Trump Diduga Masih Sembunyikan Berkas Rahasia Pemerintah
Departemen Kehakiman menggugat putusan Hakim Distrik A Aileen Cannon yang memberikan kewenangan bagi arbiter khusus memeriksa dokumen yang telah disita FBI. Pemerintah menduga Trump masih menyembunyikan banyak berkas.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AFP/GIORGIO VIERA
Seorang pekerja menata tanaman di sebuah taman yang terletak tak jauh dari rumah peristirahatan mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Amerika Serikat, Selasa (9/8/2022). Rumah peristirahatan Trump itu digeledah aparat Departemen Kehakiman dan Biro Penyelidik Federal AS (FBI), Senin (8/8/2022).
FLORIDA, JUMAT – Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para pembantunya diduga masih menyembunyikan berkas milik negara yang berstatus sangat rahasia ketika para aparat hukum menggeledah kediamannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida. Dalam kasus ini, jaksa pemerintah juga meminta Hakim Distrik A Aileen Cannon agar tidak menyetujui keinginan Trump dan kuasa hukumnya menunjuk arbiter independen, yang disebut sebagai master khusus (special master), untuk membaca materi-materi yang telah disita oleh Departemen Kehakiman dari kediaman Trump.
Dugaan masih disembunyikannya sejumlah berkas kategori sangat rahasia oleh Trump terungkap dalam dokumen yang diajukan Departemen Kehakiman kepada Pengadilan Federal Distrik Florida. Departemen Kehakiman AS meminta Hakim Cannon mengizinkan mereka memeriksa 100 berkas rahasia dari sekitar 11.000 berkas yang disita dari Mar-a-Lago. Jaksa juga meminta hakim tidak mengeluarkan izin bagi arbiter independen untuk meninjau materi rahasia itu.
"Mosi ini terbatas pada catatan rahasia yang disita karena aspek perintah itu akan menyebabkan kerugian paling cepat dan serius bagi pemerintah dan publik," tulis Departemen Kehakiman, Kamis (8/9/2022).
Departemen Kehakiman menyatakan, ada kemungkinan berkas rahasia milik negara masih disimpan oleh Trump dan pembantunya. Hal itu terungkap sepekan setelah Departemen Kehakiman merilis daftar rincian barang yang disita para agen Biro Penyelidik Federal AS (FBI), termasuk 48 folder kosong berlabel rahasia dan 42 folder lainnya yang mengindikasikan bahwa barang-barang itu harus dikembalikan ke staf sekretaris atau ajudan militer.
AFP/GIORGIO VIERA
Seorang polisi berjaga di depan gerbang rumah peristirahatan mantan Presiden AS Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Amerika Serikat, Selasa (9/8/2022).
Menurut Departemen Kehakiman, izin yang diberikan Hakim Cannon agar arbiter independen bisa melihat berkas-berkas yang disita oleh aparat penegak hukum membuat upaya identifikasi keberadaan berkas-berkas rahasia tertunda.
"Perintah terhadap penggunaan catatan rahasia dalam investigasi kriminal dapat menghambat upaya mengidentifikasi keberadaan catatan rahasia tambahan yang tidak disimpan dengan benar, yang dengan sendirinya menghadirkan potensi risiko berkelanjutan terhadap keamanan nasional," tambah mereka.
Departemen Kehakiman juga sedang menyelidiki dugaan menghalang-halangi proses penyelidikan coba dilakukan oleh Trump dan pengacaranya. Tindakan menghalangi proses penyelidikan dilakukan setelah FBI menemukan bukti yang menunjukkan bahwa ada catatan yang mungkin telah dihapus atau disembunyikan dari aparat hukum saat memeriksa rumah peristirahatan Trump, Juni lalu.
Jaksa meminta Cannon untuk mengambil keputusan selambatnya pada 15 September 2022. Jika permintaan itu ditolak, mereka bermaksud untuk mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sirkuit AS ke-11 yang berlokasi di Atlanta. Sebanyak enam dari 11 hakim aktif yang bertugas di sana merupakan hakim yang ditunjuk oleh Trump semasa dia berkuasa.
AFP/MANDEL NGAN
Presiden Donald Trump dalam kampanye di Montoursville, Pennsylvania, AS, Sabtu (31/10/2020).
AP/ALEX BRANDON
Para jurnalis mengabadikan dokumen pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump yang baru saja ditandatangani oleh Ketua Kongres AS Nancy Pelosi di Gedung Capitol Washington, Rabu (13/1/2021).
Dalam perintah pada Kamis malam, Cannon memberi pengacara Trump hingga Senin pagi untuk menanggapi permintaan pemerintah. Cannon, yang juga ditunjuk oleh Trump, pada hari Senin memerintahkan jaksa untuk berhenti meninjau lebih dari 11.000 catatan yang dibawa oleh FBI untuk memberi kesempatan master khusus ditunjuk untuk meninjau materi tersebut.
Cannon mengabulkan permintaan Trump untuk master khusus, meskipun ada keberatan dari jaksa.
Hakim mengatakan, master khusus akan meninjau dokumen karena ini adalah bagian dari hak istimewa pengacara-klien. Tak hanya itu, dalam pandangan hakim, master khusus memiliki hak untuk meninjau dokumen-dokumen tersebut karena tercakup oleh hak istimewa eksekutif juga karena Trump adalah mantan orang nomor 1 di Gedung Putih. Hak istimewa eksekutif adalah doktrin hukum yang dapat melindungi beberapa catatan presiden dari pengungkapan.
Akan tetapi, dasar berpikir Cannon mendapat tantangan, tidak hanya dari pakar hukum Demokrat, tapi juga yang terafiliasi dengan Partai Republik. Trump dinilai tidak memiliki hak istimewa eksekutif karena dia bukan lagi menjabat sebagai presiden saat pemindahan itu terjadi.
AP/MATT YORK
Pendukung Presiden Trump berkumpul dalam aksi di depan Gedung Parlemen, Phoenix, AS, Rabu (4/11/2020).
"Tidak ada pernyataan potensial tentang hak istimewa eksekutif yang dapat membenarkan pembatasan tinjauan cabang eksekutif dan penggunaan catatan rahasia yang dipermasalahkan di sini," tulis Departemen Kehakiman dalam mosinya.
David Laufman, seorang pengacara yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Kontra Intelejen Departemen Kehakiman AS menilai landasan berpikir jaksa sudah tepat. Mereka fokus pada hal yang paling sensitif, terutama karena terkait kepentingan keamanan nasional.
Trump sendiri menilai upaya Departemen Kehakiman sebagai sebuah pemborosan keuangan negara.
“Jadi sekarang pembocor FBI dan Departemen Kehakimannya Biden kan menghabiskan jutaan dollar, sejumlah besar waktu dan energi, untuk mengajukan banding atas perintah penggeledahan Mar-a-lago yang hoax,” tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social. (AP/Reuters)
