Konstitusi AS tidak mengizinkan warga memilih presiden secara langsung. Pada Pemilu 2020, pemilih bisa menerima hingga 10 jenis surat suara.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
Dari banyak pelajaran yang bisa diambil dari proses pemilu Amerika Serikat, salah satunya adalah negara itu pun tidak sepenuhnya menerapkan demokrasi langsung dan mudah diakses. Padahal, standar praktik demokrasi yang dipahami secara universal adalah langsung dan mudah diakses.
Pemilu AS, yang pada 2020 berpuncak pada Selasa (3/11/2020), adalah warisan dari keputusan ratusan tahun lalu. Warisan pertama membuat AS menjadi salah satu negara yang seluruh warganya harus diwakili untuk apa pun keputusan politik yang diambil. Dalam praktik politik harian, peraturan dibuat oleh eksekutif dan legislatif.
Sementara pada hari pemungutan suara, konstitusi AS tidak mengizinkan warganya memilih presiden secara langsung. Padahal, warga di banyak negara sudah puluhan tahun memilih presiden secara langsung.
Konstitusi AS menetapkan presiden dipilih oleh dewan elektoral. Keputusan dewan elektoral ditentukan oleh suara mayoritas di daerah pemilihan tempat dewan itu bertugas. Tahun ini, dewan elektoral akan memberi suara pada 14 Desember 2020. Dalam 1,5 bulan terakhir, hasil pemilu diharapkan sudah muktamat. Jika ada gugatan atas hasil penghitungan suara pemilihan presiden, hasilnya harus keluar sebelum 14 Desember 2020.
Lazimnya, dewan elektoral hanya meneruskan suara pemilih dan memberi suara kepada calon yang mendapat suara mayoritas di dapil. Meski demikian, ada beberapa kasus dewan elektoral membuat pilihan berbeda dari suara mayoritas di dapil. Beberapa negara bagian menetapkan hukuman untuk kasus seperti itu. Sebagian lagi tidak menerapkan sanksi apa-apa.
Sudah berkali-kali ada upaya mengubah aturan itu. Hal itu, antara lain, karena fenomena suara pemilih (popular vote) capres yang kalah lebih besar dari capres terpilih. Sebab, capres terpilih disokong lebih banyak dewan perwakilan dibandingkan capres yang kalah. Hal itu, antara lain, terjadi pada Pemilu 2016 yang dimenangi Donald Trump. Sayang, upaya itu belum berhasil dan tetap dipakai pada Pemilu 2020.
Hari pasar
Konstitusi AS juga menetapkan, hari pemilihan digelar pada Selasa pertama selepas Senin pertama di November pada tahun pemilihan. Ada dua alasan utama untuk pemilihan itu, yakni modern dan tradisional.
Untuk alasan tradisional, di masa lalu AS adalah negara agraris dan penduduknya sudah punya alokasi waktu untuk aneka kegiatan. Setiap Rabu, para petani AS di masa lalu ke pasar untuk menjual hasil panen dan membeli aneka kebutuhan. Sementara pada Jumat sampai Minggu, mayoritas warga AS di masa lalu memanfaatkannya untuk ibadah.
Di masa lalu, tempat pemungutan suara (TPS) terletak jauh dari permukiman dan warga bisa membutuhkan sehari perjalanan untuk mencapai TPS. Karena itu, tidak mungkin pemungutan suara digelar pada Kamis atau sehari setelah hari pasar. Tidak mungkin pula digelar pada Senin karena warga masih beribadah pada Minggu sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ke TPS.
Hanya Selasa yang mungkin dipilih jadi hari pemungutan suara. Pada Selasa, warga bisa melakukan perjalanan pada Senin, memilih di Selasa pagi lalu kembali ke rumah agar bisa ke pasar pada Rabu.
Sampai sekarang, aturan itu masih berlaku dengan tambahan pemungutan suara dini. Pemungutan suara dini bisa digelar hingga sebulan sebelum hari pemungutan suara utama. Pada 2020, pemungutan suara dini dimulai sejak pekan pertama Oktober dan menghasilkan hingga 101 juta suara. Sepanjang sejarah AS, baru kali ini suara di pemungutan dini menembus lebih dari 100 juta.
Pemilu lain
Pemilu AS bukan hanya soal pemilihan presiden. Warga juga memberi suara untuk memilih 435 anggota DPR, 35 dari 100 senator, 13 gubernur, anggota DPR dan Senat di beberapa negara bagian, anggota dewan kota, hingga aneka jabatan politis di kota dan negara bagian. Selain itu, ada pula pemungutan suara untuk aneka peraturan daerah.
Dengan demikian, pemilih di beberapa daerah bisa mendapat sampai 10 surat suara pada Pemilu 2020. Di Indonesia, pemilih hanya mendapat lima jenis surat suara untuk memilih presiden dan para anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Panitia pemungutan suara (PPS) AS juga harus cermat bahwa sebagian calon tidak ada namanya di surat suara. Pemilih bisa memberi suara untuk calon tersebut dengan menulis sendiri nama calon di surat suara. Apabila pemilih hanya sedikit seperti di desa, memeriksa tulisan tangan yang beragam mungkin tidak masalah. Cerita akan berbeda jika pemilih berjumlah ratusan ribu seperti daerah perkotaan. Salah hitung, bisa berujung gugatan.
Bahkan, tanpa kejelasan soal salah hitung pun, sudah ada ancaman menggugat hasil pemilu. Donald Trump dan Joe Biden sama-sama telah menyatakan akan menggugat hasil Pemilu 2020. Mereka akan menunggu hasil pemilu ditetapkan PPS lalu mendaftarkan gugatan.
Gugatan bukan hanya dari para capres. Sejak berbulan lalu, ada aneka gugatan terkait proses pemilu. Ada gugatan untuk membatalkan larangan mantan terpidana untuk memberi suara. Di beberapa negara bagian, terpidana yang belum membayar denda dilarang memberikan suara dan jumlah mereka mencapai puluhan ribu orang.
Sebagian orang sudah lupa soal sanksi itu karena hukuman dijatuhkan bertahun-tahun lalu. Sebelum 2020, sebagian dari mereka tidak pernah memilih dan di sejumlah negara bagian, tidak ada larangan memberikan suara jika belum membayar denda.
Salah satu orang terkaya AS, Michael Bloomberg, menyumbangkan jutaan dollar AS untuk membayari denda itu. Sumbangan itu bagian dari upaya Bloomberg mendorong partisipasi pemilih. Sayangnya, sejumlah pejabat daerah yang berafiliasi dengan Republikan malah meminta Bloomberg diperiksa gara-gara sumbangan itu.
Larangan pengguna hak pilih menjadi salah satu alasan terbentuk antrean panjang di TPS-TPS. PPS harus memeriksa apakah calon pemilih masuk daftar larangan atau tidak sebelum memberikan surat suara. Antrean juga panjang karena kapasitas ruangan dibatasi untuk menekan peluang penularan Covid-19.
Padahal, pemilih butuh waktu untuk diperiksa lalu memberi suara. Tidak mudah menandai pilihan pada hingga 10 surat suara berbeda. Apalagi, jika pemilih memutuskan memberi suara pada calon yang tidak ada di surat suara sehingga harus menulis sendiri nama calon pilihannya.
Antrean di TPS AS amat mengherankan karena pemilih bisa menunggu lebih dari dua jam hanya untuk memberi suara. Tidak ada warga negara maju yang harus antre selama warga AS untuk urusan ke TPS. (AP/AFP/REUTERS)