Indonesia Tuding Anggota Parlemen Eropa Sebar Kebohongan Soal Papua

Tokoh separatis Spanyol, Carles Puigdemont dan Pernando Barrena, menggunakan Parlemen Eropa untuk mengangkat isu Papua. Uni Eropa menegaskan penghormatan pada keutuhan wilayah Indonesia.

KOMPAS/DENTY PIAWAI NASTITIE

Ruang sidang di Parlemen Uni Eropa, Brussels, Belgia, Senin (8/4/2019). Pada Kamis (12/5/2022), salah satu ruangan di kompleks perkantoran Parlemen Eropa digunakan untuk membahas masalah Papua.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menilai sejumlah anggota Parlemen Eropa berupaya menyebar kebohongan soal Papua. Indonesia mengingatkan Uni Eropa pada kesepakatan kerja sama dan kemitraan yang saling menghormati, termasuk soal keutuhan wilayah Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah mengatakan, Pemerintah Indonesia memantau kegiatan yang disebut International Parliamentarians for West Papua. Kegiatan tersebut digelar di kompleks Parlemen Eropa di Strasbourg, Perancis, pada Kamis (12/5/2022). ”Bukan kegiatan resmi (Parlemen Eropa atau Uni Eropa) sehingga tidak memiliki signifikansi resmi,” ujarnya di Jakarta.

Kegiatan itu didorong oleh dua anggota Parlemen Eropa, yakni Carles Puigdemont dan Pernando Barrena yang berasal dari Spanyol. Puigdemont adalah tokoh separatisme Catalonia, sementara Barrena tokoh separatisme Basque. Barrena pernah ditangkap karena terlibat upaya memisahkan sebagian Spanyol dan terlibat terorisme. Adapun Puigdemont pernah menjadi buronan Spanyol karena masalah separatisme.

”Keduanya petualang separatis dan pernah terlibat masalah hukum berkaitan dengan gerakan separatisme di Spanyol,” kata Faizasyah.

Lihat juga: KKB Serang Pengaman Gereja Protestan Okbibab Pegunungan Bintang, Papua

Dengan latar belakang kedua orang itu, Indonesia menilai kegiatan dalam kompleks Parlemen Eropa tersebut tidak punya kredibilitas. Kegiatan itu lebih layak dianggap sebagai petualangan pribadi dan kolaborasi sesama separatis.

AP PHOTO/SANTI PALACIOS

Presiden Catalania Carles Puigdemont (depan, ketiga dari kiri) hadir dalam unjuk rasa menentang keputusan Pengadilan Nasional memenjarakan para pemimpin masyarakat madani di Barcelona, Spanyol, Sabtu (21/10/2017). Pemerintah Indonesia, Kamis (12/5/2022), meminta konfirmasi Uni Eropa terkait kegiatan Puigdemont, yang kini menjadi anggota Parlemen Eropa, menggelar pertemuan bertajuk International Parliamentarians for West Papua di kompleks Parlemen Eropa di Strasbourg, Perancis.

Indonesia telah meminta konfirmasi kepada pihak terkait di UE. Brussels memastikan kegiatan itu bukan aktivitas resmi UE ataupun Parlemen Eropa. Kegiatan itu bisa diselenggarakan dengan memanfaatkan tata tertib Parlemen Eropa yang memungkinkan anggotanya membentuk kelompok atau forum membahas aneka isu.

Tata tertib Parlemen Eropa memang memungkinkan kegiatan-kegiatan tidak resmi oleh anggota parlemen diselenggarakan dalam kompleks parlemen. Meski demikian, Parlemen Eropa tidak serta-merta mendukung kegiatan tersebut.

Berdasarkan konfirmasi itu, Indonesia menyimpulkan International Parliamentarians for West Papua sebagai petualangan politik untuk menyebarkan kebohongan dan provokasi. Indonesia juga menekankan bahwa hubungan Jakarta-Brussels berlandaskan pada prinsip saling menghormati, termasuk soal keutuhan wilayah.

Kegiatan di Strasbourg itu diselenggarakan kala Indonesia kembali mengupayakan pemekaran Papua. Dari dua provinsi, Papua akan dijadikan lima provinsi, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Sejauh ini, berbagai unjuk rasa digelar warga Papua untuk menolak pemekaran yang dipandang lebih mementingkan kebutuhan elite politik dibandingkan kebutuhan warga.

DOKUMENTASI HENDRIK R

Unjuk rasa penolakan kebijakan daerah otonom baru untuk Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (10/5/2022).

Penegasan UE

Berdasarkan dokumen-dokumen persidangan Parlemen Eropa, Puigdemont rutin mengangkat isu kemerdekaan Papua. Upaya terakhir disampaikan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Komisi Eropa Josep Borrell pada Desember 2021. Ia meminta perundingan dagang UE-Indonesia dikaitkan dengan masalah HAM di Papua.

Dalam jawaban tertulis pada Februari 2022, Borrel menekankan bahwa UE dan Indonesia menyepakati kerja sama dan kemitraan sejak 2014. Ia juga menegaskan UE mendukung keutuhan wilayah Indonesia.

Di sisi lain, Brussels mendorong Jakarta mengizinkan lawatan delegasi Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Papua. Indonesia juga diharapkan dapat mengizinkan pelapor khusus PBB bertandang ke Papua.

Baca juga: Kerja Sama RI-Uni Eropa untuk Kesejahteraan Bersama

UE juga mencatat masih ada persoalan kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua. Selain itu, ada masalah kesejahteraan penduduk setempat yang perlu ditingkatkan. Karena itu, UE ikut membantu upaya peningkatan kesejahteraan di Papua lewat serangkaian program.

AP PHOTO/INDONESIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyambut Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan di Jakarta, 2 Juni 2021.

Meski secara resmi tetap mendukung keutuhan wilayah Indonesia, UE dan anggotanya serta sejumlah negara Eropa mengizinkan para penyokong pemisahan Papua tinggal dan berkegiatan di sana. Sikap serupa ditunjukkan Australia dan Selandia Baru.

Butuh diplomasi parlemen

Mantan anggota DPR RI dan mantan Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya mengatakan, keberpihakan beberapa anggota parlemen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di luar negeri kepada kelompok separatis Papua disebabkan oleh kekurangpahaman mereka atas apa yang sesungguhnya terjadi di Papua dan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah Indonesia.

Selain itu, kata Tantowi, juga disebabkan adanya agenda politik para anggota parlemen dan partai politik tertentu dengan menunggangi isu Papua. ”Diplomasi parlemen harus ditingkatkan. Karena isu ini sering diangkat oleh anggota parlemen, akan lebih efektif jika isu itu direspons oleh sesama anggota parlemen,” kata Tantowi dalam pernyataan tertulis.

”Yang harus kita lakukan adalah memproduksi berita-berita terbaru dan aktual tentang Papua dan secara rutin dikirim ke anggota parlemen dan LSM. Tidak usah menunggu sampai ada isu muncul,” kata Tantori. ”(Di samping itu) Juga pelibatan dengan anggota parlemen dan parpol-parpolnya. KBRI harus lincah dalam merangkul mereka. (*/SAM)

-------

Catatan editor:

Berita ini telah mengalami pembaruan dari versi awal pada Kamis, 12 Mei 2022, pukul 16.30 WIB, dengan menambahkan pernyataan mantan anggota DPR RI dan mantan Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya. -- Redaksi