Demi Keselamatan, Sejumlah Negara Kini Wajibkan Kartu Vaksin bagi Warganya
Kartu vaksin Covid-19 kini makin penting dan menjadi kebutuhan untuk mengakses tempat-tempat umum. Sejumlah negara telah menerapkan aturan: vaksinasi Covid-19 menjadi syarat bagi warganya untuk bisa memasuki area publik.
Oleh
Luki Aulia
·6 menit baca
AP PHOTO/FRANK FRANKLIN II
Seorang petugas keamanan meminta pelanggan untuk menunjukkan bukti telah menjalani vaksinasi Covid-19 sebagai syarat untuk bisa memasuki pusat perbelanjaan City Winery di New York, AS, 24 Juni 2021.
Vaksin, selain taat pada protokol kesehatan (prokes), merupakan senjata terkuat untuk melindungi diri dan orang lain dari Covid-19. Fungsinya sama saja dengan vaksin lain yang sudah ada selama ini, yakni membuat ketahanan tubuh terhadap penyakit menular lebih kuat. Bagi warga, kepemilikan kartu vaksin menjadi kini menjadi kebutuhan dan bukti bahwa dirinya telah divaksin.
Sebagian warga dunia meyakini pentingnya vaksinasi itu dan tak ragu untuk divaksin. Namun, masih ada saja yang belum percaya, bahkan tidak percaya dan tak mau divaksin karena beragam alasan. Ada yang berburuk sangka bahwa Covid-19 itu hanya akal-akalan pemerintah. Ada yang mengkhawatirkan dampak negatif vaksin pada kesehatan. Ada yang sesederhana bahwa mereka tak percaya pada dokter dan vaksin.
Masalahnya, karena vaksin menjadi senjata ampuh untuk melawan Covid-19, setiap orang diharapkan vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19, khususnya varian Delta.
Bagi yang sudah divaksin, ruang gerak menjadi lebih bebas. Boleh ke mana saja dan melakukan banyak hal, termasuk masuk kerja. Boleh masuk ke pusat pertokoan, misalnya, asalkan menunjukkan kartu vaksin atau bukti bebas atau telah sembuh dari Covid-19. Begitu pula jika hendak naik kendaraan umum. Sebaliknya, yang belum vaksin, kehidupan sehari-harinya akan terbatas.
Sederhananya, kartu vaksin menjadi harga mati dan satu-satunya penjamin bahwa kondisi tubuh kita betul-betul ”aman”. Ini yang diprotes keras oleh sebagian rakyat Perancis selama tiga pekan terakhir karena dianggap mengekang kebebasan rakyat. Bagi mereka, vaksin atau tidak itu pun pilihan, bukan kewajiban.
Sebagian warga Perancis itu memprotes kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan kartu vaksin untuk bisa bepergian jarak jauh dengan kereta, pesawat, atau biu, dan mendapatkan layanan rumah sakit, mulai Senin mendatang. Warga juga boleh masuk kafe dan restoran cukup dengan menunjukkan kartu vaksin.
AFP/PASCAL GUYOT
Warga menunggu untuk mendapatkan vaksin Covid-19 di pusat vaksinasi di kawasan perdesaan Zinga Zanga di Beziers, Perancis selatan, Rabu (17/3/2021).
Kebijakan pemerintah ini sudah divalidasi oleh sidang Dewan Konstitusi Perancis, Kamis (5/8/2021). Namun, pengadilan ini tidak meluluskan ketentuan bahwa warga hanya boleh keluar dari rumah selama dua jam per hari. Ketentuan yang satu itu dinilai melanggar kebebasan rakyat.
Julien Bailly (37), salah satu pengunjuk rasa yang menolak kebijakan baru itu, mengatakan bahwa setiap orang seharusnya bebas memilih divaksin atau tidak. ”Nanti lama-lama kita harus pakai kode QR atau kartu untuk diperiksa sebelum melakukan apa saja,” ujarnya.
Meski ”diancam” dengan kewajiban menggunakan kartu vaksin untuk bisa beraktivitas bebas di luar rumah, Charlotte (26) tetap tak mau divaksin. Ia tidak percaya dengan vaksin. Perdana Menteri Perancis Jean Castex menegaskan, aturan baru itu memungkinkan pemerintah untuk total melawan Covid-19.
Aturan penggunaan kartu vaksin ini sebenarnya sudah berlaku sejak 21 Juli lalu. Bagi pemegang kartu vaksin, mereka boleh menonton bioskop, pertunjukan budaya, konser musik, dan masuk ke taman-taman wisata dengan kapasitas 50 orang.
Namun, banyak pemilik restoran khawatir, jumlah konsumen akan berkurang jika ketentuan kartu vaksin diberlakukan. ”Ada beberapa pelanggan yang bilang bahwa mereka tidak akan datang lagi kalau harus masuk pakai kartu vaksin,” kata Vanessa Shi, pemilik restoran di dekat Champs-Elysees Avenue, Paris.
Alasan berlebihan
Bagi kelompok masyarakat Perancis yang antivaksin, kartu vaksin itu seperti mempertegas perlakuan diskriminatif. Hanya orang-orang tertentu dan terpilih saja yang boleh mengakses apa pun. Bahkan, bagi warga Yahudi yang pernah menjadi korban Nazi semasa Perang Dunia II, hal ini mengingatkan mereka akan masa-masa kelam dulu.
”Ini sama saja dengan rasisme rezim Adolf Hitler. Saya dulu pakai baju yang ada bintangnya dan rasanya sangat tidak enak karena kerap berujung kematian. Jangan sampai ini terulang,” kata salah seorang penyintas Holocaust, Joseph Szwarc.
AFP/RICHARD BOUHET
Arakan demonstran mengangkat spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan ”Kebebasan” pada aksi unjuk rasa massal menolak vaksinasi wajib Covid-19 bagi pekerja tertentu dan penggunaan wajib kartu kesehatan oleh Pemerintah Perancis di Saint-Denis de la Reunion, Sabtu (31/7/2021).
Sejarawan dan mantan pemburu anggota-anggota Nazi, Serge Klarsfeld, bisa memahami warga yang memakai analogi itu. Warga Yahudi dulu harus memakai baju dengan bintang kuning di dada dan ini menjadi simbol yang memisahkan mereka dengan warga masyarakat lain.
Namun, juru bicara Pemerintah Perancis, Gabriel Attal, menganggap analogi antara vaksin dengan Nazi itu tidak tepat dan berlebihan. Apalagi, mengingat pentingnya vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19.
”Kita ini sedang diterjang gelombang keempat dan ini lebih berbahaya karena varian Delta dan sudah ada 111.000 orang yang tewas. Vaksin ini demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah sudah memberlakukan kebijakan yang ketat dengan memperketat perbatasan dan mewajibkan penggunaan masker saat di luar rumah serta mengharuskan bar dan restoran tutup lebih awal. Namun, hal itu dinilai belum mampu menahan laju penambahan kasus Covid-19.
Bukan hanya di beberapa negara Eropa atau Amerika, vaksinasi menjadi syarat bagi warganya untuk mengakses tempat-tempat publik. Di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi juga telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya sudah divaksin untuk bisa datang ke tempat-tempat umum. Sama seperti di negara lain, ketentuan itu dalam upaya menekan penularan Covid-19 dan dampaknya bagi warga.
KOMPAS
Arab Saudi sejak Minggu (1/8/2021) mulai menerapkan larangan warga yang tidak divaksinasi memasuki area publik. Seperti yang terjadi di Hayat Mall di Riyadh, pengunjung harus menunjukkan kartu vaksinasi mereka kepada petugas keamanan sebelum memasuki pusat perbelanjaan.
Syarat masuk kerja
Selain bisa mengakses tempat-tempat umum, kartu vaksin ini juga menjadi akses bebas masuk ke kantor. Bagi siapa pun yang tidak memiliki kartu ini tak boleh masuk kerja. Jika melanggar, fatal akibatnya.
Ketentuan ini tidak main-main, terutama di kantor televisi CNN di Amerika Serikat. CNN belum lama ini memecat tiga karyawannya yang masuk kerja, padahal belum divaksin. Kepala CNN Jeff Zucker kembali mengingatkan karyawan wajib divaksin jika mau bekerja baik di kantor dan di lapangan. ”Kita tidak menoleransi ini,” tulis Zucker dalam memo tertulis kepada seluruh karyawan CNN.
Selain vaksin, masker juga akan wajib selalu dikenakan di kantor CNN di Atlanta, Washington, dan Los Angeles, Amerika Serikat, jika karyawan sedang tidak makan, minum, atau di ruangan yang betul-betul kosong.
Perusahaan teknologi Microsoft juga mewajibkan semua karyawan untuk vaksin sebelum kantor mereka beroperasi sepenuhnya pada 4 Oktober mendatang. Mulai September mendatang, semua karyawan, vendor, dan tamu yang datang ke Microsoft harus menunjukkan kartu vaksin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawannya.
Kompas
Seorang pengunjuk rasa antivaksin di London, Inggris, memprotes program vaksinasi pemerintah di Stratford, 5 Desember 2020.
Amazon juga memberlakukan hal yang sama. Karyawan harus mengenakan masker ketika berada di dalam kantor kecuali bagi mereka yang sudah divaksin penuh. Perusahaan teknologi lain, seperti Google dan Facebook, juga menetapkan aturan semua karyawan harus sudah divaksin.
Namun, akan ada ketentuan khusus bagi mereka yang tidak vaksin karena ada masalah kesehatan atau terkait dengan alasan agama. Untuk dua hal ini, kemungkinan mereka akan diharuskan tetap bekerja dari rumah.
Seperti halnya di tempat-tempat lain, kebijakan ini juga menuai protes dan kritikan karena melanggar kebebasan dan hak individu. Namun, kebijakan kartu vaksin ini akan tetap diberlakukan karena sampai sejauh ini hanya kartu vaksin yang bisa menjadi bukti atau jaminan bahwa kita sudah vaksin dan tidak mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. (AFP/AP)
