Di Bawah Taliban, Perempuan Afghanistan Dilarang Pergi Tanpa Kerabat Laki-Laki

Perempuan Afghanistan yang bepergian lebih dari 72 kilometer tidak boleh ditawari tumpangan jika mereka tidak ditemani oleh kerabat laki-laki. Warga juga dilarang memutar musik di kendaraan mereka.

AFP/MOHD RASFAN

Seorang pria Afghanistan bersama beberapa perempuan yang memakai burkak naik kendaraan bak terbuka yang melaju di sebuah ruas jalan di Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 21 Desember 2021.

KABUL, MINGGU — Kelompok Taliban, yang kini berkuasa di Afghanistan, Minggu (26/12/2021), mengeluarkan aturan berisi larangan bagi kaum perempuan pergi dari rumah dengan jarak tertentu tanpa didampingi kerabat prianya. Dalam pedoman yang dikeluarkan Kementerian Perintah pada Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan itu, seluruh pemilik kendaraan juga diminta hanya menawarkan tumpangan kepada perempuan yang mengenakan jilbab.

”Perempuan yang bepergian lebih dari 45 mil (72 kilometer) tidak boleh ditawari tumpangan jika mereka tidak ditemani oleh anggota keluarga dekat,” kata Sadeq Akif Muhajir, juru bicara kementerian.

Keluarga dekat yang dimaksud adalah kerabat laki-laki. Pedoman tersebut langsung diedarkan di jaringan media sosial di Afghanistan.

Baca juga: Taliban Umumkan Larangan Memaksa Perempuan Menikah

Instruksi kementerian juga meminta warga untuk berhenti memutar musik di kendaraan. Pedoman itu muncul beberapa pekan setelah otoritas Taliban meminta saluran televisi Afghanistan berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan perempuan aktor. Sebuah kementerian telah meminta perempuan jurnalis televisi mengenakan jilbab saat tampil di televisi.

Muhajir menyatakan, jilbab wajib dikenakan para perempuan yang  mencari tumpangan atau pergi dengan kendaraan. Tidak dijelaskan soal klasifikasi jilbab dalam pedoman itu.

Muncul kebingungan di kalangan warga, apakah jilbab yang dimaksud adalah kain penutup rambut atau cadar yang menutupi seluruh tubuh. Mayoritas perempuan Afghanistan sudah mengenakan jilbab dalam keseharian mereka.

KOMPAS/AP

Taliban mendirikan sebuah kementerian baru untuk penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan di gedung yang pernah menjadi tempat Kementerian Urusan Wanita Afghanistan. Dunia internasional bereaksi bahwa ini adalah salah satu tanda Taliban membatasi hak-hak perempuan di pemerintahan.

Sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan pada perempuan dan anak perempuan. Pembatasan itu tetap dilakukan meski Taliban menjanjikan aturan yang lebih lunak dibandingkan dengan saat mereka berkuasa pada 1990-an.

Awal bulan ini Taliban mengeluarkan dekrit atas nama pemimpin tertinggi  yang memerintahkan otoritas menegakkan hak-hak perempuan. Namun, keputusan itu tidak menyebutkan akses anak perempuan pada pendidikan. Banyak anak perempuan di Afghanistan tidak bersekolah atau terhenti sekolah mereka di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan pada perempuan dan anak perempuan.

Dekrit itu, antara lain, juga mencakup aturan-aturan terkait perkawinan dan harta benda bagi perempuan. Disebutkan bahwa perempuan tidak boleh dipaksa menikah hingga aturan terkait posisi janda dalam kepemilikan bagian atas harta suaminya. Disebutkan, seorang janda berhak atas kepemilikan harta suaminya.

Baca juga: Suramnya Harapan Masa Depan Generasi Z Afghanistan

”Seorang perempuan bukanlah benda, melainkan manusia yang mulia dan bebas; tidak ada yang bisa memberikannya kepada siapa pun dengan imbalan perdamaian atau untuk mengakhiri permusuhan,” demikian, antara lain, dekrit Taliban yang dirilis oleh juru bicara Taliban, Zabiullah Mujahid.

AFP/HECTOR RETAMAL

Foto yang diambil pada 28 November 2021 ini memperlihatkan Direktur Radio Begum, Saba Chaman (kanan), dan koleganya sedang bekerja di studio Radio Begum, Kabul, Afghanistan. Dari Kabul yang kini dikuasai Taliban, Radio Begum menyiarkan suara kaum perempuan yang coba dibungkam di seluruh wilayah Afghanistan.

Taliban berada di bawah tekanan masyarakat internasional yang mendesak pemenuhan atas hak-hak kaum perempuan. Penghormatan atas hak-hak perempuan telah berulang kali disebut negara-negara donor utama sebagai syarat memulihkan bantuan ke Afghanistan.

Baca juga: AS Longgarkan Sanksi demi Bantuan Kemanusiaan Afghanistan

Terkait upaya pemulihan hak-hak perempuan itu, di Kabul telah digelar beberapa kali demonstrasi. Pada awal Desember, misalnya, puluhan perempuan menggelar demonstrasi untuk menuntut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan perwakilan politik di pemerintahan. ”Makanan, karier, dan kebebasan,” teriak para peserta aksi.

Perempuan aktivis HAM yang selamat dari serangan Taliban Pakistan pada 2012, Malala Yousafzai, dalam kunjungan ke Washington, beberapa waktu lalu, menyatakan, dukungan AS lebih kuat terhadap anak gadis dan perempuan Afghanistan.

”Afghanistan saat ini adalah satu-satunya negara di mana anak perempuan tidak memiliki akses ke pendidikan menengah. Mereka dilarang belajar,” kata Malala. ”Ini pesan dari gadis-gadis Afghanistan sekarang: kami ingin melihat dunia di mana semua anak perempuan mendapat akses ke pendidikan yang aman dan berkualitas.” (AP/AFP)