Pemerintah AS menyebut Mohammed bin Salman (MBS) menyetujui pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul, Turki, tahun 2018. Menlu AS Antony Blinken menyebut, AS tengah mengalibrasi hubungan dengan Arab Saudi.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
WASHINGTON, MINGGU — Hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menegang setelah laporan intelijen AS, Jumat (26/2/2021), waktu AS, menyebut keterlibatan Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman, akrab disebut MBS, dalam pembunuhan kolumnis The Washington Post asal Arab Saudi, Jamal Khashoggi, tahun 2018. Pemerintah AS menempatkan 76 warga Saudi dalam daftar hitam Washington, tetapi tak secara khusus memberikan sanksi kepada MBS.
Washington juga membekukan aset dan transaksi mencurigakan yang dilakukan mantan intelijen dan anggota pasukan khusus Saudi yang diduga menjadi eksekutor dalam pembunuhan Khashoggi. Khashoggi (59) dibunuh dan dimutilasi di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada Oktober 2018 oleh tim yang diduga beranggotakan 15 anggota pasukan khusus Arab Saudi.
Ini merupakan pertama kali Pemerintah AS secara terbuka menyebut nama MBS terlibat dalam pembunuhan Khashoggi. MBS disebut menyetujui operasi di Istanbul itu. Laporan intelijen AS menyebutkan, mengingat pengaruh Pangeran Mohammed, sangat tidak mungkin pembunuhan itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan dan izinnya.
”Apa yang kami lakukan ini... bukanlah untuk merusak hubungan (dengan Arab Saudi), melainkan untuk merekalibrasi agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai kami,” kata Antony Blinken, Menteri Luar Negeri AS, kepada wartawan.
Laporan intelijen tersebut sejatinya sudah selesai disusun pada masa pemerintahan Donald Trump. Namun, Trump memilih tak membuka laporan itu. ”Laporan itu telah ada dan disimpan sedemikian rupa, pemerintahan sebelumnya bahkan tak akan merilisnya... sungguh keterlaluan,” kata Biden.
Biden, Kamis (25/2/2021) malam, berbicara melalui saluran telepon dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud. Gedung Putih sebelumnya menjelaskan, Biden tidak berniat berbicara dengan MBS sejak Biden dilantik.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan menyanggah isi laporan intelijen AS itu. Riyadh menyatakan hal-hal dalam laporan itu sebagai ”penilaian negatif, salah, dan tidak dapat diterima” serta menolak ”tindakan apa pun yang menyangkut pemimpinnya”.
Dalam kasus pembunuhan Khashoggi, Pemerintah Arab Saudi awalnya mengatakan tidak memiliki informasi tentang Khashoggi. Belakangan, Riyadh mengakui adanya pembunuhan Khashoggi. Namun, mereka menganggap tindakan itu adalah buah dari operasi yang tidak melibatkan Pangeran MBS.
Di tengah pengasingannya, mendiang Khashoggi pada awal Oktober 2018 diminta oleh duta besar Saudi untuk AS datang ke konsulat Saudi di Istanbul. Dia diminta ke sana jika jurnalis veteran itu ingin mendapatkan dokumen untuk pernikahannya dengan perempuan Turki, Hatice Cengiz. Alih-alih mendapatkan hal yang dijanjikan padanya, Khashoggi dibunuh, lalu jasadnya dimutilasi.
Aksi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diduga beranggotakan 15 anggota pasukan khusus Saudi. Tim itu dikirim dari Riyadh di bawah arahan seorang pembantu utama Pangeran MBS, Saud al-Qahtani. Badan Intelijen Pusat (CIA) menyimpulkan bahwa Pangeran MBS memerintahkan pembunuhan tersebut, tetapi Trump menolak untuk merilis laporan tersebut.
Bergesernya pendekatan AS
Menurut Varsha Koduvayur, analis riset pada Foundation for Defense of Democracies, lembaga think-tank konservatif di Washington, langkah AS dalam kasus itu mengindikasikan ”posisi keseluruhan Biden terhadap Saudi: meletakkan nilai-nilai sebagai pusat kebijakan luar negeri AS, menekankan hak asasi manusia, dan meninggalkan pendekatan transaksional dalam empat tahun terakhir (di bawah Trump), sambil memelihara hubungan”.
”Tim kebijakan luar negeri Biden terdiri atas para ahli berpengalaman, yang tidak naif untuk berpikir bahwa mereka akan mampu mencapai tujuan di Timur Tengah tanpa berhubungan dengan negara Saudi yang masih menancapkan jangkar, meski tidak lagi sepenuhnya, pada minyak dan keamanan di Teluk,” kata Kristin Diwan dari Arab Gulf States Institute di Washington.
”Karena itu, mereka tak menjatuhkan sanksi kepada Mohammed bin Salman untuk memberikan ruang hubungan dengan negara Saudi dan pemimpin tertingginya.”
Sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Khashoggi, Pemerintah AS menerbitkan Undang-Undang Khashoggi. UU itu berisi larangan masuk ke AS bagi setiap warga asing yang diduga sebagai pembangkang di negaranya. UU itu juga ditujukan bagi orang asing yang diduga telah mencederai wartawan dan keluarganya.
Dalam pengumuman yang disampaikan Menlu Antony Blinken, Washington segera menempatkan 76 orang Saudi dalam daftar hitam. Departemen Keuangan AS juga mengumumkan pembekuan aset dan transaksi mencurigakan mantan pejabat intelijen serta para anggota pasukan khusus Saudi yang terlibat dalam pembunuhan Kashoggi.
”Kami telah memperjelas bahwa ancaman dan serangan ekstrateritorial oleh Arab Saudi terhadap aktivis, pembangkang dan jurnalis harus diakhiri. Mereka tidak akan ditoleransi oleh AS,” kata Blinken dalam sebuah pernyataan.
Ketika ditanya lebih jauh oleh pers tentang mengapa respons Washington tidak tertuju pada MBS, Blinken menyatakan bahwa respons itu lebih besar atau luas daripada tertuju pada satu orang tertentu. Dengan respons tersebut, kata dia, Biden tidak bermaksud memutuskan hubungan dengan Riyadh, tetapi menyesuaikan kembali Washington agar lebih sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai Amerika.
Sebuah kelompok advokasi yang didirikan oleh Khashoggi, Demokrasi untuk Dunia Arab Sekarang, meminta Presiden AS untuk menjatuhkan sanksi kepada MBS. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Biden juga mendorong tindakan lebih lanjut.
”Kami juga harus memastikan bahwa ada konsekuensi nyata bagi individu seperti MBS; jika tidak, para otokrat di seluruh dunia akan mendapatkan pesan bahwa impunitas adalah aturannya,” kata Bob Menendez, Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS.
Seorang pejabat AS menilai, pemerintahan Biden bagaimanapun harus tetap berhubungan langsung dengan MBS atas sejumlah urusan utama dalam hubungan AS-Arab Saudi. Hal itu menjadikan Washington secara langsung-tidak langsung tidak dapat menyasar MBS, yang juga menjabat Menteri Pertahanan Arab Saudi, dalam sanksi terkait pembunuhan Khashoggi.
Adapun sejumlah pengamat Arab Saudi tetap percaya bahwa peristiwa pembunuhan itu bisa saja terjadi tanpa sepengetahuan MBS, sekalipun MBS telah memenjarakan para pengkritik dan mengunci faksi-faksi yang bersaing di keluarga Kerajaan Arab Saudi. (AFP/AP/SAM)