Demokrat Dorong Pemakzulan Trump, Senator Republikan Mendukung
Kubu Demokrat berupaya memakzulkan Presiden AS Donald Trump. Wakil Presiden AS Mike Pence pun didesak menggunakan Amendemen Ke-25 Konstitusi AS untuk memecat Trump.
Foto 18 Desember 2019, Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi menunjuk poster bergambar bendera Amerika Serikat saat debat soal pasal-pasal pemakzulan di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat.
Kubu Demokrat, yang didukung beberapa senator Republikan, terus mendorong pemakzulan Trump. Pence pun didesak memakai Amendemen Ke-25 Konstitusi AS untuk memecat Trump.
WASHINGTON DC, SENIN — Partai Demokrat tidak hanya terus mendorong upaya pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tetapi juga mendesak Wakil Presiden Mike Pence dan kabinet untuk memberhentikan Trump.
Salah satu alasan terbesar yang digunakan adalah bahwa sosok Trump menjadi ancaman bagi demokrasi AS, terutama setelah penyerbuan ke Gedung Capitol oleh massa pendukung Trump yang menolak kekalahan calon presiden dari Partai Republik ini pada Pilpres AS, 3 November 2020.
Tindakan Demokrat tidak hanya didukung anggota partainya sendiri, tetapi juga dari beberapa senator Partai Republik. Selain itu, upaya Demokrat kali ini mendapatkan dukungan yang luas dari warga AS.
”Kami akan bertindak dengan segera karena presiden ini (merujuk Trump) merupakan ancaman yang membahayakan. Kengerian yang terjadi ialah serangan terhadap demokrasi kita, yang dilakukan presiden, semakin intensif dan begitu pula kebutuhan untuk segera melakukan tindakan,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi.
Baca juga: Proses Pemakzulan Presiden Donald Trump Segera Dimulai
Menurut rencana, Pelosi dan sejumlah anggota DPR lainnya akan melakukan pemungutan suara untuk sebuah resolusi yang isinya menyerukan Pence dan kabinet untuk menggunakan Amendemen Ke-25 Konstitusi AS yang, antara lain, mencopot presiden karena dinilai tidak mampu menjalankan kekuasaan.
Setelah itu, Pence dan kabinet memiliki waktu 24 jam untuk memberhentikan Trump sebelum DPR bergerak menuju pemakzulan.
Foto tertanggal 6 Januari 2021, wajah Presiden AS Donald Trump terpampang pada layar lebar di lokasi massa pendukungnya berkumpul di Washington DC, Amerika Serikat.
Beberapa nama senator Partai Republik diketahui mendukung langkah Partai Demokrat. Mereka adalah Senator Pat Toomey dari Pennsylvania bergabung dengan Senator Lisa Murkowski (Alaska) yang menyerukan agar Trump mengundurkan diri dari jabatannya dan pergi secepat mungkin dan Senator Roy Blunt (Missouri).
”Saya pikir presiden telah mendiskualifikasi dirinya dari sebelumnya, kemudian dia menjabat lagi. Saya tidak berpikir dia bisa dipilih dengan cara apa pun,” kata Toomey.
Semakin intensif
Bahkan, Adam Kiziinger, anggota Fraksi Republikan di DPR, bertindak lebih jauh. Ia bergabung dengan 204 anggota Fraksi Demokrat DPR dan 37 senator Demokrat untuk mendesak penggunaan Amendemen Ke-25, aturan yang memungkinkan Wakil Presiden AS dan anggota kabinet memberhentikan presiden. Fred Upton, anggota Fraksi Republikan di DPR, juga dilaporkan sedang menimbang untuk mendukung pemecatan Trump.
Dengan rencana pemakzulan yang semakin intensif, Toomey mengatakan, dia meragukan pemakzulan dapat dilakukan sebelum Biden dilantik meski semakin banyak anggota parlemen mengatakan bahwa langkah itu diperlukan untuk memastikan Trump takkan pernah bisa memegang jabatan terpilih lagi. Upaya Demokrat memakzulkan Trump akan mendapatkan perlawanan dari sebagian anggota Partai Republik di DPR.
Baca juga: AS Mau Trump Mundur
Jika upaya Demokrat untuk mendapatkan dukungan penuh dan tercatat pada Senin (11/1/2021) waktu setempat gagal dan Partai Republik berhasil menghadangnya, DPR bisa melakukan pemungutan suara resmi yang tercatat pada Selasa (12/1/2021). Langkah itu diharapkan bisa meloloskan upaya pemakzulan tersebut karena Demokrat menjadi mayoritas di DPR dengan 222-211 dibanding Republikan.
Sejauh ini, Pence ataupun anggota kabinet belum pernah menyebutkan secara terbuka tentang penolakan mereka untuk menggunakan Amendemen Ke-25, yang membuka peluang bagi Wapres Pence bersama anggota kabinet mencopot presiden jika yang bersangkutan dinilai tidak mampu atau tidak layak bertugas.
Orang-orang berlindung di ruang sidang DPR ketika pengunjuk rasa mencoba masuk ke ruang DPR di Gedung Capitol, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (6/1/2021). Wartawan BBC, Nick Bryant, yang berada di dalam gedung itu mencuit, ”Saya mulai meliput di Washington sejak tahun 1990-an. Tak pernah melihat yang seperti ini. Ini tragis.”
Pence, yang ada di dalam Gedung Capitol bersama istri dan anaknya serta ratusan anggota Kongres AS ketika massa pendukung Trump menyerbu ke dalam gedung, hingga kini belum berkomunikasi dengan Trump.
Pence hadir di Gedung Capitol dalam kapasitas sebagai Ketua Senat AS, yang mengesahkan kemenangan Joe Biden-Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS 2021-2025. Dalam berbagai kesempatan, Trump dilaporkan mendesak Pence agar tidak mengesahkan kemenangan Biden.
Baca juga: Dunia Kecam Penyerbuan Gedung Capitol AS
Sejauh ini, setidaknya 90 orang telah ditangkap otoritas keamanan AS dengan tuduhan mulai dari pelanggaran jam malam hingga tindak pidana yang terkait dengan penyerangan terhadap petugas polisi, memiliki senjata ilegal, hingga ancaman pembunuhan terhadap Ketua DPR Nancy Pelosi.
Dukungan warga AS
Biden sendiri tidak berkomentar banyak soal rencana pemakzulan dan pemecatan Trump. Dalam pertemuan di tempat yang dirahasiakan, Biden menyerahkan nasib Trump pada keputusan Kongres. ”Apa yang mereka (anggota Kongres) nilai perlu untuk diputuskan biar mereka yang memutuskan,” kata Biden.
Pengunjuk rasa pendukung Trump melompat dari galeri publik ke lantai ruang Senat di Gedung Capitol AS saat sidang kongres di Washington DC. Kongres mengadakan sesi bersama hari itu untuk meratifikasi kemenangan 306-232 Electoral College Presiden terpilih Joe Biden atas Presiden Donald Trump.
Berbeda dengan upaya pemakzulan Trump pada 2019, yang digalang Demokrat, upaya kali ini tidak hanya oleh Demokrat, tetapi juga didukung masyarakat luas warga AS. Setidaknya itulah yang tergambar dari jajak pendapat Ipsos dan NBCNews, yakni 56 persen responden ingin Trump diberhentikan.
Baca juga: Sejarah Kelam Penuh Kekerasan di Gedung Capitol
Jajak pendapat yang berlangsung pada 8-9 Januari 2021 dan diumumkan pada Minggu (9/1/2021) siang waktu Washington atau Senin pagi WIB itu juga menemukan 67 persen responden menganggap Trump bersalah dalam pendudukan oleh massa pendukungnya di Gedung Capitol.
Perusahaan-perusahaan di AS mulai menunjukkan reaksinya terhadap kerusuhan di Gedung Capitol pada Rabu (6/1/2021) dengan mengikat mereka pada kontribusi kampanye. Kerusuhan saat itu menyebabkan puluhan orang terluka dan lima orang tewas, termasuk polisi yang sedang bertugas.
CEO dan Presiden Asosiasi Blue Cross Blue Shield Kim Keck mengatakan tidak akan memberikan kontribusi kepada anggota parlemen yang berasal dari Partai Republik, yang mendukung upaya penolakan Trump terhadap hasil kemenangan Biden di Dewan Elektoral dan sudah disahkan oleh Senat AS.
Baca juga: Relasi Trump dan Pence yang Kini Beku
Kim menyatakan, mereka akan menangguhkan kontribusi kepada setiap anggota parlemen yang memilih untuk mendukung upaya merusak demokrasi negara tersebut.
Foto tanggal 4 November 2020, Presiden AS Donald Trump dan Wapres Mike Pence ketika berbicara di ruang sayap timur Gedung Putih sehari setelah pemilihan presiden. Kini, hubungan Pence dan Trump dikabarkan retak setelah massa pendukung Trump menyerbu dan menduduki Gedung Capitol saat Pence tengah memimpin pengesahan kemenangan Joe Biden pada Pemilu AS.
Sementara itu, salah satu grup keuangan besar di AS, Citigroup, tidak secara spesifik menyebut anggota parlemen yang mendukung tindakan Trump kala dia mendorong pendudukan Gedung Capitol. Mereka memilih menunda semua sumbangan politik selama tiga bulan pertama di tahun ini.
Kepala Urusan Pemerintahan Global Citi Candi Wolff mengatakan, dalam memo Jumat kepada karyawan, ”Kami ingin Anda diyakinkan bahwa kami tidak akan mendukung kandidat yang tidak menghormati aturan hukum.”
(AP/REUTERS/MHD)
