Aliansi Quad Tekankan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka
Negara-negara Quad menegaskan kembali komitmennya terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka meski harus melipatgandakan postur keamanannya. Jepang menghormati keputusan Australia membeli kapal selam nuklir.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
AP PHOTO/EVAN VUCCI
Presiden AS Joe Biden, PM India Narendra Modi, PM Jepang Yoshihide Suga, dan PM Australia Scott Morrison bertemu di Gedung Putih untuk membahas kerja sama negara-negara Quad, Jumat (24/9/2021). Quad kembali menekankan komitmen terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
WASHINGTON, SABTU — Di tengah kritikan penciptaan kembali suasana Perang Dingin, empat negara anggota aliansi Quad, yaitu Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, bertemu di Gedung Putih, Jumat (24/9/2021) waktu setempat atau Sabtu (25/9) WIB. Para pemimpin negara Quad kembali menekankan keinginan mereka terhadap keamanan, kemakmuran, kebebasan, dan keterbukaan kawasan Indo-Pasifik di samping menekankan kerja sama lain, mulai dari produksi dan distribusi vaksin Covid-19, energi bersih, hingga antariksa.
Dalam pernyataannya, dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyebut, AS bersama ketiga mitra negara demokrasi di Asia kembali membuat komitmen untuk memajukan agenda bersama dan positif di kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Dia menilai, kerja sama yang dijalani telah membuat kemajuan yang sangat baik.
Salah satu bentuk kerja sama yang didorong oleh Quad adalah ketersediaan vaksin untuk negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. India sebagai produsen vaksin terbesar, menurut Perdana Menteri Narendra Modi, telah memasok sekitar 670 juta vaksin Covid-19 ke berbagai negara di Indo-Pasifik melalui mekanisme distribusi vaksin global COVAX.
AFP/BIJU BORO
Orang-orang mengantre untuk disuntik vaksin Covishield di sebuah kamp sementara yang didirikan di desa terpencil di Distrik Morigaon yang terletak sekitar 70 kilometer dari Guwahati pada 6 Agustus 2021.
India secara sepihak sempat menghentikan pasokan vaksin global setelah kasus infeksi Covid-19 di negara itu melonjak tajam pada kuartal pertama 2021. Hal itu membuat gusar banyak negara karena program vaksinasi di banyak negara tertunda, bahkan terhenti.
Quad, yang sejak tahun 2004 memberikan dukungan bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang terkena dampak tsunami, bergerak aktif setidaknya sejak Oktober 2020 menjelang pemilihan presiden AS. Presiden AS kala itu Donald Trump bersama Mike Pompeo, salah satu pembantu setianya di kabinet, bergerak agresif mencari dukungan di tengah hubungan diplomatik yang memanas dengan China karena berbagai penyebab, mulai dari asal muasal virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19, perang dagang kedua negara, hingga masalah Hong Kong dan Taiwan.
Menurut seorang pejabat senior AS, negara-negara Quad akan mengumumkan beberapa perjanjian baru, termasuk untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan semikonduktor, memerangi penangkapan ikan ilegal, dan meningkatkan kesadaran domain maritim, merujuk pada inisiatif yang didorong kekhawatiran tentang China. Kelompok ini juga akan meluncurkan kemitraan pengembangan teknologi 5G dan rencana untuk memantau perubahan iklim.
Alienasi China
Meski tidak secara langsung menyebut China dalam pernyataannya, Beijing jelas menjadi perhatian utama. Pemerintah China juga mengamati secara detail setiap hasil pertemuan keempat negara.
China telah mengecam Quad sebagai rekonstruksi Perang Dingin dan mengatakan aliansi AUKUS akan mengintensifkan perlombaan senjata di wilayah tersebut.
PHILIPPINE COAST GUARD/NATIONAL TASK FORCE-WEST PHILIPPINE SEA VIA AP
Dalam foto per 7 Maret 2021, beberapa unit dari 220 kapal China terlihat ditambatkan di Whitsun Reef, Laut China Selatan. Kapal-kapal itu dilaporkan telah membuang kotoran manusia dan limbah di wilayah Laut China Selatan yang disengketakan. Akibatnya, banyak alga tumbuh dan merusak terumbu karang sehingga mengancam populasi ikan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam pengarahannya Jumat (24/9), mengkritik Quad. ”Klik tertutup dan eksklusif yang menargetkan negara-negara lain bertentangan dengan tren zaman dan aspirasi negara-negara kawasan. Itu (Quad) tidak akan mendapat dukungan dan pasti akan gagal,” katanya.
Pertemuan Quad digelar sepekan setelah Pemerintah Inggris, Australia, dan Amerika Serikat mengumumkan pembentukan AUKUS yang menekankan pada kerja sama bidang keamanan dan pertahanan, khususnya bagi Australia. Salah satunya dengan penyediaan kapal selam bertenaga nuklir di Negeri Kanguru. Pembentukan AUKUS membuat Pemerintah Perancis, yang merasa sebagai mitra dekat di Indo-Pasifik, marah karena merasa dikhianati, termasuk dalam hal kontrak pengadaan 12 kapal selam bertenaga diesel untuk Australia.
Kompas
PM Australia Scott Morrison (tengah) berjabat tangan dengan mantan Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne (kiri) and Menhan Perancis Florence Parly (kanan) setelah menandatangani kesepakatan Kemitraan Strategis Kapal Selam Perancis-Australia senilai 66 miliar dollar AS di Canberra, Australia, 11 Februari 2019.
Morrison, dalam pernyataannya pada pertemuan Quad, mengatakan, dengan pandangannya soal Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, bebas dari paksaan, negara-negara Quad memperlihatkan bagaimana seharusnya sistem demokrasi yang mempercayai tatanan dunia berdasar kebebasan bekerja. Kebebasan dan keterbukaan, menurut Morrison, berujung pada kawasan yang kuat, stabil, dan sejahtera.
Australia sebagai bagian dari Indo-Pasifik, kata Morrison, ingin melihat lingkungan yang didiami bisa memastikan keamanan dan kesejahteraan warganya. ”Jadi, kami berdiri di sini bersama di kawasan Indo-Pasifik, kawasan yang kami ingin selalu bebas dari paksaan, tempat hak berdaulat semua bangsa dihormati dan perselisihan diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum internasional,” tutur Morrison.
Pemerintah Jepang menyatakan dukungan terhadap AUKUS. ”PM Suga menyambut baik inisiatif pembentukan kemitraan keamanan yang dijalin oleh tiga negara, yang mengambil peran penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik,” kata sekretaris pers luar negeri Jepang, Tomoyuki Yoshida. (REUTERS)
