Indonesia, Malaysia, dan Brunei Desak Penghentian Serangan pada Warga Sipil Palestina

Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mendesak penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Palestina. Sementara itu, China menuding AS menghambat keadilan internasional terhadap Israel.

AFP/KENA BETANCUR

Demonstrasi untuk mendukung Palestina di Brooklyn, New York, AS, pada 15 Mei 2021. Demonstran pro-Palestina berunjuk rasa di kota-kota di seluruh Amerika Utara pada hari Sabtu, menyerukan diakhirinya serangan Israel di Jalur Gaza sebagai kekerasan terburuk dalam beberapa tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darusalam mendesak penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Palestina-Israel. Pihak-pihak bertikai juga didorong segera meredakan ketegangan dan menjunjung hukum internasional. Desakan disampaikan Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin, dan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei Darussalam.

”Kami mendesak kedua pihak untuk menerima kehadiran sementara internasional di kota Al Quds (nama Jerusalem dalam bahasa Arab), untuk memantau penghentian kekerasan di wilayah pendudukan Palestina,” demikian pernyataan bersama mereka yang dikeluarkan pada Minggu (16/5/2021) untuk menyikapi perkembangan di Palestina.

Baca juga: Brunei, Malaysia, dan Indonesia Sepakat Dukung Palestina

Trio bangsa-bangsa Muslim di Asia Tenggara itu juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa segera bertindak dan mengambil langkah terukur untuk menjamin keselamatan warga sipil Palestina. Sementara Majelis Umum PBB diminta menggelar sidang darurat untuk menyikapi perkembangan dan untuk menghentikan kekejaman terhadap warga Palestina.

”Kami meminta masyarakat internasional untuk teguh pada komitmen menjaga solusi dua negara menuju Palestina merdeka dengan perbatasan sebelum 1967 dan Jerusalem timur sebagai ibu kota,” lanjut pernyataan itu.

KOMPAS/KRIS MADA/TANGKAPAN LAYAR OKI

Sidang virtual para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Minggu (16/5/2021). OKI menggelar sidang darurat untuk menyikapi perkembangan di Palestina

Desakan sejenis disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam sidang para menlu anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). ”Pastikan gencatan senjata segera. OKI harus memanfaatkan semua pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata,” kata Retno.

OKI juga diajak untuk terus mendorong para pihak kembali ke meja perundingan demi mencapai solusi dua negara. ”Keadilan harus ditegakkan untuk Palestina,” ujarnya seraya menyebut korban tewas akibat ulah pasukan Israel terus bertambah.

Baca juga: Generasi Milenial Palestina Gerakkan Intifada Melawan Israel

Pertemuan itu digelar secara virtual atas permintaan Arab Saudi. Pertemuan khusus untuk membahas perkembangan di Palestina itu dihadiri 16 menlu anggota OKI.

”Sejak pendirian OKI, komitmen pada Palestina tidak pernah pudar. Walakin, kita terus menyaksikan gangguan pada jemaah di Al Aqsa, hambatan bergerak bagi warga Palestina, dan permukiman ilegal semakin merajalela,” kata Retno seraya menegaskan bahwa Israel menjajah Palestina.

KOMPAS/KRIS MADA/TANGKAPAN LAYAR OKI

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti sidang virtual para menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Minggu (16/5/2021). OKI menggelar sidang darurat untuk menyikapi perkembangan di Palestina

Sebelum mengikuti sidang virtual itu, Retno menghubungi menlu sejumlah negara untuk membahas perkembangan di Palestina. Dalam berbagai komunikasi itu, menurut Retno, semua prihatin atas peningkatan kekerasan di Palestina. Mereka juga ingin kekerasan segera dihentikan.

Sikap Internasional

Menlu Jerman Heiko Maas menyampaikan hal senada. ”Kembali (pada) perundingan antara Israel dan Palestina tentang solusi dua negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengatakan, Beijing telah mengusulkan pernyataan DK PBB untuk menyikapi perkembangan di Palestina. Sayangnya, usulan itu kandas karena ditolak Amerika Serikat. Sebagai salah satu pemilik hak veto, AS terus-menerus mengandaskan upaya internasional untuk mengecam kekejaman Israel.

Wang menyebutkan, AS berseberangan dengan keadilan internasional. Sebagaimana dikutip Xinhua dan Global Times, Wang mengingatkan bahwa seluruh anggota DK PBB bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan kawasan.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez, mengecam Presiden AS Joe Biden karena tetap membela Israel. Ia menyebut Israel sebagai negara apartheid dan bukan negara demokrasi.

”Ini (serangan terhadap kantor media di Gaza oleh Israel) terjadi dengan dukungan AS. Saya tidak peduli pada juru bicara mana pun yang mencoba memutarbalikkan ini. AS memveto permintaan PBB untuk gencatan senjata,” tulisnya di media sosial sembari mengunggah video gedung kantor media yang dibom Israel.

Baca juga: Drama Detik-detik Serangan Roket Israel Luluh Lantakkan Gedung Kantor Berita AP

Terkait serangan itu, Biden menyatakan prihatin atas keselamatan dan keamanan jurnalis. Pernyataan disampaikan selepas Israel mengebom gedung yang disewa perwakilan sejumlah media internasional di Gaza. Tentara Israel, IDF, mengklaim gedung itu dipakai Hamas untuk menyimpan sejumlah perangkat intelijen.

Pemilik Gedung, Jawad Mehdi, menampik tudingan IDF. ”Selain penyewa (hunian), ada kantor beberapa pengacara, kontraktor, dan beberapa media, seperti Associated Press dan Al Jazeera. Tidak ada yang lain,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Selepas serangan itu, manajemen AP menghubungi Israel dan AS untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Menlu AS Anthony Blinken menyatakan prihatin atas insiden itu dan mendukung kebebasan media.

MAHMUD HAMS /POOL PHOTO VIA AP

Gedung lokasi kantor berita AP dan media lainnya, termasuk Al Jazeera, di Gaza City runtuh setelah dihantam serangan udara Israel, Sabtu (15/5/2021).

Dalam telepon ke PM Israel Benjamin Netanyahu, Biden menegaskan dukungan AS kepada Israel untuk membela diri. Sikap senada disampaikan Menteri Pertahanan AS Llyod Austin.

Di sisi lain, Biden juga menyinggung soal kematian warga sipil Palestina dan Israel dalam konflik terbaru. Ia juga menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan upaya menegakkan hak hidup, hak ekonomi, dan martabat warga Palestina. (AP/REUTERS)