PM Kishida menyampaikan Diplomasi Realisme untuk Era Baru dalam pidato awal tahun 2022. Kebijakan ini menekankan pentingnya upaya promosi nilai-nilai universal, termasuk demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
Oleh
ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
TANGKAPAN LAYAR
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/4/2022).
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sangat senang dengan kunjungannya ke Jakarta pada 29-30 April 2022. Ia menyebut pertemuan dan pertukaran pandangannya dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sangat berarti. Kishida mengungkapkan aneka topik pembicaraan, di antaranya terkait situasi di Ukraina dan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
”Saya merasa kunjungan ini sangat berarti karena melalui kunjungan ini saya berhasil menjalin hubungan kepercayaan dengan Indonesia, mitra strategis bagi Jepang, serta negara yang memegang keketuaan G20 tahun ini dan memimpin ASEAN pada tahun 2023. Juga antara saya dan Presiden Joko Widodo,” kata Kishida lewat keterangan resmi. ”Apalagi tahun depan kita akan merayakan 65 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Setelah menyelesaikan pertemuan hari ini, sekali lagi saya merasa sangat ingin memajukan hubungan bilateral kita menuju perayaan itu.”
Terkait perang Rusia-Ukraina, Kishida menyatakan Jepang akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mencegah penggunaan kekerasan dan upaya meredakan situasi melalui dialog. Adapun tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, Kishida menyatakan Indonesia dan Jepang berhasil membuat kemajuan nyata. Hal itu, antara lain, mencakup dimulainya kajian penyediaan kapal patroli Penjaga Laut dan Pantai Indonesia dan keputusan untuk memberikan pinjaman tambahan dari Pemerintah Jepang guna perluasan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.
AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kendaraan CBU yang akan diekspor dari Pelabuhan Patimban, Subang, Selasa (8/3/2022), bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ketiga dari kiri) dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji (kiri).
Upaya menghentikan perang Rusia-Ukraina dan mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri pemerintahan Kishida. Kebijakan itu dinamai Diplomasi Realisme untuk Era Baru. Kebijakan ini menekankan pentingnya upaya promosi nilai-nilai universal, termasuk demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Penanganan masalah HAM diwujudkan lewat penunjukan penasihat khusus HAM di kabinet Kishida. Ini pertama kalinya ada penasihat di bidang HAM di kabinet Jepang.
Kishida menyampaikan Diplomasi Realisme untuk Era Baru dalam pidato awal tahun 2022. Dia pertama kali menggunakan ungkapan tersebut secara terstruktur dalam pidato sepekan sebelumnya. Ia menekankan tiga pilar pentingya nilai-nilai universal tersebut. Diplomasi Realisme untuk Era Baru itu juga mencakup upaya untuk mengatasi tantangan global sekaligus upaya tegas dalam membela kehidupan dan penghidupan rakyat Jepang.
”Kelompok kebijakan bernama Kochikai, tempat saya dibesarkan sebagai politisi, telah lama menjunjung tinggi apa yang kita sebut Diplomasi Realisme,” ujarnya seperti dikutip Japan Times, Februari 2022. Kishida menggunakan istilah realisme untuk mendefinisikan kembali citra Kochikai. Lembaga itu sering dilihat dengan cara yang sangat berlawanan sebagai kelompok kebijakan liberal di dalam Partai Demokratik Liberal. Beberapa laporan media menyebutkan, Kishida tidak suka dianggap sebagai politisi liberal. Dengan melabeli sikap kebijakan luar negerinya sebagai realisme, ia tampaknya berusaha menghindari kritik dari anggota partai yang konservatif.
Dubes Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi (tengah) meninjau Depo Lebak Bulus PT MRT Jakarta pada 22 Maret 2022, Di depo itu sedang dilaksanakan pemeriksaan komponen penting untuk pertama kalinya sejak MRT mulai beroperasi pada Maret 2019.
Promosi konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka mencakup stabilitas keamanan di kawasan dan meningkatkan kemakmuran dalam komunitas internasional. Indo-Pasifik mencakup dua kawasan, yakni Asia yang tumbuh dengan cepat dan Afrika yang potensi pertumbuhannya besar, serta dua lautan, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Di masa pemerintahan Kishida, Jepang bertekad lebih jauh mempromosikan kualitas pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan investasi di Asia. Jepang juga berupaya meningkatkan lingkungan bisnis dan sumber daya manusia di kawasan. Kisah sukses Jepang di ASEAN akan ditularkan ke kawasan lain, seperti Timur Tengah dan Afrika.
Dalam wawancara khusus dengan Kompas, akhir April lalu, Kishida menekankan pentingnya hubungan ekonomi erat Jepang-RI. Ia menyebutkan keberadaan sekitar 1.800 perusahaan Jepang yang bergerak di berbagai bidang di Indonesia. Posisi itu menjadikan Jepang negara mitra dagang dan investasi yang sangat diperlukan Indonesia. Namun, Jepang tidak serta-merta puas dengan kondisi seperti itu.
Jepang ingin terus mempromosikan investasi baru yang berorientasi masa depan. Termasuk, antara lain, rantai pasokan, konektivitas, inovasi digital, pengembangan sumber daya manusia, dan penghijauan atau dekarbonisasi, serta menciptakan masa depan regional bersama negara-negara kawasan. ”Perusahaan Jepang memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Indonesia. Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasokan global dan Jepang akan terus bekerja sama untuk memperkuat rantai pasokan kedua negara,” kata Kishida.
