Penanganan Pandemi di Brasil Diselidiki, Tekanan Pemakzulan Bolsonaro Menguat
Puluhan ribu warga Brasil turun ke jalan mendesak pemakzulan Presiden Jair Bolsonaro yang diduga mengetahui kecurangan pengadaan vaksin Covid-19. Bolsonaro juga dinilai lalai dalam menangani pandemi di negara ini.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
BRASILIA, SENIN — Puluhan ribu warga Brasil pada akhir pekan kemarin turun ke jalan-jalan di seantero negeri menyusul dibukanya penyelidikan korupsi terhadap Presiden Jair Bolsonaro oleh Mahkamah Agung. Warga menuntut pemakzulan Bolsonaro dan akses yang lebih besar terhadap vaksin Covid-19.
Demonstrasi yang berlangsung pada Sabtu (3/7/2021) adalah aksi turun ke jalan hari ketiga di 40 kota di seantero Brasil. Tidak hanya warga kota-kota utama di Brasil, seperti Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan Brasilia, warga di kota-kota kecil juga turun ke jalan. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kerja pemerintah dalam menangani pandemi. Korban akibat pandemi Covid-19 di negara itu telah mencapai lebih dari setengah juta jiwa.
Lima Mendes, dokter berusia 47 tahun yang ambil bagian dalam unjuk rasa di Rio de Janeiro, menyalahkan pemerintah atas tingginya angka kematian. ”Pemerintah ini telah membunuh lebih dari 500.000 orang melalui keputusan palsu, berita palsu, kebohongan, dan sekarang skandal korupsi yang tidak masuk akal atas vaksin,” katanya.
Sejumlah pengunjuk rasa turun ke jalan membawa spanduk yang mengecam kerja kabinet Bolsonaro dalam menangani pandemi. Spanduk-spanduk itu, antara lain, bertuliskan ”Genosida Bolsonaro”, ”Pemakzulan Sudah!”, dan ”Ya untuk Vaksinasi”. Ada juga spanduk yang bernada sarkastis yang diperlihatkan beberapa pengunjuk rasa.
”Jika kita memiliki satu menit mengheningkan cipta untuk setiap kematian Covid-19, kita akan diam sampai Juni 2022,” demikian bunyi poster yang diangkat tinggi-tinggi oleh seorang pria di Belem, ibu kota Negara Bagian Para, Brasil utara.
Terezinha Zanata, pensiunan yang tinggal di Rio de Janeiro, mengatakan, pemerintah telah salah mengelola kekerasan, lingkungan, dan hak-hak masyarakat adat. Bolsonaro, kata dia, sejak awal telah mengabaikan dan bahkan menyangkal adanya pandemi ini.
Bolsonaro, yang selalu menggembar-gemborkan bahwa Covid-19 tidak ada, pernah terpapar penyakit ini pada Juli 2020. Saat mengumumkan dirinya terinfeksi, Bolsonaro pun tidak mengenakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan yang lazim dilakukan.
Penanganan pandemi yang karut-marut oleh kabinet Bolsonaro bisa dilihat dari pergantian menteri kesehatan yang telah tiga kali terjadi sejak awal pandemi. Kini, jabatan menkes Brasil dipegang dokter spesialis jantung, Marcelo Querioga, menggantikan Eduardo Pazuello. Selama setahun terakhir, jabatan menkes Brasil pernah diduduki oleh dua dokter dan seorang petinggi militer.
Penyelidikan atas Bolsonaro
Penentangan terhadap Bolsonaro semakin besar setelah Hakim Agung Rosa Weber, Jumat (2/7/2021), menyatakan, penyelidikan terhadap Bolsonaro didukung oleh kesaksian yang tengah berlangsung oleh komite Senat. Pada saat yang sama, mereka juga tengah menyelidiki penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Brasil.
Jaksa akan menyelidiki apakah Bolsonaro melakukan kejahatan ”penyangkalan”, yang berarti menunda atau menahan diri dari tindakan yang diperlukan sebagai bagian dari tugas pejabat publik untuk melakukan penanganan pandemi Covid-19 karena alasan kepentingan pribadi. Weber tidak mengesampingkan kemungkinan kesalahan potensial lainnya dapat diselidiki.
Penyelidikan itu dilakukan setelah Luis Ricardo Miranda, Kepala Divisi Impor Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa dia menghadapi tekanan yang tidak semestinya saat menandatangani impor 20 juta vaksin dari perusahaan farmasi India, Bharat Biotech. Dia mengatakan, ada ketidakberesan dalam faktur–-terutama pembayaran di muka sebesar 45 juta dollar Amerika Serikat ke perusahaan yang berbasis di Singapura dari total kontrak senilai 316 juta dollar AS.
Kontrak pengadaan vaksin ini melibatkan anggota Majelis Rendah Kongres, Ricardo Barros, yang juga merupakan mantan Menteri Kesehatan Brasil pada masa pemerintahan Michel Temer.
Komisi Senat Brasil, yang menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah, telah mengutip kecurigaan tentang harga yang terlalu mahal dan korupsi terkait dengan kontrak tersebut. Setelah tuduhan penyimpangan muncul, pemerintah menangguhkan kontrak pengadaan vaksin tersebut.
Dalam kesaksiannya di depan Komite Senat pada 25 Juni lalu, Miranda menyatakan, dirinya bersama saudaranya, Luis Miranda, seorang anggota parlemen sekutu Bolsonaro, pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada sang Presiden. Bolsonaro meyakinkan keduanya bahwa dia akan melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke Polisi Federal.
Namun, menurut sumber di Kepolisian Federal Brasil yang tak mau disebutkan identitasnya, mereka tidak pernah menerima permintaan untuk menyelidiki. Sekretaris Jenderal Kepresidenan, Onyx Lorenzoni, mengonfirmasi bahwa Bolsonaro bertemu dengan dua Miranda bersaudara. Namun, Lorenzoni mengklaim keduanya menyerahkan dokumen palsu. Ketimbang memerintahkan menyelidiki kemungkinan penyimpangan, Bolsonaro memerintahkan agar kedua bersaudara itu diselidiki.
Bharat Biotech sendiri telah membantah melakukan kesalahan. Bolsonaro, pada 28 Juni lalu, juga membantah melakukan kesalahan atau mengetahui korupsi. Dia menyatakan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam kementeriannya.
Kejaksaan Agung Brasil juga dikabarkan tengah menyelidiki pernyataan seorang pengusaha yang menyebutkan bahwa dirinya ditawari suap ketika tengah menegosiasikan pembelian vaksin. Pejabat, yang kemudian dicopot dari posisinya, telah membantah klaim tersebut.
Keputusan Mahkamah Agung yang memberi lampu hijau penyelidikan datang sebagai tanggapan atas permintaan yang diajukan oleh tiga senator. Mayoritas senator di komite investigasi mengatakan, setelah pemeriksaan mereka selesai, mereka akan memilih untuk merekomendasikan Bolsonaro didakwa karena pemalsuan. Kejahatan itu disertai dengan hukuman penjara antara tiga bulan dan satu tahun, ditambah pembayaran denda. (AP/AFP/REUTERS)