Pulihkan Ekonomi Jepang, PM Kishida Janjikan Kenaikan Gaji Pegawai
PM Jepang Fumio Kishida mendesak perusahaan yang kinerjanya telah pulih untuk menaikkan gaji pegawainya minimal 3 persen. Hal itu dibutuhkan untuk membantu daya beli warga dan memulihkan perekonomian.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
TOKYO, SENIN — Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjanjikan kenaikan gaji para pegawai untuk melindungi perekonomian dari ancaman inflasi global, terutama efek virus Covid-19 galur Omicron yang dipandang mempersulit upaya pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, Pemerintah Jepang berupaya memperbaiki postur pertahanan, termasuk membuka kemungkinan kepemilikan teknologi militer yang memiliki daya rusak lebih hebat pada musuh-musuhnya.
Hal itu dikemukakan Kishida pada pembukaan sesi tambahan parlemen, Senin (6/12/2021). Sesi diadakan untuk membahas permintaan anggaran tambahan, terutama untuk membantu upaya pemulihan ekonomi dan menangani reformasi fiskal.
Kishida mengatakan, kenaikan gaji pegawai menjadi salah satu usaha kunci pemerintah untuk mengalahkan angka deflasi. Tujuan menaikkan gaji pegawai, menurut Kishida, untuk membalikkan siklus kenaikan upah yang sangat rendah serta mendorong kemampuan belanja konsumen. Di sisi lain, kebijakan menaikkan gaji pegawai ini bisa mendorong perusahaan-perusahaan Jepang mengurangi tumpukan uang mereka pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan ujungnya adalah peningkatan investasi.
Sejak menjabat sebagai perdana menteri Jepang, Oktober lalu, Kishida telah menekan perusahaan yang pendapatannya sudah pulih seperti ke tingkat sebelum pandemi untuk menaikkan upah sebesar 3 persen atau lebih. Sebagai insentif, Kishida menjanjikan perbaikan peraturan dan potongan pajak bagi perusahaan yang menaikkan gaji karyawannya.
”Seiring meningkatnya kecemasan bahwa kenaikan inflasi global mungkin memiliki efek pada Jepang, saya akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan kenaikan upah guna melindungi perekonomian Jepang,” kata Kishida.
Dikutip dari kantor berita Kyodo, Pemerintah Jepang mengajukan tambahan anggaran senilai 36 triliun yen atau sekitar 320 miliar dollar AS untuk membiayai pemulihan ekonomi Jepang pascapandemi. Dari angka tersebut, 18,6 triliun yen dialokasikan untuk pencegahan penyebaran virus, termasuk pengadaan tempat tidur tambahan bagi pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif. Selain itu, tambahan anggaran juga akan dialokasikan untuk program vaksinasi yang lebih masif.
Pemerintah berencana untuk memberikan paket bantuan ekonomi sekitar 100.000 yen untuk anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun, dengan catatan pencari nafkah utama di keluarga memiliki pendapatan kurang dari 9,6 juta yen per tahun. Pemerintah mengalokasikan sekitar 1,2 triliun yen untuk program ini.
Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki berharap parlemen Jepang menerima rancangan anggaran tambahan itu dan segera mengesahkannya. ”Kita memerlukan hal ini untuk bisa memulai kembali kegiatan sosial ekonomi lebih awal sambil melakukan berbagai upaya mengelola risiko yang mungkin terjadi,” katanya, dikutip dari Kyodo.
Sistem pertahanan
Di saat yang sama, Kishida juga menyatakan akan berupaya memperbaiki postur pertahanan Jepang. Ini termasuk kemungkinan memperkuat sistem pertahanan dengan peralatan atau perlengkapan persenjataan yang memiliki kualitas daya rusak tinggi, terutama untuk menyerang basis-basis musuh.
”Untuk menjaga rakyat dan melindungi mata pencariannya, kami akan menguji semua pilihan yang ada, termasuk kemungkinan memiliki peralatan tempur yang bisa menyerang dan merusak basis-basis musuh, memperkuat postur pertahanan fundamental kita dengan cepat,” kata Kishida.
Memperbaiki postur pertahanan dengan memiliki senjata atau peralatan militer yang memiliki daya rusak tinggi memperlihatkan perubahan kebijakan militer Jepang. Pascaperang Dunia II, kemampuan militer Jepang dibatasi oleh konstitusi. Sebaliknya Washington memainkan peran sebagai ujung tombak.
Niat untuk memperbaiki postur pertahanan Jepang mengemuka baru-baru ini dan Kishida menyambut baik gagasan itu.
Sebagai upaya peningkatan kapasitas pertahanannya, pemerintah akan memperbarui tiga dokumen utama yang mengatur kebijakan keamanan negara, yaitu dokumen Strategi Keamanan Nasional, Pedoman Program Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah. Diharapkan tiga dokumen yang dianggap penting dan menjadi landasan perbaikan postur pertahanan ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun. (REUTERS)