipotek dari Departemen Perumahan dan Pembangunan Urban pun akan diakhiri. Meski demikian, anggota Kongres telah memperpanjang layanan konsultasi kesehatan daring via komputer atau ponsel untuk dua tahun ke depan.
Selain itu, status darurat memungkinan pemerintah federal memobilisasi sumber daya dan mendukung aktivitas di luar ranah kesehatan publik. Misalnya, perpanjangan tenggat bagi pekerja untuk mendaftar asuransi kesehatan setelah berhenti bekerja.
Status darurat juga memperluas cakupan layanan kesehatan bagi warga miskin. The Washington Post menjelaskan, secara rutin, pemerintah negara bagian meninjau siapa saja yang masih bisa terdaftar di Medicaid, layanan kesehatan untuk kaum miskin, semacam BPJS di Indonesia. Selama pandemi, Kongres menambah belanja federal untuk program Medicaid. Maka, negara bagian melonggarkan peninjauan tersebut. Keikutsertaan warga selama pandemi dalam Medicaid pun naik 28 persen menjadi lebih dari 91 juta orang, berdasarkan data Kaiser Family Foundation.
Namun, dengan pencabutan status darurat, diperkirakan 5-14 juta orang akan kehilangan layanan Medicaid. Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat memperkirakan setidaknya 15 juta orang bisa dicoret dari program tersebut.
Tak hanya itu yang dihadapi warga AS. Selama pandemi, pemerintah membeli suplai vaksin, perawatan, dan obat-obatan Covid-19 yang sebagian besar diberikan secara gratis kepada masyarakat. Berhentinya status darurat membuat dana pembelian produk-produk itu hilang. Pemerintahan Biden akan berhenti menyediakannya dan warga harus mencari sendiri di pasaran. Untuk saat ini, masih ada cukup suplai vaksin dan perawatan yang dibeli pemerintah dan bisa diakses warga.
Saat persediaan habis, warga AS akan mendapatkan vaksin dan perawatan Covid-19 lewat pengobatan dan asuransi pribadi atau program kesehatan federal. Harga yang ditanggung pun tergantung rencana asuransi masing-masing.
Di berbagai negara, termasuk AS, protokol kesehatan terkait Covid-19 sudah sangat longgar, bahkan dihapuskan. Namun, status darurat masih berlaku. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum menetapkan akhir dari pandemi. Berdasarkan data WHO, secara global per 6 April 2023, tercatat lebih dari 762 juta kasus Covid-19 terkonfirmasi. Sebanyak 6,8 juta kematian dilaporkan kepada WHO. Hingga 3 April, total 13,3 miliar dosis vaksin telah disuntikkan. (AP/REUTERS)