Benci Tapi Rindu

Hubungan negara serumpun ini seringkali naik turun, mulai dari soal budaya hingga soal pekerja migran. Pemerintah Malaysia yang baru mencoba menata kembali sejumlah hal agar hubungan antarjiran ini mesra dan bermanfaat.

KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir (satu dari kiri) berbincang dengan sejumlah pemimpin media di Jakarta, Jumat (30/12/2022). Zambry menjelaskan beberapa kebijakan terbaru yang diambil oleh Pemerintah Malaysia, termasuk soal pekerja migran Indonesia, ASEAN serta produk minyak kelapa sawit. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga sedianya akan datang ke Jakarta pekan depan.

Pertemuan pemimpin sejumlah media dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Abdul Kadir di Jakarta, Jumat (30/12/2022) petang, sangat cair. Zambry, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Barisan Nasional (BN), tampak terlihat santai dengan mengenakan setelan kemeja batik Malaysia berwarna ungu dan celana kain berwarna gelap. Didampingi beberapa koleganya, diskusi pun berjalan mengalir dengan santai.

Beberapa wartawan senior yang hadir dalam pertemuan itu sempat bercerita soal “panasnya” hubungan kedua negara, terutama ketika ada klaim sepihak soal batik, rendang, kesenian reog Ponorogo hingga kebaya, yang ingin “diambil” oleh Malaysia. Akan tetapi, di sisi lain, para penggemar musik Indonesia juga memiliki ingatan yang kecintaan yang besar terhadap musisi Malaysia, seperti Sheila Majid, Amy Search, hingga Siti Nurhaliza.

Sambil berkelakar, seorang wartawan senior menyebut penggemar Siti Nurhaliza di Indonesia sempat memproklamirkan hari pernikahan penyanyi tersebut sebagai “Hari Berkabung Nasional”. Hal itu membuat Zambry dan kolega-koleganya semringah.

Dia mengatakan, pada dasarnya Indonesia dan Malaysia itu negara serumpun, yang berakar dari Bangsa Melayu. Bahkan, bila ke Kuala Lumpur atau kota-kota lain di Malaysia, warga setempat akan dengan mudah menunjukkan rumah makan Minang atau makanan Indonesia lainnya yang tersohor di negara tersebut.

(KOMPAS/MAHDI MUHAMMAD)

Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir (kanan, berkemeja ungui) berbincang dengan sejumlah jurnalis saat melawat ke Jakarta, Jumat (30/12/2022). Zambry menjelaskan beberapa kebijakan terbaru yang diambil oleh Pemerintah Malaysia, termasuk soal pekerja migran Indonesia, ASEAN serta produk minyak kelapa sawit. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga sedianya akan datang ke Jakarta pekan depan.

Bagi warga Indonesia, datang ke Malaysia seperti rumah sendiri karena tidak ada perbedaan yang mencolok dalam segi budaya dan bahasa. Juga sebaliknya.

Zambry menilainya, meski ada sedikit riak-riak dalam hubungan antarbangsa, termasuk antarwarga, seperti yang terjadi dalam kasus batik, rendang hingga kesenian reog Ponorogo, di dalam hati, warga ke dua negara menyayangi satu sama lain. Saling membutuhkan. “Benci tapi rindu. Kalau tidak saling bertegur sapa, rindu,” ujarnya sambil tersenyum.

Isu Bersama

Kedatangan Zambry ke Jakarta kali ini adalah kunjungan resmi pertama kali usai dilantik sebagai Menlu Malaysia pada pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam kunjungannya ini dia membawa pesan khusus dari PM Anwar bagi Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia, yaitu bahwa Indonesia adalah sahabat lama Malaysia dan negara yang sangat penting bagi negara tersebut.

Selain itu, kedatangan Zambry ke Jakarta adalah untuk mempersiapkan kunjungan PM Anwar ke Indonesia yang menurut rencana akan berlangsung pekan depan.

Akan tetapi, ada hal lain yang coba disampaikan oleh Zambry kala bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menlu RI Retno Marsudi. Apalagi dalam beberapa kesempatan, berulang kali Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno mengingatkan bahwa Indonesia menagih janji, pelaksanaan kesepakatan soal perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Zambry mengatakan, pada masa pemerintahan Malaysia sekarang, mereka berupaya mereformasi tata laksana masuknya pekerja migran. Mereka menyadari betapa pentingnya pekerja migran, termasuk asal Indonesia, yang merupakan salah satu pengirim pekerja ke negara mereka bagi perekonomian Malaysia. tidak hanya di sektor informal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari warga Malaysia.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menlu Malaysia Zambry Abd Kadir (kiri) dan Menlu RI Retno Marsudi memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (29/12/2022). Dalam pertanyataanya, Menlu Zambry mengaku peranan pekerja migran Indonesia terhadap perekonomian negaranya. SElain itu, Menlu Zambry datang ke Jakarta salah satunya untuk mempersiapkan kunjungan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Januari mendatang.

Perlindungan pekerja migran memang menjadi isu serius yang seringkali membuat hubungan kedua negara “tegang”. Terutama ketika banyak pekerja sektor informal, dalam hal ini PMI yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kelompok pekerja sektor ini yang paling sering diperlakukan kasar, mulai dari penundaan pemberian gaji, tidak diberi hak untuk istirahat hingga menjadi korban kekerasan. Bahkan, hingga meninggal dunia.

“Saya memberi jaminan bahwa Malaysia akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengambilan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Saya amat memahami keprihatinan soal pekerjam migran di Malaysia. Di bawah pemerintahan baru PM Anwar Ibrahim, pemerintah Malaysia akan melihat semua penanganan kasus-kasus pekerja migran agar tercapai keadilan berdasar peraturan perundangan yang ada,” katanya, usai bertemu dengan Menlu Retno di kantornya di Pejambon, Gambir, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Pemerintahan PM Anwar menjadikan persoalan pekerja migran ini perhatian serius. Keputusan terbaru adalah mengalihkan penanganan pekerja migran ini menjadi hanya di bawah Kementerian Dalam Negeri, dari sebelumnya melibatkan Jabatan Imigresen Malaysia. Semua sistem akan disatukan di bawah one channel system (OCS) yang saat ini, menurut Zambry, terus dicoba disempurnakan.

Seorang pejabat yang menemani Zambry dalam beberapa pertemuan selama berada di Jakarta mengatakan, kebijakan mengalihkan kewenangan penanganan pekerja migran ke Kemendagri adalah sebuah kebijakan yang baru. “Saya bahkan baru mendengar ini,” katanya.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) bersalaman dengan rekannya Menlu Malaysia Zambry Abd Kadir usai melakukan pembicaraan di Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Hal itu juga berlaku bagi sistem maid online, sistem yang memungkinan seorang calon pekerja migran “melamar” untuk bekerja di Malaysia sebagai ART tanpa melalui sistem perekrutan resmi di Indonesia. Walaupun sejatinya, menurut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Malaysia Adlan Mohd Shaffieq, SMO tidak ditujukan bagi pekerja migran Indonesia, sistem itu nantinya akan dilebur ke dalam sistem OCS yang berada di bawah kendali Kemendagri.

Hal lain yang harus didorong kedua negara untuk menekan pengiriman dan masuknya pekerja migran undocumented atau ilegal adalah kerja sama penegakan hukum yang lebih luas. Kuasa Usaha Kedutaan Besar Malaysia Adlan Mohd Shaffieq mengatakan, sudah sangat layak para pelaku pengiriman tenaga kerja ilegal dihukum dengan Undang-undang Antiperdagangan Manusia (akta antipemerdagangan orang). Termasuk menjerat aparat yang berperan dalam proses pengiriman dan penerimaan pekerja migran secara ilegal.

Dalam kesempatan itu, Zambry juga menyampaikan bahwa Malaysia sependapat dengan sikap Indonesia, yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat KTT ASEAN-Uni Eropa di Brussels, Belgia, beberapa pekan lalu. Malaysia, seperti halnya Indonesia, sepakat bahwa Uni Eropa tidak boleh mendikte kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara terkait dengan produk minyak kelapa sawit.

Dalam pandangan Malaysia, syarat state of origin yang dipersyaratkan oleh Uni Eropa terkait produk kelapa sawit Malaysia dan Indonesia adalah kebijakan yang menghambat. APalagi kedua negara memiliki komitmen untuk menghentikan laju alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit. “Kebijakan satu untuk semua itu tidak cocok diterapkan,” katanya.