Sejumlah pemimpin negara menyebut Berkas Pandora tidak akurat, memutarbalikkan dan melebih-lebihkan fakta, serta tidak berdasar. Temuan ini mencuatkan kembali etika layanan surga pajak di sejumlah negara.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
JORDANIAN ROYAL PALACE/AFP
Raja Jordania Abdullah II berbicara dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota komite di parlemen Jordania, di Amman, 23 Maret 2021.
AMMAN, SENIN — Sejumlah pemimpin negara atau pemerintahan membantah isi Berkas Pandora, laporan investigasi Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) yang berbasis di Washington, Amerika Serikat. Mereka menilai isi laporan itu klaim yang tidak berdasar.
Sebagaimana diwartakan, kerja investigasi ICIJ yang melibatkan 600 wartawan di 117 negara mengungkapkan, 35 pemimpin negara, 330 politisi, dan 130 elite kaya dunia dari 200 negara menyimpan asetnya di negara surga pajak. Dengan modus itu, aset-aset yang terdaftar diduga merupakan hasil praktik pelanggaran hukum, seperti penghindaran pajak, korupsi, dan pencucian uang.
Berkas Pandora, yang dipublikasikan pada Minggu (3/10/2021) waktu AS atau Senin WIB, mencakup data sebesar 2,94 terabita atau sekitar 11,9 juta berkas. Isinya berupa daftar kekayaan rahasia sejumlah kepala negara, politisi, dan artis yang disimpan di surga pajak. Negara surga pajak yang disebut dalam Berkas Pandora antara lain Uni Emirat Arab, Singapura, Swiss, Belize, dan Panama. Adapun dua pertiga aset yang disembunyikan orang-orang dalam daftar tersebut disimpan di Kepulauan Virgin Britania Raya.
Raja Jordania Abdullah II membantah adanya ketidakwajaran dalam pembelian rumah mewahnya di luar negeri. Dia mengatakan, tidak ada dana publik yang digunakan. Lewat pengadilan Kerajaan Jordania, Raja Abdullah II menolak laporan itu dan menyatakannya sebagai klaim yang ”terdistorsi”. Ia mengatakan, laporan tersebut ”tidak akurat, memutarbalikkan dan melebih-lebihkan fakta”. Terlebih, mengungkapkan alamat properti adalah ”pelanggaran keamanan yang mencolok dan ancaman bagi Yang Mulia dan keselamatan keluarganya”.
AP PHOTO/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, POOL
Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam konferensi pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel setelah keduanya bertemu di Kremlin, Moskwa, pada 20 Agustus 2021.
Investigasi ICIJ menemukan, Raja Abdullah II mendirikan setidaknya puluhan perusahaan cangkang dari tahun 1995 hingga 2017. Pihak ketiga membantu raja membeli 14 rumah senilai lebih dari 106 juta dollar AS di AS dan Inggris. Salah satunya adalah properti dengan pemandangan Laut California senilai 23 juta dollar AS yang dibeli pada 2017 melalui perusahaan Kepulauan Virgin Britania Raya. Para penasihat tersebut diidentifikasi sebagai akuntan Inggris di Swiss dan pengacara di Virgin Island.
Penolakan atas laporan itu juga disampaikan oleh Pemerintah Rusia. Kremlin menyatakan laporan itu sebagai klaim yang tidak berdasar.
Penolakan atas laporan itu juga disampaikan oleh Pemerintah Rusia. Kremlin menyatakan laporan itu sebagai klaim yang tidak berdasar. ”Itu hanya serangkaian klaim yang sebagian besar tidak berdasar,” kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menanggapi tuduhan tersebut. Dalam Berkas Pandora itu, antara lain, diungkapkan bahwa seorang perempuan, yang sebelumnya dilaporkan menjalin hubungan dengan Presiden Vladimir Putin, telah membeli properti di Monako senilai 4 juta dollar AS.
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta kepada BBC juga menampik tuduhan penggelapan harta. Ia dan enam anggota keluarganya memiliki 13 rekening di beberapa negara surga pajak. Terungkap pula bahwa keluarga Kenyatta memiliki saham dan surat utang senilai 30 juta dollar AS. ”Semua orang tahu saya memiliki harta di luar negeri. Data itu sudah diungkap sebelum saya mencalonkan diri sebagai presiden,” kata Kenyatta yang akan segera mengakhiri termin kedua masa jabatannya.
Berkas Pandora dan serangkaian berkas sebelumnya menunjukkan maraknya modus penggunaan surga pajak untuk menyimpan harta orang-orang kaya. Praktik ini rawan digunakan untuk menyembunyikan aset hasil korupsi, pencucian uang, dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, patut dipertanyakan apakah bisnis layanan surga pajak masih etis dilanjutkan.
AFP/LUIS ACOSTA
Foto yang diambil per 25 April 2019 ini menunjukkan pemandangan udara dari pusat keuangan kota Panama. Berkas Pandora, hasil penyelidikan yang diterbitkan per 3 Oktober 2021 oleh ICIJ, didasarkan pada 11,9 juta dokumen yang diambil dari 14 perusahaan jasa keuangan di negara-negara surga pajak.
Dugaannya, aset yang disimpan di surga pajak adalah harta rahasia yang tidak dilaporkan kepada pemerintah negara asal nasabah. Ini memunculkan kecurigaan bahwa harta itu diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, pencucian uang, dan korupsi. ”Praktik surga pajak ini sangat menyakiti integritas banyak pemerintahan dan harus dihentikan. Selama masih ada surga pajak, akan mudah sekali bagi politisi ataupun orang kaya menyalahgunakan kemampuan mereka dan melarikan diri dari tanggung jawab,” kata pakar kebijakan untuk Transparency International, Maira Martini.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Integritas Keuangan Global (GFI) Lakshmi Kumar menjelaskan, aset rahasia itu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya tercakup dana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta jaminan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat.
Negara surga pajak memberi tarif pajak yang sangat rendah, di bawah 20 persen. Bahkan, penanam modal bisa tidak dikenai pajak pendapatan perusahaan. Di surga pajak, umumnya bank juga tidak menanyakan asal-usul aset sehingga nasabah bisa memasukkan uang sebanyak yang mereka mau tanpa ada pengawasan dari aparat penegak hukum. Dengan insentif itu, banyak orang kaya menyimpan aset mereka di negara-negara surga pajak. Mereka mengalihkan kekayaan berupa uang ataupun aset ke negara surga pajak sehingga hartanya bisa menumpuk tanpa perlu dipotong berbagai jenis pajak, bea, cukai, ataupun kewajiban keuangan yang lain.
Artis yang disebut dalam Berkas Pandora 2021 antara lain penyanyi Shakira, model Claudia Schiffer, dan mantan atlet kriket Sachin Tendulkar. Para kuasa hukum dan humas ketiga orang ini mengeluarkan pernyataan memverifikasi bahwa harta yang disimpan di negara-negara surga pajak itu sah karena tercatat di negara asal masing-masing.
Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah total dana yang disimpan di surga pajak. Tahun 2020, Organisasi Kerja Sama dan Pengembangan Ekonomi Dunia (OECD) mengeluarkan laporan yang memperkirakan setidaknya ada 11,3 triliun dollar AS dana yang disimpan di surga pajak. Dilansir dari media EU Observer, pekan lalu, Uni Eropa (UE) memutakhirkan daftar hitam negara-negara surga pajak yang mereka nilai melanggengkan praktik penggelapan dana. Panama masuk ke daftar tersebut. Meskipun sudah berkali-kali dituduh tidak etis dalam berbisnis dan melindungi koruptor serta pengemplang pajak, Panama bergeming. (AP/AFP/REUTERS)
