Jakarta Siapkan Pertemuan Pemimpin ASEAN Bahas Krisis Myanmar

Brunei Darussalam dan Malaysia sepakat agar para pemimpin ASEAN bertemu di Jakarta membahas perkembangan di Myanmar.

ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY

Presiden Joko Widodo (kedua dari kanan) bergandengan tangan dengan para pemimpin pemerintahan negara ASEAN saat upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-35 ASEAN di Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019).

BANDAR SERI BEGAWAN, SELASA — Pemerintah Brunei Darussalam yang tahun ini memegang keketuaan Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, bersama Pemerintah Malaysia mendukung pertemuan pemimpin ASEAN untuk membicarakan perkembangan situasi di Myanmar. Kedua pemerintah meminta menteri dan pejabat senior mereka melakukan ”persiapan yang diperlukan untuk pertemuan yang akan diadakan di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia”.

Dukungan Brunei Darussalam dan Malaysia itu disampaikan dalam pernyataan bersama kedua perwakilan pemerintah di Bandar Seri Begawan, Senin (5/4/2021). Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin bertemu dengan Sultan Brunei Darussalam Hasanah Bolkiah dalam kunjungan resmi dua hari Muhyiddin ke Bandar Seri Begawan. Muhyiddin sampai di Bandar Seri Begawan pada Minggu (4/4) petang.

”Kedua pemimpin sepakat agar para pemimpin ASEAN bertemu membahas perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar,” kata mereka dalam pernyataan bersama itu.

Baca juga: ”Shuttle Diplomacy” Retno Berlanjut, RI Desak Akses Kemanusiaan di Myanmar

Mereka tidak menyebutkan kapan pertemuan itu akan digelar di Jakarta. Kedua pemimpin itu menyatakan keprihatinan atas meningkatnya jumlah korban jiwa di Myanmar. ”Mereka (Muhyiddin dan Sultan Bolkiah) mendesak semua pihak menahan diri dari menghasut kekerasan lebih lanjut, dan bagi semua pihak untuk segera menahan diri dan fleksibilitas sepenuhnya.”

KOMPAS/STR

Seorang pria berlari melewati barikade jalan dan membakar puing-puing, Senin, 22 Maret 2021, dalam unjuk rasa antikudeta militer di Mandalay, Myanmar.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah membenarkan bahwa pertemuan para pemimpin ASEAN akan digelar di Jakarta. Sampai saat ini para pihak tengah memastikan hal-hal detail terkait dengan pertemuan itu. Faizasyah mengungkapkan hal detail yang tengah dibahas dan berusaha dipastikan adalah termasuk terkait waktu pelaksanaan pertemuan itu.

Sebagaimana diwartakan, Myanmar telah jatuh ke dalam krisis sosial dan keamanan sejak kudeta militer 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Aktivis mengatakan, setidaknya 557 orang telah tewas akibat tindakan kejam pasukan keamanan junta militer atas protes dan pemogokan di seluruh negeri. Tindakan junta dilaporkan semakin keras terhadap masyarakat dan telah membatasi akses internet sehingga menghalangi akses informasi atas apa yang terjadi secara aktual di Myanmar.

Pemerintah Indonesia telah memimpin upaya anggota ASEAN mencari solusi atas apa yang terjadi di Myanmar. Bersama para pihak, Indonesia mendorong solusi yang dinegosiasikan atas Myanmar.

Pemerintah Indonesia telah memimpin upaya anggota ASEAN atas apa yang terjadi di Myanmar. Bersama para pihak, Indonesia mendorong solusi yang dinegosiasikan atas Myanmar. Myanmar sendiri adalah salah satu anggota ASEAN. ASEAN menjunjung tinggi konsensus, tetapi pandangan yang berbeda dari 10 anggotanya tentang bagaimana menanggapi penggunaan kekuatan mematikan oleh militer junta Myanmar terhadap warga sipil dan kebijakan ASEAN soal tidak ikut campur antaranggota ASEAN dinilai telah membatasi kemampuannya bertindak.

Pada pekan ketiga Maret lalu, Presiden Joko Widodo menyerukan agar junta militer di Myanmar segera menghentikan kekerasan dan mengambil langkah dialog. Selain menyampaikan dukacita kepada korban dan keluarga korban, dalam keterangan resmi, Presiden juga mendesak agar kekerasan di Myanmar dihentikan. Presiden mengatakan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.

Desakan Presiden Jokowi

Selain itu, Presiden juga mendesak agar dialog digelar untuk memulihkan stabilitas, perdamaian, dan demokrasi. ”Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei sebagai Ketua ASEAN agar dimungkinkan segera digelar pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar,” kata Presiden kala itu.

Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Muhyiddin menyerukan hal senada. Dalam pernyataan resmi, Muhyiddin mengatakan, penggunaan kekerasan mematikan yang terus-menerus terhadap warga sipil dan tidak bersenjata adalah tindakan yang tidak dapat diterima. ”Penggunaan amunisi aktif untuk melawan unjuk rasa damai tidak dapat diterima,” kata Muhyiddin dalam pernyataan resmi kepada media.

Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura semuanya telah menyatakan kekhawatiran atas pembunuhan para demonstran dan mendukung pertemuan tingkat tinggi yang mendesak tentang Myanmar. Menteri luar negeri negara-negara itu masing-masing secara terpisah, antara lain, mengadakan pembicaraan dengan Menlu China pekan lalu.

AP

Pengunjuk rasa antikudeta berbaris dengan membawa perisai terbuat dari potongan drum di Mandalay, Myanmar, Jumat (12/3/2021).

Dalam rangkaian diplomasi yang dilakukan Indonesia, Menlu RI Retno LP Marsudi, antara lain, mendesak agar militer Myanmar membuka akses dan kunjungan kemanusiaan, terutama kepada para pihak yang ditahan. Permintaan tersebut turut disampaikan Retno saat bertemu dengan pejabat Myanmar, U Wunna Maung Lwin, dan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Bangkok, Thailand, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Indonesia-Jepang Cermati Isu Myanmar dan Laut China Selatan

Dari Yangon dilaporkan, para demonstran di Myanmar awal pekan ini menggelar protes menuntut pemulihan pemerintahan Suu Kyi. Mereka juga menyerukan penyaluran pendapat secara nasional yang lebih terkoordinasi sekaligus menentang langkah militer dalam upaya menekan penggalangan oposisi terhadap pemerintahan junta.

Merujuk pada foto-foto yang diunggah di beberapa media sosial, terlihat para demonstran memegang aneka poster. Pesan yang disampaikan rata-rata senada, yakni meminta dukungan sekaligus keterlibatan dunia internasional atas situasi menyesakkan di Myanmar. Mereka juga mendesak agar warga masyarakat Myanmar terus meminta junta menyerahkan kembali kekuasaan sipil di negara itu. (AFP/REUTERS)