Iran Tidak Tergesa Minta AS ke Kesepakatan Nuklir 2015
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan, Iran dapat menyambut kembalinya Amerika Serikat ke Kesepakatan Nuklir 2015. Syaratnya adalah hanya setelah sanksi terhadap Teheran dicabut.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
AFP/SAUL LOEB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dokumen yang berisi penerapan kembali sanksi terhadap Iran setelah mengumumkan penarikan AS dari kesepakatan Nuklir Iran, di Gedung Putih, Washington, DC, Selasa (8/5/2018). Teheran mengatakan tidak terburu-buru meminta AS kembali ke kesepakatan nuklir Iran itu.
TEHERAN, JUMAT — Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat (8/1/2021), menyatakan, Iran tidak terburu-buru meminta Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara besar sekalipun Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden AS. Menurut Khamenei, tanpa atau dengan AS dalam kesepakatan, Teheran menilai yang paling penting adalah sanksi yang dinilai sepihak atas Iran dapat segera dicabut.
”Kami tidak terburu-buru dan kami tidak mendesak mereka untuk kembali. Permintaan kami, yang logis dan rasional adalah pencabutan sanksi,” kata Khamenei. Sanksi itu diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump setelah keluar dari kesepakatan pada 2018. Keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan dan memberlakukan kembali sanksi terhadap republik Islam itu meningkatkan ketegangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun di antara dua musuh bebuyutan itu.
Biden, yang akan menggantikan Trump pada 20 Januari, telah mengisyaratkan kesediaan untuk mengembalikan AS ke kesepakatan itu. Kesepakatan itu secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Presiden terpilih AS itu telah mengindikasikan keinginannya bernegosiasi lebih luas dengan Teheran. Hal itu akan dan dapat dilakukan setelah Washington kembali ke kesepakatan itu. Topik negosiasi yang dibahas terutama mengenai program rudal Iran dan pengaruhnya di seluruh Timur Tengah.
AP PHOTO/MEHR NEWS AGENCY/MAJID ASGARIPOUR
Bangunan reaktor pembangkit tenaga nuklir Bushehr di luar kota Bushehr, Iran barat daya, seperti terlihat pada foto bertanggal 26 Oktober 2010. Presiden AS Donald Trump akhirnya keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran tahun 2015 karena kesepakatan itu tidak dirombak.
Khamenei mengatakan, Iran dapat menyambut kembalinya Amerika ke JCPOA. Syaratnya adalah hanya setelah sanksi terhadap Teheran dicabut. ”Kami berbicara tentang hak yang telah dicuri dari bangsa Iran,” kata pemimpin tertinggi Iran itu dalam pidato yang disiarkan televisi. ”Jika sanksi dicabut, kembalinya Amerika masuk akal.”
Dalam pidatonya, Khamenei menegaskan kembali posisi Iran bahwa program rudal Teheran semata dikembangkan untuk ’mempertahankan’ negara itu dari segala ancaman dari luar.
Pernyataan Khamenei muncul tak lama setelah Garda Revolusi Iran meresmikan salah satu ”pangkalan rudal strategis” yang terletak di ”pantai Teluk Persia”. Hal itu diungkapkan dan dimuat situs web Sepahnews. Dalam pidatonya, Khamenei menegaskan kembali posisi Iran bahwa program rudal Teheran semata dikembangkan untuk ”mempertahankan” negara itu dari segala ancaman dari luar.
Sejak 2019, Iran secara bertahap menangguhkan implementasi sebagian besar kewajiban utamanya berdasarkan kesepakatan nuklir. Kesepakatan itu menetapkan batasan ketat pada kegiatannya sebagai imbalan pencabutan sanksi. Pihak lain dalam perjanjian itu, terutama Inggris, Perancis, dan Jerman, telah menekan Iran untuk kembali ke komitmennya dalam upaya untuk menyelamatkan kesepakatan tersebut.
Akan tetapi, Iran telah berulang kali menuntut agar AS terlebih dulu mencabut sanksi yang melumpuhkan Teheran. ”Ketika pihak lain secara praktis tidak memenuhi kewajibannya, tidak logis bagi Republik Islam Iran untuk menghormati semua komitmennya,” kata Khamenei. ”Jika mereka kembali ke komitmen mereka, kami akan kembali ke komitmen kami.”
Keputusan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi membuat Iran kehilangan manfaat yang diharapkan dari JCPOA. Iran tidak dapat menerima investor asing dan perdagangan luar negeri dikurangi. Hal itu menjerumuskan Iran ke dalam resesi yang dalam. Namun, Iran telah membalas dengan secara bertahap mengurangi komitmennya terhadap kesepakatan itu.
REUTERS/TASNIM NEWS AGENCY
Perempuan Iran turut serta dalam aksi memprotes kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir tahun 2015. Unjuk rasa itu digelar pada Jumat (11/5/2018) di Teheran, Iran.
Pekan ini, misalnya, Teheran mengumumkan bahwa Iran melanjutkan pengayaan uranium hingga kemurnian 20 persen. Tingkat itu jauh di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat bom atom. Keputusan itu diambil oleh parlemen Iran, bukan oleh pemerintahan reformis moderat Presiden Hassan Rouhani. Rouhani telah menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan pemerintahan AS di bawah kendali Biden.
Tolak vaksin Barat
Khamenei juga membuat pernyataan terkait kondisi pandemi Covid-19 di Iran. Pemimpin Tertinggi Iran itu melarang pemerintahnya mengimpor vaksin Covid-19 dari AS, Inggris, dan Perancis. Ia mengatakan, vaksin dari negara Barat adalah produk yang tidak dapat dipercaya. Khamenei pun mengangkat dugaan kedua negara Barat itu, musuh lama Republik Islam, kemungkinan berusaha menyebarkan infeksi Covid-19 ke negara lain.
Dia menambahkan, bagaimanapun bahwa Iran dapat memperoleh vaksin ”dari tempat tepercaya lainnya”. Dia tidak memberikan perincian, tetapi China dan Rusia sama-sama sekutu Iran. ”Impor vaksin AS dan Inggris ke negara kita dilarang. Mereka sama sekali tidak dapat dipercaya. Bukan tidak mungkin mereka ingin mencemari negara lain,” kata Khamenei. ”Mengingat pengalaman kami dengan suplai darah Perancis yang tercemar HIV, vaksin Perancis juga tidak dapat dipercaya.”
Khamenei merujuk pada skandal darah yang terkontaminasi di Iran pada 1980-an dan 1990-an. Iran telah menguji coba pada manusia dengan kandidat vaksin Covid-19 yang dikembangkan secara mandiri pertamanya akhir bulan lalu. Teheran yakin vaksin itu kelak dapat membantu Iran mengalahkan pandemi meskipun ada sanksi AS yang memengaruhi kemampuannya untuk mengimpor vaksin. (AFP/REUTERS)
