MFF harus disetujui semua anggota UE yang berjumlah 27. Warsawa dan Budapest bolak-balik mengancam akan memveto MFF 2021-2027 jika keinginan mereka tidak dipenuhi.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
Setelah berunding lebih dari enam bulan, Uni Eropa akhirnya menyepakati kerangka anggaran 2021-2027. Dari banyak hal yang bisa disimak pada proses itu, salah satunya adalah diplomasi dan transisi energi membutuhkan harga tinggi.
UE menyepakati paket stimulus 2,2 triliun dollar AS yang sebagian akan didanai dari penerbitan surat utang. Kanselir Jerman Angela Merkel nyaris bisa disebut harus menanggung sendiri semua beban untuk mencapai kesepakatan itu. Padahal, perempuan paling berpengaruh pada 2020 menurut majalah Time itu sedang mempersiapkan masa pensiun yang kurang dari setahun lagi.
Merkel harus sendiri karena Perancis, yang bersama Jerman menjadi dua kekuatan utama dan pengarah UE, mengambil jalan berbeda. Di periode awal perundingan, Perancis mendukung kelompok Selatan yang meminta penerbitan utang bersama untuk membiayai pemulihan akibat pandemi Covid-19.
Keinginan itu ditentang kelompok Utara yang hemat dan disiplin mengelola anggaran. Kelompok Utara menyetujui sebagian permintaan Selatan dengan imbalan iuran kelompok Utara ke UE dikurangi.
Di tahap perundingan selanjutnya, Merkel praktis tetap sendirian. Sebab, Presiden Perancis Emmanuel Macron disibukkan dengan urusan boikot Perancis gara-gara insiden Charlie Hebdo.
Merkel tidak mau UE gagal bersepakat di periode Jerman menjadi ketua bergilir UE pada Juli-Desember 2020. Terlebih, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen boleh disebut sebagai anak didik dan kepercayaan Merkel sebelum Von der Leyen mutasi dari Berlin ke Brussels.
Kelompok Timur
Merkel harus menghadapi kelompok Timur untuk mencapai persetujuan kerangka anggaran UE (MFF) 2021-2027. Kelompok Timur, terutama Polandia dan Hongaria, punya dua tuntutan yang sangat berbeda dari keinginan bersama Eropa. Timur tidak mau syarat ketertiban hukum dijadikan syarat menerima subsidi dari UE.
Keinginan mereka akhirnya dipenuhi dan UE, khususnya Merkel, dikecam keras. Salah satu pengecam adalah George Soros lewat surat terbuka di dunia maya. Soros menuding Merkel menyerah pada pemerasan Polandia dan Hongaria. Spekulan yang pernah dituding berperan dalam kejatuhan nilai mata uang Asia, termasuk rupiah, pada 1998 itu menyebut keputusan Merkel amat buruk. UE harus menggadaikan salah satu prinsip utamanya, ketertiban hukum, demi mencapai kesepakatan.
Hongaria dan Polandia memanfaatkan celah pengelolaan UE. Pemimpin Hongaria dan Polandia tahu negara mereka dan UE sangat membutuhkan MFF untuk pemulihan. Traktat Lisabon, yang bisa disebut sebagai konstitusi UE, menegaskan keputusan terkait keuangan harus dibuat dengan suara bulat.
Dengan demikian, MFF harus disetujui seluruh 27 anggota UE. Warsawa dan Budapest bolak-balik mengancam akan memveto MFF 2021-2027 jika keinginan mereka tidak dipenuhi. Ancaman mereka berhasil, ketertiban hukum tidak dimasukkan sebagai syarat menerima subsidi UE.
Kesuksesan lain Warsawa terkait transisi energi. Blok Timur paling mengandalkan batubara sebagai sumber energi. UE mendapatkan listrik dari PLTU batubara hampir empat kali lipat yang didapat Indonesia dari sumber sejenis. Di sisi lain, UE akhirnya sepakat memangkas emisi gas rumah kaca hingga 55 persen pada 2030. Penghentian operasi pembangkit listrik yang menggunakan batubara menjadi salah satu kunci mencapai target itu.
Polandia dan anggota UE di sisi timur akan sangat terdampak jika keputusan itu dijalankan. Perubahan sumber energi membutuhkan biaya tinggi. Di sisi lain, kelompok Warsawa membutuhkan energi agar perekonomian tetap bergerak. Tidak ada pergerakan ekonomi, apalagi pertumbuhan, tanpa energi. Karena itu, Warsawa meminta kompensasi.
Brussels setuju hampir 700 miliar dollar AS dari 2,2 triliun dollar AS paket stimulus pemulihan akan dipakai untuk transisi energi. Brussels juga setuju pengurangan emisi Warsawa dan anggota UE di Timur tidak setinggi aras yang harus dicapai blok Barat, Selatan, dan Utara.
Dengan dana setara dengan Rp 9.800 triliun atau empat kali lipat APBN Indonesia, UE berusaha mengubah sumber energi demi memangkas emisi. Biaya transisi memang tinggi, terutama jika ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi. (RAZ)