Sudan Minta Bantuan PBB Bahas Perselisihan Bendungan Sungai Nil
Sudan meminta DK PBB untuk mendesak Etiopia supaya segera menghentikan pengisian bendungan secara sepihak tanpa melibatkan Khartoum dan Kairo.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
AFP/EDUARDO SOTERAS
Pemandangan umum Sungai Nil Biru saat melewati Bendungan Renaisans Agung Etiopia (GERD), dekat Guba, Etiopia, 26 Desember 2019.
KHARTOUM, RABU — Pemerintah Sudan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB, Selasa (23/6/2021), membahas perselisihan soal bendungan raksasa yang sedang dibangun Etiopia di Sungai Nil Biru. Sudan dan Mesir melihat bendungan di Etiopia itu sebagai ancaman eksistensial.
Menteri Luar Negeri Sudan Mariam Sadiq al-Mahdi meminta DK PBB segera mengadakan pertemuan guna membahas keberadaan Bendungan Renaisans Agung Etiopia (Grand Ethiopian Renaissance Dam/GERD). Sudan ingin membahas ”dampaknya pada keselamatan dan keamanan jutaan orang”.
Dalam surat, Sudan meminta DK PBB untuk mendesak Etiopia supaya segera menghentikan pengisian bendungan secara sepihak. Langkah yang diambil tanpa koordinasi dengan Sudan dan Mesir bisa ”memperburuk perselisihan dan menimbulkan ancaman bagi perdamaian serta keamanan regional dan internasional,” kata pernyataan Pemerintah Sudan.
Pejabat Etiopia tidak segera membalas pesan permintaan komentar terkait upaya Pemerintah Sudan itu. Bersama Mesir, Sudan telah sepakat bulan ini untuk bekerja sama di semua tingkatan. Tujuannya mendorong Etiopia agar merundingkan secara ”serius” hal-hal penting demi kesepakatan bersama.
Dialog untuk mencapai pemahaman bersama tiga negara, yakni Etiopia, Sudan, dan Mesir, yang disponsori Uni Afrika telah menemui jalan buntu. Sudan dan Mesir lalu meminta masyarakat internasional untuk ikut campur tangan dalam merespons kebekuan Etiopia terkait kekhawatiran Sudan dan Mesir soal GERD.
AFP/EDUARDO SOTERAS
Pemandangan umum Sungai Nil Biru saat melewati GERD, dekat Guba, Etiopia, 26 Desember 2019.
Etiopia menggantungkan harapannya pada GERD untuk pembangunan ekonomi dan pembangkit listrik dalam negeri. Sementara dua negara di hilir, yakni Mesir dan Sudan, menyatakan prihatin dengan keberadaan GRED. Mereka mencari kesepakatan yang mengikat tentang pengisian dan pengoperasian bendungan.
Kebutuhan air tawar Mesir, baik untuk pertanian maupun konsumsi, hampir 97 persen bergantung pada Sungai Nil. Kairo melihat bendungan GERD yang dibangun Etiopia di bagian hulu itu sebagai ancaman eksistensial. Sudan prihatin dengan pengoperasian bendungan Nil dan bendungan lainnya.
Awal bulan ini, negara-negara Arab meminta DK PBB untuk membahas perselisihan soal pemanfaatan Sungai Nil Biru yang melibatkan tiga negara tersebut. Rencana Etiopia melanjutkan pengisian kedua GERD pada musim panas ini tanpa kesepakatan dengan Sudan dan Mesir.
Resolusi
Kementerian Luar Negeri Etiopia Addis Ababa menolak resolusi Liga Arab secara keseluruhan. Utusan Liga Arab untuk PBB, Maged Abdel Fattah, Selasa malam, mengatakan bahwa Sudan dan Mesir sedang mempersiapkan rancangan resolusi yang akan diajukan ke DK PBB tentang GERD jika Etiopia tidak mau membuat kesepakatan bersama.
Negara-negara Arab akan melobi agar DK PBB menyetujui rancangan resolusi usulan Sudan dan Mesir sebagaimana dilaporkan televisi swasta Mesir, Sada Elbalad. Menurut media Mesir itu, kekuatan dunia diharapkan tidak memblokade rancangan resolusi terkait GERD tersebut.
Etiopia sebelumnya menolak seruan Mesir dan Sudan yang ingin melibatkan mediator lain di luar Uni Afrika. Pada Juni lalu, Sudan menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk kesepakatan sementara parsial tentang bendungan GERD yang bernilai miliaran dollar AS itu dengan syarat-syarat khusus.
AFP/EDUARDO SOTERAS
Pemandangan umum Sungai Nil Biru saat melewati GERD, dekat Guba, Etiopia. Tampak seorang pekerja sedang menuruni tangga konstruksi.
Pada Senin pekan ini, puluhan pengunjuk rasa Sudan berkumpul di luar kedutaan Italia di Khartoum. Mereka memprotes peran kontraktor raksasa Italia, Salini Impregilo, dalam pembangunan GERD di Etiopia.
”Kami ingin menyuarakan penolakan kami terhadap peran perusahaan, terutama karena tidak ada cukup studi tentang keamanan struktur,” kata seorang pengunjuk rasa, Walid Ali, kepada AFP. ”Jika Etiopia melanjutkan pengisian tahap kedua, hal itu akan menjadi bencana besar,” kata Ali. (AFP/REUTERS)
