186 Kelompok Sipil Asia Tenggara Desak ASEAN Lebih Responsif atas Myanmar
Secara umum, langkah-langkah awal konstruktif yang telah diambil ASEAN dipuji. Namun, ditegaskan juga bahwa masih banyak lagi yang harus dilakukan ASEAN mengingat semakin buruknya kondisi di Myanmar.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
AP
Pelayat membawa peti mati warga yang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Myanmar saat dikremasi di Yangon, Myanmar, Senin (29/3/2021). Aparat keamanan junta Myanmar telah menewaskan sedikitnya 510 warga sipil dalam hampir dua bulan sejak kudeta militer 1 Februari lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 186 kelompok sipil di Asia Tenggara, Kamis (8/4/2021), mendesak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menunjukkan rasa urgensi yang lebih besar atas semakin memburuknya situasi di Myanmar pascakudeta militer di negara itu pada 1 Februari 2021. Mereka mengusulkan agar ASEAN mengirimkan Utusan Khusus ke Myanmar dan delegasi perwakilan negara-negara ASEAN, bekerja sama dengan Dewan Keamanan PBB, untuk terlibat dengan semua pihak dengan tujuan mengakhiri kekerasan dan membantu mencapai solusi politik yang berkeadilan sekaligus dapat diterima oleh publik Myanmar.
Desakan itu menjadi bagian dalam deklarasi bersama yang dihasilkan sebuah acara virtual bertajuk South East Asian People-to-People Region Hall on the Crisis in Myanmar. Acara itu dikoordinasi Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, dan Presiden Timor Leste 2007-2012 yang juga penerima Nobel Perdamaian, Ramos Horta. Deklarasi bersama itu dibacakan secara bergantian oleh para peserta acara itu pada Kamis menjelang petang.
Secara umum para peserta itu memuji langkah-langkah awal konstruktif yang telah diambil ASEAN. Namun ditegaskan juga bahwa masih banyak lagi yang harus dilakukan mengingat semakin buruknya kondisi di Myanmar. Deklarasi itu akan dikomunikasikan kepada para aktor politik di Myanmar, sepuluh negara anggota ASEAN dan Timor Leste, Sekretaris Jenderal ASEAN, PBB, dan komunitas internasional. Deklarasi bersama tersebut diharapkan juga dapat memberikan dampak moral dan insentif politik untuk membantu masyarakat Myanmar, terutama menjelang pertemuan ASEAN tentang Myanmar yang akan diadakan di Jakarta.
Dino Patti Djalal menyatakan, apa yang terjadi di Myanmar lewat kudeta militer dan pascakudeta dan bagaimana kita bersama menanggapinya mengungkapkan siapa kita sebagai warga Asia Tenggara. Secara bersamaan, tanggapan atau respons itu sekaligus mengungkapkan tentang apa ASEAN itu.
”Apa yang terjadi di Myanmar bukan hanya urusan pemerintah. Kita, orang-orang, punya suara; dan keberadaan kita itu penting,” kata Dino. ”Senjata terbesar kita adalah opini publik. Opini publik adalah hal yang sangat kuat. Ia dapat memulai proses, memberi energi pada gerakan, dapat mengubah persepsi, dapat membentuk kebijakan, dapat berdampak, dan dapat membuat perbedaan.”
AP
Warga sipil berbaris dengan perisai darurat saat unuk rasa di Mandalay, Myanmar, Jumat (12/3/2021). Sepanjang Kamis (11/3), sebanyak 12 pengunjuk rasa tewas akibat respons keras aparat.
Dino mengatakan, warga Asia Tenggara telah menyaksikan bagaimana prinsip tidak ikut campur tangan urusan sebuah negara yang diusung ASEAN justru digunakan sebagai alasan untuk tidak melakukan apa-apa dan tidak mengambil sikap. Padahal, prinsip itu sesungguhnya dinilai bukan tentang sikap dan pilihan untuk berdiam diri saat di sebuah wilayah di ASEAN terjadi aneka pelanggaran HAM.
Ini bukan tentang diam ketika para pemimpin terpilih sedang dipenjara. Tidak ikut campur tangan bukanlah tentang diam ketika sebuah ’kamar’ di rumah Asia Tenggara kita ada yang terbakar.
”Ini bukan tentang diam ketika para pemimpin terpilih sedang dipenjara. Tidak ikut campur tangan bukanlah tentang diam ketika sebuah ’kamar’ di rumah Asia Tenggara kita ada yang terbakar,” kata Dino.
Adapun Horta menilai, sentralitas ASEAN dan Komunitas ASEAN akan menjadi klise belaka, tanpa substansi dan tujuan, jika para pemimpin tidak melawan perampas kekuasaan dan mengkhianati harapan rakyat Myanmar yang berjuang dengan damai dan dalam kondisi setengah mati.
Korban tewas bertambah
Dari Yangon dilaporkan korban tewas dari kalangan warga sipil di Myanmar pada Kamis bertambah sebanyak 11 orang. Jika merujuk pada data yang dihimpun oleh Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) sebelumnya, maka dengan tambahan korban terbaru itu maka kini korban tewas akibat respon keras junta militer terhadap para demonstran di negara itu telah menembus 600 orang. Korban tewas terbaru itu adalah para pengunjuk rasa yang melakukan aksinya di Taze, sebuah kota di barat laut Myanmar.
AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Sebuah aksi unjuk rasa warga sipil digelar di Myanmar sejak kudeta militer, 1 Februari 2021. Aksi-aksi itu diharapkan bisa membakar semangat warga Myanmar dari berbagai penjuru untuk terus memperjuangkan nasib mereka, demokrasi, dan keluar dari tekanan militer.
Laporan media Myanmar, yakni Myanmar Now dan Irrawady, menyebutkan enam truk tentara dikerahkan untuk meredam pengunjuk rasa di Taze. Para pengunjuk rasa melawan kekerasan aparat dengan aneka senjata tajam dan juga bom api ketika militer menambah pasukan sebanyak lima truk lagi ke arah kerumunan. Sehari sebelumnya, dalam sebuah demonstrasi di kota Kale, aparat juga menewaskan 11 warga Myanmar lainnya. Laporan media menyebutkan aparat menembakkan peluru tajam, granat, dan senapan mesin ke pengunjuk rasa yang menuntut pemulihan pemerintahan sipil di negara itu.
Aparat Myanmar pada Kamis menangkap Paing Takhon (24), seorang aktor, penyanyi dan model Myanmar terkemuka yang telah mendukung protes anti-kudeta di negara itu. Takhon ditangkap pada Kamis pagi ketika junta memburu lebih dari 100 selebriti karena mendukung gerakan tersebut. Takhon diketahui telah aktif dalam gerakan protes baik secara langsung di rapat umum maupun melalui banyak pengikut di media sosial.
Saudara perempuan Takhon, Thi Thi Lwin, dalam unggahannya di media sosial Facebook mengungkapkan, sekitar 50 tentara dengan delapan truk militer datang ke rumah ibunya di North Dagon, Yangon, menangkap Takhon.
”Karena dia sakit parah, mereka menangkapnya dengan tenang tanpa kekerasan. Kami tidak tahu ke mana dia dibawa,” tambahnya. Merujuk pada unggahannya di medsos, Takhon diketahui menderita sakit. Takhon memiliki pengikut lebih dari 1 juta di medsos Facebook dan Instagram.
AFP/NIKLAS HALLE'N
Duta Besar Myanmar untuk Inggris, Kyaw Zwar Minn, berdiri bersama petugas polisi saat dikunci di luar Kedutaan Besar Myanmar di London, Inggris, Rabu (7/4/2021). Tokoh militer Myanmar telah mengambil alih misi diplomatik dan melarang Minn untuk mengakses gedung itu. Minn menyatakan bahwa atase pertahanan telah menduduki kantor kedutaan tersebut. Junta militer Myanmar diketahui memanggil duta besar bulan lalu setelah ia merilis pernyataan yang mendesak mereka membebaskan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
Sementara di London, Inggris, Duta Besar Myanmar untuk London, Kyaw Zwar Minn, tidak dapat masuk ke gedung kedutaan Myanmar di London. Empat sumber diplomatik yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa wakil duta besar Chit Win telah mengambil alih tanggung jawab Myanmar di London. Dia serta atase militer di kedutaan besar itu tidak mengizinkan Minn untuk masuk ke gedung kedutaan.
Pemerintah Inggris mengecam tindakan junta terhadap Minn itu. Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, dalam cuitannya di medsos Twitter, menyatakan dukungannya terhadap Minn. Sepanjang malam Minn dilaporkan berada di depan gedung kedutaan Myanmar itu karena tidak dapat masuk ke gedung itu.
”Kami mengecam aksi-aksi bullying rezim militer Myanmar di London kemarin dan saya menaruh hormat atas keberanian Kyaw Zwar Minn,” kata Raab. (AFP/REUTERS)
