Militer-Sipil Saling Tuding Pascakudeta Gagal di Sudan
Aparat keamanan di Sudan menggagalkan upaya kudeta yang dilancarkan sejumlah perwira militer, berkolaborasi dengan loyalis mantan Presiden Omar al-Bashir.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
AP PHOTO/HUSSEIN MALLA, FILE
Foto tanggal 22 Juni 2019 ini memperlihatkan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, Wakil Kepala Dewan Militer, duduk di atas kendaraan, didampingi tentara dari Pasukan Pendukung Gerak Cepat dalam pawai suku dukungan militer di Provinsi Nil Timur, Sudan.
KHARTOUM, RABU — Para tokoh militer Sudan, Rabu (22/9/2021), menyebut para politisi sipil yang mendapat bagian kekuasaan dalam pemerintahan bersama telah membuka pintu bagi upaya kudeta. Selain dilanda pertentangan internal, para politisi sipil itu juga dituding mengabaikan kesejahteraan warga.
Lembaga bernama Dewan Kedaulatan saat ini memimpin Sudan berdasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan antara militer dan sipil sejak tergulingnya pemerintahan Presiden Omar al-Bashir tahun 2019. Namun, hubungan antara militer dan sipil tetap retak sejak itu.
Berbicara pada upacara kelulusan anggota militer di Omdurman, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Kepala Dewan Kedaulatan, dan wakilnya, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, menuding para politisi sipil hanya mengeruk keuntungan pribadi dan melupakan tujuan revolusi. ”Para politisi memberi kesempatan terjadinya kudeta karena mereka mengabaikan rakyat, kebutuhan hidup, dan layanan dasar terhadap rakyat. Mereka juga disibukkan berebut kursi jabatan,” kata Dagalo.
Khalid Omer Yousif, politisi sipil dan salah satu menteri di kabinet, menyebut pernyataan jenderal itu ”mengherankan”. ”Apa yang mereka sampaikan itu menjadi ancaman bagi transisi dan mengulang pengalaman-pengalaman Sudan di masa lalu,” ujarnya dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera, merujuk pada sejarah berbagai kudeta militer di Sudan.
AFP
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok (kanan) memimpin sidang kabinet di Khartoum, Sudan, 21 September 2021.
Pihak berwenang di Sudan menggagalkan upaya kudeta terhadap pemerintahan transisi pimpinan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang dilakukan sejumlah perwira militer, Selasa (21/9/2021). Dewan Penguasa Negara serta militer tetap memegang kendali kekuasan pemerintahan.
”Semua terkendali. Revolusi menang,” tulis Mohammed al-Fiky Suliman, anggota dewan militer-sipil, di laman media sosial Facebook miliknya tak lama setelah upaya kudeta itu digagalkan. Dia juga meminta rakyat Sudan untuk melindungi proses transisi yang masih berlangsung.
Dalam sebuah pernyataan melalui stasiun televisi milik pemerintah, Menteri Kebudayaan dan Informasi Sudan Hamza Baloul mengatakan bahwa aparat keamanan menangkap para pemimpin sipil dan militer yang berada di balik rencana kudeta ini. Aparat keamanan masih mengejar orang-orang yang diduga memiliki peran dalam kudeta itu, termasuk sisa-sisa rezim Omar al-Bashir.
PM Hamdok menilai upaya kudeta itu sebagai tindakan merusak transisi demokrasi di Sudan.
AFP PHOTO / HO / SUDAN TV
Foto hasil tangkapan gambar video ini memperlihatkan Menteri Kebudayaan dan Informasi Sudan Hamza Baloul tengah memberikan keterangan melalui stasiun televisi milik pemerintah bahwa aparat keamanan Sudan menggagalkan upaya kudeta terhadap pemerintahan transisi Sudan, yang berlangsung Selasa (21/9/2021).
Seorang pejabat senior militer Sudan mengatakan, sejumlah perwira dan anggota korps lapis baja berada di belakang upaya kudeta. Mereka berupaya menguasai beberapa lembaga pemerintah serta lembaga penyiaran publik milik negara.
Upaya kudeta itu dimulai saat fajar. Tindakan pertama yang coba dilakukan oleh para perwira militer dan pasukan korps kendaraan lapis baja adalah merebut markas militer dan mengambil alih stasiun televisi negara yang terletak di dua kota, yaitu Khartoum dan Omdurman. Dengan mengambil alih stasiun televisi, mereka berencana mengumumkan adanya kudeta militer kepada rakyat Sudan. Tetapi, upaya itu gagal.
Menurut informasi dari pejabat tersebut, setidaknya puluhan tentara, termasuk perwira tinggi, ditangkap. Brigadir Al Tahir Abu Haja, konsultan media untuk pemimpin militer Sudan, dalam sebuah pernyataannya mengungkapkan, aparat keamanan menahan 21 perwira yang diduga terlibat dalam kudeta. Sejumlah tersangka juga dalam pengejaran aparat keamanan.
AFP
Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok memimpin rapat kabinet darurat, Selasa (21/9/2021), pascakudeta yang berhasil digagalkan.
Rekaman yang beredar secara daring menunjukkan pasukan dan kendaraan lapis baja dikerahkan ke jalan utama dan persimpangan di ibu kota Sudan, Khartoum. Seusai kudeta yang gagal itu, pengamanan juga ditingkatkan di markas militer dan gedung-gedung pemerintah lainnya.
Rapuh
Perkembangan terbaru di Sudan tersebut menggarisbawahi rapuhnya jalan Sudan menuju demokrasi, setelah lebih dari dua tahun pascapenggulingan Omar al-Bashir. Mohammed Hassan al-Taishi, seorang anggota Dewan Kedaulatan, menyebut upaya kudeta itu sebagai pilihan yang bodoh dan buruk.
”Opsi kudeta militer hanya membuat kita menjadi negara yang gagal dan lemah. Jalan menuju transisi demokrasi dan mengamankan masa depan dan persatuan politik negara tetap menjadi pilihan,” cuitnya di Twitter.
AFP/EBRAHIM HAMID
Warga berjalan di depan kios penjual daging di sebuah pasar lokal yang terletak di selatan kota Khartoum, Sudan, Rabu (22/9/2021).
Selain menyalahkan sisa-sisa loyalis Al Bashir, PM Hamdok juga menilai perpecahan di kalangan militer sebagai memicu upaya kudeta. ”Apa yang terjadi adalah kudeta yang diatur oleh faksi-faksi di dalam dan di luar angkatan bersenjata,” katanya.
Volker Perthes, utusan politik PBB untuk Sudan, mengecam keras upaya tersebut. ”PBB mengecam keras setiap upaya—baik kudeta atau lainnya—untuk merusak proses transisi politik demokratis dan sifat pluralistik negara sebagaimana diatur dalam deklarasi konstitusional,” katanya.
Pemerintah AS menyampaikan kecaman keras terkait upaya kudeta di Sudan. ”Amerika Serikat tetap berkomitmen—bersama sekutu di kawasan dan di seluruh dunia—untuk mendukung kelanjutan transisi bersejarah Sudan menuju demokrasi, dan untuk bekerja dengan para aktor di seluruh Sudan untuk memajukan kemajuan yang sangat dibutuhkan di bidang ekonomi,” kata Samantha Powers, administrator Badan Pembangunan Internasional AS yang baru-baru ini mengunjungi Sudan, dalam sebuah pernyataan. (AP/AFP/SAM)
