Hindari Perpecahan, Masyarakat Diminta Hentikan Perdebatan Israel-Palestina
Konflik Israel-Palestina menimbulkan perdebatan sengit di Indonesia. Masyarakat diminta menghentikan perdebatan karena posisi Pemerintah Indonesia tak berubah, yakni mendorong kekerasan segera dihentikan.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
JAKARTA, KOMPAS — Sikap Pemerintah Indonesia terkait konflik Israel-Palestina tidak berubah, yakni terus mendorong kekerasan di Gaza segera dihentikan. Masyarakat diharapkan menghentikan perdebatan yang tak produktif mengenai konflik Israel-Palestina karena dikhawatirkan malah menimbulkan perpecahan.
”Jangan (sampai) situasi yang terjadi antara Palestina dan Israel justru menimbulkan perpecahan di antara bangsa kita sendiri,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).
Konflik Israel-Palestina memang menjadi perbincangan hangat, bahkan menimbulkan perdebatan di antara masyarakat. Menurut Moeldoko, perdebatan itu dinilai tidak produktif karena tidak semua masyarakat memahami apa yang sebenarnya terjadi di Palestina.
”Sangat aneh kita kehabisan energi seperti saat ini, melakukan sebuah perdebatan tidak produktif yang sesungguhnya kita tidak pahami apa yang sebenarnya terjadi di sana,” tuturnya.
Untuk itu Moeldoko mengimbau semua pihak untuk menghentikan perdebatan yang kian memanas. Menurut dia, menghentikan perdebatan bukan berarti tidak peduli dengan masalah yang dihadapi warga Palestina.
Sampai saat ini, sikap Pemerintah Indonesia tidak pernah berubah, yakni mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia mengecam serangan eskalatif yang dilakukan Israel ke Gaza. Apalagi, kekerasan telah menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak dan perempuan.
AP/ADEL HANA
Seorang wanita histeris di dekat reruntuhan bangunan yang hancur karena serangan udara Israel di Gaza, Palestina, Minggu (16/5/2021).
Serangan Israel juga menimbulkan kerusakan parah, termasuk kantor berita Associated Press (AP) dan Al Jazeera di Gedung Al Jala. Serangan ini disebut Moeldoko sebagai pelanggaran terhadap prinsip jurnalisme internasional.
Presiden Joko Widodo pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak sejak kekerasan berulang terjadi di Gaza maupun di Masjid Al Aqsa, Jerusalem. Melalui akun Twitter resminya, @jokowi, Presiden mengutuk kekerasan tersebut serta meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah atas pelanggaran yang dilakukan Israel.
”Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terus dilakukan Israel. Indonesia akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina,” tulis Presiden Jokowi pada 7 Mei lalu.
Selain mengecam dan prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, lanjut Moeldoko, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berkomunikasi dengan pemimpin berbagai negara. Harapannya, penyelesaian melalui jalur multilateral bisa membantu menghentikan konflik tersebut. Hal yang tak kalah penting adalah menghadirkan keadilan bagi rakyat Palestina.
Secara terpisah, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana meminta supaya konflik Palestina-Israel tidak disederhanakan sebagai konflik agama semata. Sebab, sebenarnya konflik menyangkut multidimensi dan relatif kompleks.
”Justru konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk membangun narasi sesuai kepentingan, orientasi politik dan ideologi. Pihak yang memanfaatkan tidak hanya pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, tetapi juga elemen-elemen yang ada dalam suatu negara,” tuturnya.
Dia pun meminta supaya semua pihak tidak mengedepankan kepentingan politik sendiri. Justru yang perlu didorong adalah mengakhiri kekerasan dan mendorong perdamaian.
