Tawaran Yoon mirip Visi 3000 yang pernah disampaikan pendahulunya, Lee Myun-bak. Lee menawarkan akan membantu Pyongyang menaikkan pendapat pendapatan per kapita warga Korut menjadi 3.000 dollar AS. Upaya itu gagal.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
MONANG SINAGA UNTUK KOMPAS
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol (kiri) berpidato di hadapan 40.000 rakyat Korsel dan tamu undangan dalam pelantikannya sebagai Presiden ke-20 Korea Selatan, Selasa (10/5/2022), di plaza depan gedung Parlemen Korea Selatan di Seoul. Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kanan, busana merah) hadir sebagai tamu undangan dalam pelantikan tersebut.
SEOUL, SELASA — Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol kembali mengulangi janji pendahulunya, Lee Myun-bak, soal hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. Perwujudan janji itu menjadi salah satu tantangan mantan jaksa dengan dukungan tipis di parlemen tersebut.
Yoon dilantik pada Selasa (10/5/2022) untuk sekali masa jabatan selama lima tahun. Dalam pidato pelantikannya, Yoon antara lain membahas isu keamanan, ekonomi, dan ketimpangan sosial. Ia juga menyinggung soal kebebasan.
Ia menyebut perekonomian Korsel harus berhadapan dengan ”tiga hal tinggi”, yakni inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. ”Penting bagi kita mencapai pertumbuhan cepat dan hanya mungkin dilakukan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Ketiganya akan melindungi demokrasi kita, memperluas kebebasan dan hak masyarakat kita untuk hidup terhormat,” ujarnya sebagaimana dikutip Yonhap.
Ia juga secara khusus menyoroti isu nuklir Korea Utara. ”Program nuklir Korea Utara bukan hanya ancaman bagi kita dan Asia Timur Laut. Pintu dialog akan tetap terbuka sehingga kita bisa menyelesaikan ancaman ini secara damai. Jika Korea Utara benar-benar melakukan denuklirisasi sepenuhnya, kami siap bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyajikan rencana besar yang akan memperkuat perekonomian Korea Utara dan meningkatkan kualitas hidup warga mereka,” tuturnya.
Calon Menteri Penyatuan Korea dalam kabinet Yoon, Kwon Young-se, juga mengisyaratkan pemerintahan Yoon siap berdialog dengan Pyongyang. Bahkan, jika pembicaraan awal sudah bagus, pertemuan pemimpin dua Korea dimungkinkan terjadi.
Pertemuan itu, menurut Kwon, dibutuhkan untuk mencapai perdamaian di Semenanjung Korea, sekaligus meningkatkan hubungan kedua Korea. Pertemuan itu juga dibutuhkan untuk denuklirisasi Korea Utara. ”Sudah waktunya bagi kita untuk mempertimbangkan dalam ketidakpastian seperti sekarang dan saat banyak provokasi memprihatinkan,” ujarnya.
Ia merujuk pada serangkaian uji coba rudal oleh Pyongyang. Bahkan, Korut menembakkan rudal beberapa hari sebelum Yoon dilantik.
Kwon menyanggah kebijakan Yoon akan keras ke Pyongyang. Pemerintahan Yoon akan lebih mencari keseimbangan di antara kepraktisan dan prinsip. Pernyataan Kwon berkebalikan dengan pesan-pesan kampanye Yoon. Dalam beberapa kampanye, Yoon mengisyaratkan sikap keras ke Korut. Bahkan, ada dugaan Yoon akan memerintahkan serangan ke Korut untuk menghilangkan ancaman dari negara itu. Upaya itu tidak sukses.
Tantangan
Sejumlah pihak menyebut tawaran Yoon mirip Visi 3000 yang pernah disampaikan Lee Myun-bak. Lee pernah menawarkan akan membantu Pyongyang menaikkan pendapat pendapatan per kapita warga Korut menjadi 3.000 dollar AS. Bantuan akan diberikan jika Pyongyang setuju melucuti persenjataan nuklirnya. Upaya itu tidak sukses.
Sejumlah pihak tidak yakin Yoon pun akan sukses. Sebab, Yoon butuh sokongan parlemen untuk mewujudkan rencana itu. Padahal, kursi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menyokong Yoon tidak sampai separuh dari 300 anggota parlemen. Sebaliknya, Partai Demokratik (DP) yang menjadi kubu oposisi menduduki 168 kursi parlemen.
Kekurangan kursi di parlemen sudah berdampak pada pemerintahan Yoon. Sampai sekarang, belum semua anggota kabinetnya disetujui parlemen. Akibatnya, rapat kabinet perdana batal dilakukan di Sejong atau kawasan tempat perdana menteri dan banyak menteri berkantor. Rapat perdana akan diselenggarakan di Seoul dan sebagian anggota kabinet Moon Jae-In serta tim peralihan pemerintahan dilibatkan dalam rapat itu.
Sebagian anggota kabinet Moon tetap harus ikut karena kandidat PM dan menteri di pemerintahaan Yoon belum disetujui parlemen. Bahkan, hingga Yoon dilantik, parlemen belum menyetujui penunjukkan Han Duck-soo sebagai PM Korsel.
MONANG SINAGA UNTUK KOMPAS
Presiden ke-5 RI Megawati Sukarnoputri (tengah, busana merah) bersama dengan para tamu undangan khusus lainnya dari beberapa negara hadir dalam pelantikan Presiden ke-20 Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Selasa (10/5/2022), di plaza depan gedung Parlemen Korea Selatan di Seoul.
Meski kabinetnya belum genap, Yoon sudah punya serangkaian agenda. Pada 21 Mei 2022, ia akan menerima Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Seoul. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun terakhir, Presiden AS terlebih dulu menyambangi Korsel lalu ke Jepang. Sebelumnya, Presiden AS terlebih dulu ke Jepang sebelum ke Korsel. Seoul dan Tokyo sama-sama sekutu penting Washington.
Bahkan, perkembangan teknologi membuat Washington tergantung pada Seoul. Setelah Taiwan, Korsel menjadi pemasok utama semikonduktor yang dibutuhkan dalam aneka produk teknologi sederhana hingga persenjataan mutakhir. Korsel juga memasok aneka produk teknologi, seperti layar LED hingga perangkat telekomunikasi.
Washington telah menetapkan bahwa pasokan semikonduktor adalah isu keamanan sekaligus ekonomi bagi AS. Karena itu, sejumlah pihak menduga isu ekonomi dan keamanan akan menjadi bahasan pertemuan Yoon-Biden. Nuklir Korut tentu saja akan dibahas dalam pertemuan itu.
Selama periode kampanye, Yoon berkali-kali menyebut hubungan AS-Korsel akan ditingkatkan menjadi aliansi strategis menyeluruh. ”Persekutuan akan berkembang ke arah berbeda di masa pemerintahan Yoon. Akan ada tekanan pada isu ekonomi dan militer dalam persekutuan untuk menyelesaikan sekaligus menghadapi Korut. Akan ada perubahan paradigma dan kebijakan Korsel,” kata peneliti senior Institute of Peace di Washington, Frank Aum.
Mengacu pada serangkaian materi kampanye Yoon, ia menduga Seoul akan semakin meningkatkan tekanan ekonomi dan militer terhadap Pyongyang. Tekanan itu sebagai cara memaksa Korut mau kembali berunding. ”Masalahnya, metode itu terbukti lebih memperburuk keadaan dan malah mendorong Korut semakin memacu program nuklir dan rudalnya,” ujar Aum kepada Yonhap.
Sementara Presiden Rogue States Project Harry Kazianis yakin AS-Korsel akan meningkatkan efek gentar pada Korut. ”Mempertimbangkan penguatan tentara Korut di perbatasan, pemerintahan Yoon perlu melakukan hal senada,” katanya.
AP/POOL/KIM HONG JI
Awak media mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan saat presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengadakan konferensi pers di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Kamis (10/3/2022). Kemenangan Yoon Suk-yeol diharapkan akan mendorong upaya untuk mencari aliansi yang lebih kuat dengan Amerika Serikat dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Korea Utara.
Yoon mungkin perlu memulai lagi latihan militer besar-besaran dengan AS. Seoul juga perlu menambah sistem rudal THAAD. Masalahnya, selain belum tentu menggentarkan Korut, pilihan itu malah bisa memicu kemarahan China. Sejak lama, Beijing keberatan THAAD buatan Washington dipasang di Korsel. (AFP/REUTERS)
