AS Tekan Arab Saudi agar Bubarkan Unit Pasukan Khusus di Bawah Kendali MBS
Gedung Putih tutup mata meski Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman mengetahui dan menyetujui pembunuhan jurnalis ”The Washington Post”, Jamal Khashoggi. Tindakan pengabaian itu dinilai berbahaya.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
WASHINGTON, SELASA — Pemerintah Amerika Serikat terus menekan Arab Saudi, Senin (1/3/2021) waktu setempat, terkait kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, dua tahun silam. Washington mendapat kritik atas langkahnya yang tidak menghukum secara langsung Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) atas keterlibatan MBS dalam kasus itu, seperti diumumkan AS.
Laporan resmi Badan Pusat Intelijen Amerika Serikat (CIA) yang dirilis Jumat (26/2/2021) menyebutkan, pembunuhan Jamal Khashoggi, kolumnis The Washington Post, diketahui dan disetujui Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman. Namun, sejauh ini Pemerintah Amerika Serikat memilih tidak memberikan sanksi terhadap putra Raja Salman tersebut.
Tekanan Washington diberikan kepada Arab Saudi dengan mendesak pembubaran tim khusus yang diperintahkan oleh Pangeran MBS dalam misi pembunuhan Khashoggi. Dokumen CIA menunjukkan, 7 dari 15 anggota tim khusus itu berasal dari unit Pasukan Intervensi Cepat, yang ”dibentuk untuk membela Putra Mahkota” dan ”hanya melaksanakan perintahnya”.
”Kami telah mendesak Arab Saudi untuk membubarkan kelompok ini dan kemudian mengadopsi reformasi kelembagaan untuk memastikan kegiatan operasi anti-pembangkangan dihentikan sepenuhnya,” kata Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Senin (1/3/2021).
Presiden AS Joe Biden menempuh kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan pemerintahan pendahulunya, Donald Trump. Sementara Trump memilih menutup dan menyembunyikan keterlibatan MBS dalam kasus tersebut, Biden memilih mengumumkan temuan investigasi dalam dokumen CIA.
”Kami telah memperjelas dan akan terus melakukannya. Pembunuhan brutal Jamal Khashoggi 28 bulan lalu tetap merupakan tindakan yang tidak dapat diterima,” ujar Price.
Sanksi yang diberikan oleh pemerintahan Biden hanya berupa larangan transaksi dengan anggota pasukan yang diduga terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. Setiap transaksi yang dilakukan individu atau entitas bisnis AS dengan mereka akan dimasukkan sebagai sebuah tindak kejahatan. Selain itu, mereka melarang masuknya 76 warga Arab Saudi, termasuk para pejabat, yang dinilai telah melecehkan para pembangkang.
Namun, tidak demikian halnya dengan MBS, Sang Putra Mahkota berusia 35 tahun. Pemerintah AS memilih tidak memberikan sanksi apa pun terhadap pemimpin de facto Arab Saudi tersebut. Sikap ini berbeda dari langkah yang biasa ditempuh AS bila seorang pemimpin negara terlibat dalam aksi brutal yang berseberangan kebijakan AS.
Saat ditanya mengenai mengapa tidak ada tindakan yang diambil oleh Gedung Putih terhadap Pangeran MBS, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan, meski saat ini ”lolos”, kebijakan itu tidak selamanya. ”Tentu saja kami berhak untuk mengambil tindakan apa pun pada waktu dan cara yang kami pilih,” kata Psaki.
Duta Besar Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Abdallah Al-Mouallimi mengatakan, laporan badan intelijen AS itu sama sekali tidak memberikan bukti yang kuat keterlibatan Pangeran MBS.
”Laporan itu didasarkan pada apa yang bisa, apa yang harus, apa yang mungkin dan tidak akan membuktikan tuduhan itu tanpa keraguan,” kata Abdallah dalam cuitannya di Twitter.
Dia menambahkan, Pangeran MBS telah dengan berani menerima tanggung jawab moral, menyerahkan tertuduh ke pengadilan, dan berjanji mereformasi intelijen. Masalah ini dalam pandangannya telah dinyatakan selesai dan ditutup.
Kehilangan legitimasi
Tunangan Khashoggi yang berasal dari Turki, Hatice Cengiz, menyatakan bahwa dengan adanya laporan mengenai keterlibatan Pangeran MBS dalam pembunuhan Khashoggi telah membuat putra mahkota itu kehilangan legitimasi. ”Sangat penting bahwa putra mahkota, yang memerintahkan pembunuhan brutal terhadap orang yang tidak bersalah, harus dihukum tanpa penundaan,” kata Cengiz dalam cuitannya.
Dia menambahkan, dibawanya Pangeran MBS ke muka pengadilan tidak hanya akan membawa keadilan bagi dirinya dan keluarga Khashoggi, tetapi juga mencegah kejadian yang sama terulang lagi di masa depan.
Pernyataan Cengiz digemakan oleh Agnes Callamard, pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar hukum, ketika berbicara di Geneva, Swiss. Callamard menilai kelambanan sikap AS atas tindakan pembunuhan itu sangat mengkhawatirkan.
”Dalam pandangan saya, sangatlah bermasalah jika tidak berbahaya untuk mengakui kesalahan seseorang dan kemudian memberi tahu kami bahwa mereka tidak akan melakukan apa pun,” kata Callamard.
Dia menyerukan kepada Pemerintah AS untuk mengambil tindakan atas laporan intelijennya itu dan memberi sanksi terhadap Pangeran MBS. Desakan serupa disampaikan Senator Demokrat Ron Wyden. Dia menilai Pangeran MBS sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab moral atas kejahatan keji yang berada di bawah pengawasannya langsung.
”Harus ada konsekuensi pribadi untuk MBS. Dia harus mendapat sanksi, termasuk keuangan, perjalanan, dan hukum. Pemerintah Arab Saudi harus menanggung konsekuensi serius selama dia tetap menjabat di pemerintahan,” katanya. (AP/AFP/REUTERS)