Indonesia terus berupaya membantu TImor Leste untuk meningkatkan perkembangan ekonominya. Sebagian anggota ASEAN mensyaratkan nilai PDB TImor Leste setara dengan negara-negara anggota lainnya.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·3 menit baca
DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama TImor Leste Adaljiza Albertina Xavier REis Magno (kiri) berlangsung di Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023. Indonesia berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi Timor Leste.
JAKARTA, RABU — Indonesia terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Timor Leste sebagai salah satu bagian dari peta jalan keanggotaan negara tersebut bergabung dengan ASEAN. Walau secara prinsip negara-negara anggota ASEAN telah menerima Timor Leste, akan tetapi ada hal yang harus dikejar oleh Timor Leste sebelum secara resmi bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini.
Hal demikian dibahas dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Adaljiza Albertina Xavier REis Magno di Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Reis Magno membahas tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan Kawasan Industri Bersama (Joint Industrial Park). Untuk memperlancar rencana pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut, keduanya sepakat untuk mulai membahas pembentukan perjanjian Joint Free Trade Zone di dalam kawasan industri perbatasan, yang terletak antara Distrik Oecusse dan Provinsi Nusa Tenggara TImur.
Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut keduanya juga membahas pentingnya percepatan penyelesaian perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty) dan nota kesepahaman tentang komunikasi dan informatika. Retno dan Reis Magno sepakat bahwa perjanjian-perjanjian itu diupayakan diselesaikan pada tahun ini agar bisa segera ditandatangani oleh Perdana Menteri Timor Leste.
DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (dua dari kiri), didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Sidharto R Suryodipuro ((tiga dari kiri) dan Dirjen ASPASAF Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani (kiri) menjamu Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama TImor Leste Adaljiza Albertina Xavier REis Magno (duduk, paling kanan) di Jakarta, Rabu (11/1/2023). Pertemuan berlangsung setelah Retno menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2023. Dalam pertemuan itu Indonesia berkomitmen untuk mendukung perkembangan ekonomi Timor Leste.
ASEAN yang berdiri pada tahun 1967 dan diinisiasi oleh lima negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, terus berubah komposisinya. Kini ASEAN beranggotakan 10 negara. Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-40 dan 41 di Pnom Penh, Kamboja, pertengahan November tahun lalu, secara prinsip ASEAN telah menerima Timor Leste sebagai anggota ke-11.
Upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN sudah dimulai sejak tahun 2011. Namun, hingga saat ini Timor Leste belum bisa diterima sebagai anggota ASEAN secara penuh karena syarat keanggotaan adalah disepakati oleh semua negara anggota.
Sebanyak lima negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Filipina, telah menyatakan dukungannya terhadap keanggotaan Timor Leste. Akan tetapi, lainnya masih berkeberatan karena masalah faktor nilai domestik bruto yang jauh tertinggal dibandingkan negara anggota lainnya menjadi pertimbangan.
Syarat nilai PDB itu menjadi pertanyaan Pemerintah Timor Leste. Presiden Timor Leste Ramos Horta, dalam wawancaranya dengan jurnalis Kelompok Media Kompas, mempertanyakan persyaratan yang dalam pandangannya sangat aneh itu.
AFP/VALENTINO DARIEL SOUSA
Penjual sayur menunggu pelanggan di pasar tradisional di Dili, Timor Leste, Jumat (18/3/2022). Timor Leste akan menggelar pemilihan presiden kelima sejak kemerdekaan pada Sabtu (19/3/2022). Stabilitas politik, pemulihan ekonomi, perbaikan pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Timor Leste.
“Negara-negara di luar lima pendiri ASEAN ketika melamar menjadi anggota tidak pernah dikenakan persyaratan soal PDB. Kenapa Timor Leste diperlakukan demikian? Sikap ini mirip dengan mentalitas Eropa Timur di masa lalu,” tutur Horta.
Ia menjelaskan, posisi Timor Leste strategis untuk penanaman modal asing. Beberapa sektor yang dinilai potensial ialah kesehatan, pendidikan, dan mode. Negara ini memiliki pertumbuhan masyarakat kelas ekonomi menengah cukup pesat dengan daya beli yang terus meningkat (Kompas.id, 21 Juli 2022).
Perbatasan
Dalam pertemuan itu, kedua menlu juga membahas mengenai kelanjutan perundingan perbatasan daratnya. Terdapat dua segmen perbatasan yang terus didorong untuk diselesaikan, yaitu Bidjael Sunan – Oben dan Noel Besi – Citrana. Menlu Retno sampaikan bahwa kondisi kondusif penting untuk dijaga agar perundingan dapat dilanjutkan.
Dalam catatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), panjang garis batas darat kedua negara tercatat sepanjang 269 kilometer dengan jumlah pilar sebagai penanda batas kedua negara sebanyak 1.183 pilar. Untuk menjaga perbatasan kedua negara, didirikan 41 pos, yaitu sebanyak 17 pos di sektor barat dan 24 pos di sektor timur. (*/MHD)
