Filipina diuntungkan dengan sikap pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden, terutama ketika berhadapan dengan China dalam sengketa di Laut China Selatan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/TED ALJIBE
Foto dokumentasi yang diambil pada 9 Mei 2014 merekam peristiwa di mana Filipina dan Marinir AS mengambil posisi selama latihan di sebuah pantai yang menghadap Laut China Selatan di San Antonio, Provinsi Zambales, Filipina.
MANILA, JUMAT — Filipina akan diuntungkan jika ada penekanan baru pemerintahan Amerika Serikat di Asia oleh Presiden AS Joe Biden. AS bisa membantu negara itu untuk menjadi penyeimbang China di kawasan.
”Menjadi salah satu sekutu Amerika di kawasan Indo-Asia Pasifik, Filipina dapat memperoleh keuntungan dari pergeseran pemerintahan Biden di wilayah Asia,” kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana, Jumat (29/1/2021).
Lorenzana mengatakan, Filipina menyambut baik prospek era baru hubungan dengan AS di bawah Biden. Dia juga menyatakan, persaingan geopolitik yang telah berlangsung lama antara Washington dan Beijing akan menguji kemampuan negaranya dalam menyeimbangkan hubungan.
Filipina, bekas koloni AS, telah lama mejadi sekutu Washington. Namun, di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, hubungan Filipina telah menghangat dengan negara pesaing AS, yaitu Rusia dan China. Imbalan bagi kehangatan itu adalah janji bantuan, pinjaman, dan investasi senilai miliaran dollar AS.
REUTERS/PHILIPPINES' DEPARTMENT OF NATIO
Sebuah foto dari Kementerian Pertahanan Filipina memperlihatkan jalur baru pantai di Pulau Thitu di area sengketa Laut China Selatan, awal Juni 2020.
Pernyataan Delfin soal AS tidak terlepas dari memanasnya hubungan antara Filipina dan China selama sepekan terakhir yang dipicu penerapan Undang-Undang Penjaga Pantai oleh Beijing, pekan lalu.
UU itu memberikan kewenangan kepada penjaga pantai China untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan, termasuk penggunaan senjata, saat kedaulatan negara, hak kedaulatan dan yurisdiksi dilanggar secara ilegal oleh organisasi atau individu asing di laut.
Berdasar UU ini penjaga pantai juga diberi kewenangan untuk menghancurkan bangunan negara lain yang ada di atas terumbu karang dan pulau-pulau yang diklaim oleh China dan menyita, menembak, atau mengusir kapal asing yang secara ilegal memasuki perairan teritorial China. Filipina memprotes keras penerapan UU ini.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Rabu (27/1/2021), menyatakan, Washington mendukung negara-negara Asia Tenggara melawan tekanan dari China, yang mengklaim 90 persen Laut China Selatan sebagai wilayah teritorialnya.
China tidak mengakui dan mengabaikan keputusan arbitrase internasional tahun 2016 yang membatalkan klaimnya di perairan tersebut, yang tumpang tindih dengan dengan Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan.
China telah bertahun-tahun mengklaim sejumlah pulau di Laut China Selatan, yang berbatasan dengan sejumlah negara, termasuk Filipina, dan membangun sejumlah bangunan di atasnya.
Adanya UU itu menambah ketegangan setelah Pentagon mengirim kapal induk AS USS Theodore Roosevelt ke Asia Timur dan Asia Tenggara untuk memulai misi ”kebebasan navigasi” di Laut China Selatan.
Kapal induk itu berlayar di atau dekat dengan perairan yang diklaim China untuk menggarisbawahi penolakan Washington atas klaim tersebut.
”Saya khawatir kami sekarang harus lebih berhati-hati dalam menangani hubungan kami dengan kedua negara. Kami tidak ingin terjebak di tengah,” kata Jose Manuel Romualdez, Duta Besar Filipina untuk Washington.
Peringatan Biden
Presiden AS Joe Biden dan para pembantunya mengirimkan peringatan yang jelas terhadap Beijing soal aksi-aksinya yang ekspansionis di Asia Timur dan Asia Tenggara.
Dalam beberapa pernyataannya, Biden dan para pembantunya menggarisbawahi dukungan untuk sekutu mereka di kedua kawasan, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Filipina, yang menandakan penolakan Washington atas klaim teritorial sepihak China di wilayah yang disengketakan.
BAKAMLA RI
Kapal Coast Guard China 5204 akhirnya keluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dihalau kapal Bakamla KN Pulau Nipah 321, Senin (14/9/2020).
Dalam perbincangannya dengan PM Jepang Yoshihide Suga, Rabu (27/1/2021), Presiden Biden menyatakan pemerintahannya berkomitmen mendukung Jepang, termasuk upaya Negeri Matahari Terbit itu mempertahankan Kepulauan Senkaku yang juga diklaim oleh China. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin juga menekankan bahwa mempertahankan Senkaku adalah bagian Perjanjian Keamanan AS-Jepang.
Penegasan yang sama juga disampaikan Austin serta Menlu AS Antony Blinken untuk Taiwan dan Filipina. Blinken mengatakan kepada mitranya di Filipina bahwa perjanjian pertahanan bersama mewajibkan AS untuk mempertahankan dan melindung Filipina dari serangan di Pasifik, yang berlaku juga untuk wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.
Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan, Pemerintah AS menekankan pentingnya mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang didasarkan pada hukum dan norma internasional yang ada di kawasan serta bebas dari perilaku jahat. (AFP/Reuters)
