Hanya berselang sebulan setelah meluncurkan stimulus pandemi Covid-19 senilai 1,9 triliun dollar AS, Presiden Joe Biden mengajukan program ambisius, American Jobs Plan, dengan anggaran 2 triliun dollar AS.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·6 menit baca
AP PHOTO/SETH WENIG
Jembatan George Washington, seperti terlihat dari Fort Lee, New Jersey, AS, 6 April 2021. Presiden AS Joe Biden mengajukan program yang disebut American Job Plan, antara lain untuk memperbaiki kondisi infrastruktur di negara itu, dengan anggaran sebesar 2 triliun dollar AS.
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertekad menjadikan upaya pemulihan dari pandemi Covid-19 sekaligus sebagai momentum menata dan membangun kembali ekonomi negara itu. Tidak main-main, anggaran senilai lebih dari 2 triliun dollar AS disiapkan selama satu dekade mendatang melalui program American Jobs Plan. Biden sesumbar program itu adalah investasi yang akan menciptakan jutaan pekerjaan bagus, membangun kembali infrastruktur negaranya, dan memosisikan AS untuk mengalahkan China.
Biden akan berbicara pada sesi sidang bersama Kongres AS pada 28 April mendatang. Pidatonya pada sesi tersebut akan memberinya kesempatan untuk menyampaikan proposalnya kepada jutaan warga AS. ”Presiden telah menerima undangan Ketua DPR untuk berpidato di Sidang Bersama Kongres pada 28 April, malam sebelum 100 hari dirinya menjabat,” kata Gedung Putih dalam pernyataan tertulis pada tengah pekan lalu.
Biden ingin Kongres tahu bahwa dia tulus membuat kesepakatan tentang program itu. Namun, sejauh ini para anggota parlemen Republik memiliki keraguan yang mendalam. Hal itu terutama menyangkut ruang lingkup paket yang diusulkannya, kenaikan pajaknya, dan premis Biden bahwa program itu adalah titik perubahan bagi AS sebagai kekuatan dunia.
”Saya siap bernegosiasi mengenai sejauh mana proyek infrastruktur saya, serta bagaimana kami membayarnya,” kata Biden ketika bersiap bertemu dengan sejumlah anggota parlemen, awal pekan lalu. ”Kita semua akan menyamakan persepsi kita tentang apa itu infrastruktur.”
Investasi bersejarah
Pemerintahan Biden mengklaim program American Jobs Plan adalah investasi publik bersejarah. Sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB) AS per tahun akan diinvestasikan selama delapan tahun untuk meningkatkan dan merevitalisasi manufaktur. Melalui program itu, Pemerintah AS juga akan berinvestasi dalam penelitian dan sains dasar, menopang rantai pasokan, dan memperkuat perawatan infrastruktur.
”Ini adalah investasi yang disepakati oleh para ekonom terkemuka, akan memberi Amerika pekerjaan yang baik sekarang dan akan terbayar untuk generasi mendatang dengan meninggalkan negara yang lebih kompetitif dan komunitas kita lebih kuat,” demikian pernyataan Gedung Putih dalam rilisnya, akhir Maret lalu.
AP PHOTO/GENE J. PUSKAR, FILE
Sejumlah jembatan menghubungkan dua area yang terpisah oleh Sungai Allegheny di pusat kota Pittsburgh, AS, 2 April 2021.
”Secara total, rencananya akan diinvestasikan sekitar 2 triliun dollar AS pada dekade ini. Jika disahkan bersamaan dengan rencana pajak perusahaan Made in America Presiden Biden, program itu terbayar penuh dalam 15 tahun ke depan dan mengurangi defisit pada tahun-tahun berikutnya,” kata Gedung Putih.
Pandemi telah membuka kedok kerapuhan perawatan infrastruktur AS.
Biden mengakui, masa pandemi Covid-19 telah menekan hebat ekonomi AS. Setahun terakhir lapangan-lapangan kerja hilang, keamanan ekonomi negaranya terancam. Masa pandemi diakui telah mengikis lebih dari 30 tahun kemajuan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan. Pandemi sekaligus telah membuka kedok kerapuhan perawatan infrastruktur AS. AS tertinggal dari pesaing terbesarnya di bidang penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan pelatihan.
AS adalah negara terkaya di dunia, tetapi negara itu menempati peringkat ke-13 dalam hal kualitas infrastruktur secara keseluruhan. Setelah puluhan tahun AS tidak berinvestasi, jalan, jembatan, dan sistem air di negara itu dapat dikatakan terpuruk. Jaringan listrik di Negeri Paman Sam itu diakui rentan terhadap pemadaman dahsyat. Terlalu banyak warga juga tidak memiliki akses pada internet berkecepatan tinggi yang terjangkau dan akses pada perumahan yang berkualitas.
AP PHOTO/SETH WENIG
Warga duduk di bawah tower jaringan listrik tegangan tinggi di North Arlington, New Jersey, AS, 6 April 2021.
Investasi publik domestik sebagai bagian dari ekonomi AS telah turun lebih dari 40 persen sejak tahun 1960-an. Ditarik dari serangkaian data pribadi dan publik, laporan negara yang dikutip kantor berita Associated Press menunjukkan beberapa contoh terpuruknya kondisi infrastruktur di AS dan beban yang harus ditanggung warga. Sepanjang 11.748 kilometer jalan raya di Michigan, misalnya, kondisinya buruk.
Di tempat lain, jalan-jalan yang rusak di Carolina Utara mengharuskan beban biaya tahunan rata-rata sebesar 500 dollar AS pada pengendara. Iowa memiliki 4.571 jembatan yang perlu diperbaiki.
Dikatakan 4 dari 10 kendaraan angkutan umum di Indiana tidak layak pakai. Sekolah-sekolah di Pennsylvania kekurangan 1,4 miliar dollar AS untuk pemeliharaan dan peningkatan. Secara garis besar infrastruktur di sebagian besar negara bagian di AS nilainya buruk. West Virginia dan negara bagian asal Biden, Delaware, nilainya D, hanya satu tingkat di atas nilai terendah. Nilai paling tinggi diraih Georgia dan Utah, itu pun nilainya hanya C plus.
Ditunjukkan pula, empat dari 10 kendaraan angkutan umum di Indiana tidak layak pakai. Sekolah-sekolah di Pennsylvania kekurangan 1,4 miliar dollar AS untuk pemeliharaan dan peningkatan. Secara garis besar nilai infrastruktur di sebagian besar negara bagian di AS buruk. Di West Virginia dan negara bagian asal Biden, Delaware, nilai infrastrukturnya adalah D, hanya satu tingkat di atas nilai terendah. Nilai paling tinggi diraih Georgia dan Utah, itu pun hanya C plus.
DREW ANGERER/GETTY IMAGES/AFP
Karatan terlihat di sana-sini pada Jembatan Theodore Roosevelt, penghubung Washington, DC ke Virginia melintasi Sungai Potomac, 7 April 2021.
Pemerintahan Biden mengklaim American Jobs Plan akan menjadi investasi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Program itu akan membawa Amerika menuju impian yang dihidupi, sejak AS membangun jalan raya antarnegara bagian dan memenangi masa Perlombaan Luar Angkasa. Rencana Biden itu disebut akan menyatukan dan memobilisasi negara untuk menghadapi tantangan besar di zaman terkini, yakni krisis iklim dan ambisi China yang autokrat.
Program tersebut menargetkan 40 persen dari manfaat iklim dan investasi infrastruktur bersih bagi masyarakat yang kurang beruntung. Investasi akan digelar bagi komunitas perdesaan dan komunitas yang terkena dampak transisi berbasis pasar ke energi bersih.
Berbagai pertanyaan
Media Financial Times menyatakan program American Jobs Plan adalah program reformasi ekonomi yang luas, mencakup pendidikan dan pengurangan dampak atas perubahan iklim. Pertanyaannya adalah apakah dari sisi waktu pengajuan proposal itu sudah tepat?
Proposal tersebut diajukan hanya sebulan setelah stimulus fiskal pandemi senilai 1,9 triliun dollar AS diluncurkan. Pemberlakuan program baru yang tergesa-gesa dikhawatirkan dapat membuat ekonomi AS kepanasan.
SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP
Tanda peringatan ada proyek konstruksi di sebuah ruas jalan di Central Falls, Rhode Island, Amerika Serikat, 9 April 2021. Rhode Island merupakan salah satu negara bagian dengan kondisi infrastruktur terburuk di AS.
Pertanyaan lain adalah soal pendanaan. Stimulus ekonomi Biden sebelumnya menggunakan utang, sehingga tidak ada kelompok pemilih atau kelompok kepentingan tertentu yang diminta untuk berkorban. Namun, program American Jobs Plan membuka peluang adanya kenaikan pajak perusahaan. Biden setidaknya menghadapi pilihan sulit dari manajemen ekonomi. Praktik kenaikan pajak dapat memiliki bahaya politis dan praktis. Hal itu harus benar-benar diperhatikan Biden dan para pembantunya.
Bersamaan dengan proposal American Jobs Plan, Biden memang mengusulkan perbaikan kode pajak perusahaan di AS. Harapannya adalah adanya insentif pada penciptaan lapangan kerja dan investasi di negara itu. Perbaikan kode pajak perusahaan diharapkan menghentikan pengalihan keuntungan yang tidak adil dan boros yang dinikmati para pengemplang pajak dan memastikan bahwa perusahaan besar membayar bagiannya secara adil.
Undang Undang Perpajakan 2017 dinilai Pemerintahan Biden hanya memperburuk sistem yang tidak adil. Sebanyak 91 perusahaan Fortune 500 membayar pajak perusahaan federal sebesar 0 dollar AS atas pendapatannya pada tahun 2018. Faktanya, menurut analisis terbaru oleh Joint Committee on Taxation, Undang Undang Pajak tahun 2017 memotong tarif rata-rata yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi setengahnya.
Sejumlah ketentuan dalam UU Pajak tahun 2017 juga menciptakan insentif baru untuk mengalihkan keuntungan dan lapangan kerja ke luar negeri. Reformasi Biden akan memperbaiki kondisi itu dan secara fundamental mereformasi cara kode pajak memperlakukan perusahaan terbesar.
