Malaysia Umumkan ”Lockdown” Nasional, Jutaan Warga Batal Mudik
Kebijakan pembatasan gerak (”lockdown”) nasional yang diberlakukan PM Muhyiddin Yassin kali ini berbeda dari tahun lalu. Kali ini, meski pergerakan warga dibatasi, kegiatan ekonomi warga diperbolehkan tetap berjalan.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
KUALA LUMPUR, SELASA — Pemerintah Malaysia memberlakukan kebijakan baru ”pembatasan gerak” (lockdown) secara nasional mulai 12 Mei hingga 7 Juni mendatang seiring dengan peningkatan kasus varian baru Covid-19 di Malaysia. Jumlah kasus baru Covid-19 di Malaysia tercatat mencapai 3.807 kasus. Kini, total kasus Covid-19 di negeri jiran itu berjumlah 444.484 orang, sebanyak 1.700 orang meninggal.
Sama seperti di Indonesia, semua perjalanan antardaerah dan antarnegara bagian tidak diperbolehkan. Begitu pula, kegiatan apa pun yang berisiko mengumpulkan banyak orang dilarang. Kebijakan pembatasan gerak itu mau tak mau harus dilakukan karena cepatnya penambahan kasus varian baru dan kekhawatiran akan efektivitas sistem layanan kesehatan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, Senin (10/5/2021). Kebijakan baru yang keluar menjelang Idul Fitri ini membuyarkan rencana jutaan warga Malaysia yang hendak mudik ke kampung halaman. Selain warga yang tak boleh bepergian, institusi pendidikan juga akan ditutup, kecuali taman kanak-kanak dan tempat penitipan anak.
Karena sifatnya ”pembatasan gerak”, sektor ekonomi akan tetap diperbolehkan beroperasi. ”Malaysia menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang dapat memicu krisis nasional,” kata Muhyiddin dalam pernyataan tertulisnya.
Muhyiddin menegaskan, warga Muslim tidak diperbolehkan saling berkunjung atau ziarah ke makam keluarga yang menjadi tradisi saat Idul Fitri. Masyarakat juga tidak diperbolehkan bersantap di restoran. Adapun warga yang hendak bepergian di dalam kota tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan pribadi, tetapi hanya boleh maksimal tiga penumpang di dalamnya.
Tempat-tempat ibadah, seperti masjid, juga tetap boleh buka, tetapi dibatasi maksimal 50 orang saja yang boleh masuk atau maksimal 20 orang untuk masjid berukuran kecil.
Sebelum pengumuman kebijakan pembatasan gerak itu, Malaysia sebenarnya sudah dalam status keadaan darurat. Muhyiddin menyatakan status darurat itu pada Januari lalu.
Tak jadi mudik
Pembatasan gerak itu membuyarkan rencana warga yang memiliki tradisi mudik Lebaran. ”Saya belum pernah pulang untuk merayakan Raya di kampung selama hampir dua tahun, dan selama itu pula saya belum pernah mengunjungi orangtua,” ujar seorang warga setempat berusia 40 tahun, menyebut istilah Malaysia yang merujuk pada Idul Fitri.
Dengan ketentuan pembatasan gerak yang baru ini, para pemilik usaha kuliner juga khawatir ketentuan itu akan memengaruhi bisnisnya. ”Jadi, susah usahanya kalau kadang buka, kadang tutup,” kata salah seorang pemilik restoran di Kuala Lumpur, Mohd Rezuan.
Malaysia termasuk negara di kawasan yang cepat memberlakukan pembatasan sosial (lockdown) secara ketat pada tahun lalu untuk meredakan penularan Covid-19. Tahun lalu, negara itu mencatat capaian ekonomi terburuk sejak krisis keuangan Asia akhir tahun 1990-an.
Berbeda dengan kebijakan isolasi total nasional pertama yang diberlakukan tahun lalu, kebijakan kali ini tetap memperbolehkan kegiatan ekonomi berjalan. Pasalnya, akibat isolasi total tahun lalu, banyak kegiatan ekonomi harus dihentikan dan menyebabkan perekonomian Malaysia goyang. Kali ini, kegiatan ekonomi tetap boleh berjalan, tetapi kapasitasnya dikurangi.
Pemerintahan Muhyiddin belakangan ini kerap diprotes masyarakat karena penanganan pandemi Covid-19 yang dinilai tidak konsisten dan tidak jelas. Salah satu keluhan publik adalah terkait berjubelnya orang pada saat bazar Ramadhan yang menjual makanan dan minuman di tempat terbuka.
Sejumlah kalangan menyebut, pengumuman kebijakan pembatasan sosial yang baru itu diduga sebagai upaya langkah politik saja karena Muhyiddin dikritik terus baik oleh oposisi maupun sekutu-sekutunya.
Muhyiddin juga dikritik terkait program vaksinasi nasionalnya. Pemerintah Malaysia dinilai lamban memvaksin rakyat karena baru sekitar 1 persen dari 33 juta total penduduk Malaysia yang sudah divaksin. Pemerintah beralasan vaksinasi berjalan lambat karena kurangnya persediaan vaksin. Kiriman vaksin kemungkinan baru akan tiba beberapa bulan ke depan. (REUTERS/AFP/AP)