Hong Kong agresif dalam mengambil tindakan hukum terhadap kalangan aktivis prodemokrasi sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan. Belasan aktivis yang mengorganisasi demonstrasi telah dipenjara.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
STR / AFP
Taipan Jimmy Lai (kanan) saat akan dimasukkan ke mobil tahanan setelah keluar dari gedung pengadilan di Hong Kong, 1 Februari 2021. Lai dihukum penjara 13 bulan karena ikut dalam menggalang massa untuk memeringati tragedi Lapangan Tiananmen di Hong Kong pada 2020.
HONG KONG, SENIN — Pengadilan Hong Kong pada Senin (13/12/2021) menjatuhkan hukuman penjara 13 bulan kepada aktivis dan taipan bisnis Jimmy Lai (73). Lai dinyatakan bersalah karena dorongan dan partisipasinya pada peringatan tragedi Lapangan Tiananmen tahun lalu yang telah dilarang di Hong Kong. Bersama Lai, pengadilan juga menjatuhkan hukuman beragam terhadap tujuh aktivis Hong Kong lainnya.
Pemerintah Hong Kong melarang peringatan tragedi Tiananmen yang ditandai penyalaan lilin selama dua tahun terakhir dengan alasan pengendalian pandemi Covid-19. Namun, diyakini larangan itu bakal menjadi larangan permanen karena pihak berwenang berupaya memadamkan gerakan prodemokrasi di Hong Kong. Lai, pendiri surat kabar Apple Daily, telah dipenjara karena ikut serta dalam protes prodemokrasi sehingga ia akan menjalani hukuman total 20 bulan.
Dalam dakwaan atas keikutsertaannya pada peringatan tragedi Lapangan Tiananmen, Lai dinyatakan bersalah karena menghasut orang lain untuk mengambil bagian dalam acara itu. Peringatan itu mengenang mereka yang tewas akibat tindakan keras militer China terhadap para aktivis prodemokrasi yang dipimpin mahasiswa di Lapangan Tiananmen, Beijing, pada 1989.
AP PHOTO/KIN CHEUNG
Taipan media dan pemilik surat kabar ”Apple Daily” dan ”Next Magazine”, Jimmy Lai, meninggalkan kantor polisi setelah dibebaskan dengan jaminan, Rabu (12/8/2020). Penangkapan Lai dan aktivis pengkritik kebijakan Beijing menambah kekhawatiran pemberlakuan UU Keamanan Nasional.
Lai saat ini tengah menjalani hukuman penjara 14 bulan dalam kasus terpisah. Ia dinyatakan bersalah dalam demonstrasi tidak sah pada 2019. Demonstrasi itu diikuti ratusan ribu orang, menjadi tantangan terbesar atas Beijing sejak Inggris menyerahkan Hong Kong kembali ke China pada 1997 di bawah kerangka ”satu negara, dua sistem”. Di bawah pengaturan itu, Beijing berjanji Hong Kong dapat mempertahankan kebebasan, yang tidak ditemukan di wilayah China daratan selama 50 tahun. Namun, Beijing dinilai mengingkari janji itu dengan sangat membatasi kebebasan berbicara dan melarang aktivitas politisi prodemokrasi.
Lai saat ini tengah menjalani hukuman penjara 14 bulan dalam kasus terpisah. Ia dinyatakan bersalah dalam demonstrasi tidak sah pada 2019.
Dua aktivis lainnya yang divonis bersama Lai adalah pengacara Chow Hang-tung dan mantan reporter Gwyneth Ho. Chow dan Ho secara berturut dijatuhi hukuman 12 bulan dan 6 bulan karena berpartisipasi dalam peringatan tersebut. Chow juga dihukum karena menghasut orang lain untuk bergabung dalam acara itu. Mereka sebelumnya mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut.
Tokoh prodemokrasi lain yang dijatuhi hukuman adalah Lee Cheuk-yan, mantan Ketua Aliansi Hong Kong. Ia divonis penjara 14 bulan karena dinyatakan bersalah mengorganisasi Gerakan Demokratik Patriotik China. Acara itu diikuti ribuan orang di Victoria Park meskipun ada peringatan polisi bahwa mereka melanggar hukum. Aktivis lain dalam kasus yang sama dijatuhi hukuman 4-9 bulan.
APPLE DAILY VIA AP
Personel kepolisian berada di Kantor ”Apple Daily” dan ”Next Media” untuk melakukan pemeriksaan terkait penangkapan taipan media Hong Kong, Jimmy Lai, Senin (10/8/2020).
Hong Kong agresif dalam mengambil tindakan hukum terhadap kalangan aktivis prodemokrasi sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan. Sejak itu, hukuman telah dijatuhkan kepada belasan aktivis yang menggagas demonstrasi, termasuk Joshua Wong yang dihukum penjara 10 bulan. Dua aktivis lain, Nathan Law dan Sunny Cheung, memilih meninggalkan Hong Kong.
Apple Daily milik Lai terpaksa ditutup pada Juni lalu setelah polisi membekukan asetnya senilai 2,3 juta dollar AS. Polisi menggeledah kantornya dan menangkap lima editor termasuk pimpinan redaksi. Polisi juga menuduh sejumlah individu lain berkolusi dengan kekuatan-kekuatan asing sehingga dianggap membahayakan keamanan nasional di Hong Kong ataupun China secara umum.
Kelompok Aliansi Hong Kong telah dibubarkan pada September. Pemerintah Hong Kong menuduh kelompok itu bekerja untuk kepentingan asing. Para pemimpin aliansi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Pemerintah Hong Kong dan China telah menolak tuduhan bahwa sistem pemilihan baru di Hong Kong telah merusak demokrasi. Pemerintah Hong Kong mengatakan, sistem itu hanyalah langkah untuk meningkatkan efisiensi Dewan Legislatif kota. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, menegaskan kembali bahwa pemilihan dewan bulan ini ”sepenuhnya urusan internal China dan tidak ada kekuatan eksternal dengan motif tersembunyi yang boleh membuat pernyataan tidak bertanggung jawab tentang hal itu”. (AP/AFP)
