Serbia-Kosovo Memanas, Eropa Dibayangi Perang Kedua Setelah Ukraina
Kosovo membuat aturan yang mewajibkan setiap orang di wilayah itu memiliki tanda pengenal diri dan kendaraan yang dikeluarkan Kosovo. Belgrade menilai aturan itu untuk menyingkirkan orang Serbia di Kosovo.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
BELGRADE, SENIN — Baku tembak terjadi di perbatasan Serbia-Kosovo. Insiden ini memicu siaga tinggi yang diumumkan pada Minggu (31/7/2022). Eropa pun dibayangi risiko perang kedua setelah perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak 24 Februari 2022 masih terus berlangsung hingga sekarang.
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke sana sesuai perintah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pasukan PBB pimpinan NATO untuk penjaga perdamaian di Kosovo, KFOR, mengumumkan telah mengerahkan patroli ke sejumlah kota.
Akhir pekan lalu, warga Mitrovica mendengar peringatan serangan udara. Kota di Kosovo utara itu berbatasan dengan Serbia. ”Secara umum, kondisi keamanan di kota-kota utara Kosovo menegangkan. KFOR pimpinan NATO memantau ketat dan siap mengintervensi jika stabilitas terancam, sesuai dengan mandatnya dari resolusi DK PBB Nomor 1244 Tahun 1999,” demikian pernyataan KFOR.
KFOR di sana setelah pecah perang saudara di wilayah yang sekarang menjadi Kosovo. Dalam perang itu, NATO dituding melakukan kejahatan perang karena menyerbu Kosovo dan Serbia tanpa persetujuan PBB. Salah satu sasaran serangan itu antara lain Kedutaan Besar China untuk Serbia.
Sampai 2008, Kosovo masih termasuk wilayah Serbia dan penduduknya mayoritas keturunan Albania. Kosovo mendeklarasikan pemisahan dari Serbia dan merdeka pada Februari 2008.
Sampai sekarang, Serbia menolak mengakui kemerdekaan Kosovo. Sementara 100 negara, termasuk 27 anggota Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS), mengakui kemerdekaan Kosovo. Sampai sekarang, Kosovo belum menjadi anggota UE dan PBB.
Masih banyak orang Serbia tinggal di Kosovo dan merasa sebagai warga Serbia. Mereka menolak membuat tanda pengenal diri dan kendaraan yang dikeluarkan Kosovo.
Beberapa waktu lalu, Kosovo membuat aturan yang mewajibkan setiap orang di Kosovo memiliki tanda pengenal diri dan kendaraan yang dikeluarkan Kosovo. Awalnya, aturan itu akan diterapkan mulai Senin (1/8/2022). Belgrade menilai aturan itu untuk menyingkirkan orang Serbia di Kosovo.
Menjelang pemberlakuan aturan itu, ketegangan meningkat. Di sejumlah lokasi ada baku tembak. Bahkan, Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti menuding Serbia mengirim tentara ke perbatasan.
”Aturan soal dokumen keluar masuk perbatasan Belgia belum diberlakukan. Ada bagian (pasukan) Serbia di utara malah merintangi jalan dan menembak. Tindakan agresif ini direncanakan,” katanya.
Ia secara langsung menuding Presiden Serbia Aleksandar Vucic dan Kepala Perwakilan Serbia di Kosovo Petar Petkovic bertanggung jawab pada ketegangan itu. Ia juga mengumumkan pemberlakuan aturan tanda pengenal ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Solusi damai
Sementara pada kesempatan berbeda, Vucic menekankan pentingnya mencari resolusi damai. ”Amat penting untuk meneruskan dialog dan menyelesaikan dengan damai,” ujarnya.
Ia berharap komunitas internasional melakukan semua hal untuk meredakan ketegangan di perbatasan Serbia-Kosovo. ”Saya yakin akan ada kabar baik. Saya berharap kondisi segera mereda dan perdamaian bisa dicapai,” katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuding UE telah gagal di Kosovo. UE membiarkan Kosovo melakukan diskriminasi kepada orang-orang Serbia lewat aturan yang penerapannya ditunda itu. ”Jelas sekali Uni Eropa berusaha membuat Serbia menyerahkan hak warga mereka,” katanya.
Rusia salah satu negara yang belum mengakui kemerdekaan Kosovo dan menolak pendaftaran keanggotaan Kosovo di PBB. Selama serangan Rusia ke Ukraina, Serbia salah satu negara Eropa yang paling kerap membela Rusia.
Ketegangan di Kosovo terjadi kala perang Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda akan mereda. Dari sejumlah kota di Ukraina timur dan selatan, terus dilaporkan sejumlah serangan Rusia.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan Moskwa telah mengundang PBB dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk menyelidiki pengeboman penjara di Donetsk. Moskwa-Kyiv baku tuding soal pelaku pengeboman tempat Rusia menahan tentara dan milisi Ukraina tersebut.
Ukraina dan sejumlah pejabat Uni Eropa menuding Rusia sengaja mengebom penjara itu. Sementara Rusia menunjukkan pecahan roket buatan AS yang disebut dipakai untuk meledakkan penjara itu. (AFP/REUTERS/RAZ)