97 Juta Orang di Asia Pasifik Butuh Bantuan Kemanusiaan

Lebih dari seperempat konflik dunia terjadi di Asia dan Pasifik dan wilayah itu harus menampung 4,4 juta pengungsi. Pandemi Covid-19 mempersulit penyaluran bantuan kemanusiaan bagi mereka.

AFP/BIJU BORO

Orang-orang mengantre untuk disuntik dengan vaksin Covishield melawan penyakit Covid-19 di kamp sementara yang didirikan di sebuah desa terpencil di Distrik Morigaon, yang terletak sekitar 70 km dari Guwahati, India, 6 Agustus 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Sedikitnya 97 juta jiwa di kawasan Asia Pasifik membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat terkena dampak konflik, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19. Keterbatasan sumber daya yang berkelindan dengan terganggunya rantai pasokan akibat pandemi Covid-19 menjadi tantangan untuk segera menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi mereka.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pidato kunci pembukaan Konferensi Regional Bantuan Kemanusiaan (RCHA) 2021 di Jakarta, Rabu (6/10/2021). Konferensi yang digelar selama dua hari itu adalah forum yang diinisiasi Pemerintah Indonesia pada 2019. Tahun ini hadir perwakilan 21 negara dan sembilan organisasi internasional bidang kemanusiaan di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga : Kepala Daerah Se-Asia Pasifik Rumuskan Strategi Atasi Pandemi

”Sebagai wilayah yang paling rawan bencana di dunia, jutaan orang telah mengungsi di Asia Pasifik karena berbagai keadaan darurat alam dan buatan dalam dua tahun terakhir,” kata Retno. ”Lebih dari seperempat konflik dunia terjadi di Asia dan Pasifik. Wilayah ini menampung 4,4 juta pengungsi.”

Kondisi itu diperparah dengan tekanan akibat pandemi Covid-19. Hingga awal Oktober, lebih dari 58,9 juta kasus Covid-19 telah dilaporkan di 34 negara di kawasan Asia Pasifik. Dari total kasus itu, 952.000 jiwa meninggal dunia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Alat berat menyiapkan lubang baru untuk pemakaman dengan protokol Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (24/8/2021).

Pandemi Covid-19 juga menghambat upaya pengiriman bantuan kemanusiaan secara cepat. Retno mengakui, pandemi mengakibatkan sumber daya bagi bantuan kian terbatas. Dukungan keuangan, misalnya, sangat dibatasi sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari pandemi. Kebijakan pembatasan Covid-19 juga menimbulkan tantangan dalam distribusi logistik bantuan kemanusiaan. ”Dengan pembatasan pergerakan barang dan orang, akses untuk pengiriman bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi terbatas,” katanya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa para aktor atau pejuang kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal tetap aktif dan inovatif dalam menanggapi berbagai situasi kemanusiaan.

Di tengah keterbatasan itu, menurut Retno, masyarakat internasional tinggal berharap pada peran penting setiap negara di tingkat nasional dan aktivis kemanusiaan di tingkat lokal. Bukti-bukti menunjukkan bahwa aktivis kemanusiaan skala nasional dan lokal tetap aktif dan inovatif dalam menanggapi berbagai situasi kemanusiaan.

Mereka, termasuk Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta organisasi-organisasi kemanusiaan berbasis agama, sektor swasta, filantropis, dan masyarakat sipil. ”Kepemimpinan mereka, bergandengan tangan dengan pemerintah, telah secara inklusif dan cepat menangani kebutuhan di lapangan,” kata Retno.

AFP/AAREF WATAD

Ekspresi anak-anak yatim piatu yang menjadi korban selama perang saudara di Suriah saat mereka mendengarkan dongeng tradisional di bulan Ramadhan di tenda pengungsi kamp Al-Aramel di pinggiran kota Dana, perbatasan Turki-Suriah, pada 4 Mei 2021.

Armida Salsiah Alisjahbana selaku Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB Untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), saat membuka konferensi, berharap pemulihan lebih baik, lebih kuat, dan sekaligus lebih cerdas dari kondisi pandemi Covid-19. Akibat pandemi yang berkepanjangan, kelompok populasi yang sudah rentan mengalami bentuk-bentuk baru kemiskinan multidimensi dan pengucilan sosial. Itu semua bisa berdampak pada kemajuan keseluruhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca juga : Bedah Data Pengungsi Dunia

Menurut dia, bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak di kawasan Asia Pasifik diharapkan simultan dengan upaya dan program pemerintah, yakni tersedianya sistem perlindungan sosial, digitalisasi, dan pemulihan hijau. Idealnya, hal itu sejalan dengan prinsip inklusi, ketahanan, dan keberlanjutan untuk pemulihan pascapandemi dan masa setelahnya.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI,Febrian A Ruddyard menyatakan, forum RCHA 2021 diharapkan menghasilkan dokumen praktis. Ada dua produk yang diharapkan, yakni basis data serta kontak para aktor kemanusiaan dan ahli di bidang kemanusiaan di kawasan Asia Pasifik. Inisiatif di tingkat regional harus dapat mendukung kepemimpinan dalam aksi kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal. Dengan hubungan yang setara dan saling melengkapi, diharapkan bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi dengan baik dapat tercapai.