KUALA LUMPUR, SENIN Malaysia terus memburu aset Low Taek Jho alias Jho Low. Sebagian aset manajer investasi itu diduga dibeli dengan uang yang digelapkan dari lembaga investasi pemerintah Malaysia, 1MDB.
Jho Low diketahui membeli satu jet Bombardier Global 5000 seharga 35,4 juta dollar AS pada 2010. Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang ikut menyelidiki kasus 1MDB meyatakan, sebagian uang hasil korupsi 1MDB dibelikan jet tersebut. ”Kami akan membawa pulang (jet) itu,” kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Senin (13/8/2018), di Putra Jaya, Malaysia.
Bombardier Global 5000 menjadi buruan terbaru Malaysia dalam kasus 1MDB. Sejumlah pihak menyebutkan, tahun lalu, jet itu terlacak berada di Singapura. Perusahaan layanan penerbangan Jet Aviation malah menyebut jet dengan nomor registrasi yang diumumkan Departemen Kehakiman AS ini berada di fasilitas mereka di Lapangan Terbang Seletar, Singapura.
Juru bicara Jet Aviation menyatakan sudah bekerja sama dengan otoritas setempat. Ia menolak menjelaskan bagaimana pesawat bisa tersimpan di fasilitas Jet Aviation.
Kementerian Luar Negeri Singapura dan perwakilan Jho Low tidak menjawab permintaan konfirmasi yang diajukan kantor berita Reuters. Singapura adalah salah satu dari sejumlah negara yang ikut menyelidiki dugaan korupsi 1MDB. Singapura pernah mengumumkan menyita aset 87,24 juta dollar AS pada 2016. Seluruhnya dinyatakan milik Jho Low dan kerabatnya.
Pencarian terhadap pesawat itu adalah salah satu langkah pemerintah Malaysia memburu dan menyita barang berharga yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi 1MDB. Pekan lalu, Malaysia menyita kapal pesiar Euqanimity, yang diduga dibeli Jho Low a 250 juta dollar AS. Kapal sebelumnya disita Kepolisian RI di perairan Bali pada Februari 2018 atas permintaan Badan Penyidik Federal AS (FBI).
Departemen Kehakiman AS memasukkan kapal itu dalam daftar aset yang diduga dibeli dengan uang korupsi 1MDB. Setelah enam bulan disita, Polri mengantar kapal itu ke perbatasan Indonesia-Malaysia dekat Selat Phillips. Di sana, kapal disita otoritas Malaysia.
Perwakilan Jho Low menyebut penyerahan kapal oleh Polri ke otoritas Malaysia melanggar hukum dan perintah pengadilan di AS dan Indonesia.
Mahathir membalas pernyataan itu dengan meminta Jho Low atau pihak mana pun yang mengklaim memiliki Equanimity untuk membuktikan kapal dibeli dengan aset yang bersih. Mereka dipersilahkan membuktikan kapal tidak dibeli dengan uang korupsi 1MDB. Jika tidak ada bukti pendukung, maka kapal akan dimiliki penawar tertinggi pada lelang yang akan digelar pemerintah Malaysia.
Penyitaan dan pelelangan aneka aset itu merupakan dampak pengaktifan lagi penyelidikan 1MDB setelah Mahatir kembali menjadi PM Malaysia. Selama masa pemerintahan PM Najib Razak, penyelidikan atas kasus 1MDB dihentikan.
Kerja sama dengan China
Pemerintahan Mahathir tidak hanya menghidupkan lagi penyelidikan 1MDB. Malaysia kini juga meninjau ulang proyek-proyek kerja sama yang dibuat pemerintahan Najib dengan China.
Mahathir menegaskan, Malaysia akan terus mempertahankan hubungan baik dengan China. Kuala Lumpur juga menyambut investasi Beijing, selama membawa keuntungan bagi Malaysia.
Pemerintahan Mahathir bersikap keras terhadap proyek pipa dan rel kereta di pesisir timur Semenanjung Malaya. ”Kami tidak merasa membutuhkan dua proyek itu. Kami tidak merasa keduanya layak. Jadi jika bisa, kami akan membatalkanny,” ujarnya.
Kami tidak merasa membutuhkan dua proyek itu.
Pemerintahan Mahathir sudah menunda kelanjutan proyek itu. Penyebabnya antara lain biaya proyek membengkak menjadi lebih 22 miliar dollar AS. Penundaan akan terus dilanjutkan sampai pemerintah Malaysia menemukan solusi. Bahkan, jika memungkinkan, Malaysia ingin menghentikannya.
Proyek-proyek itu menjadi salah satu pokok bahasan dalam lawatan Mahathir ke China akhir pekan ini. Mahathir dijadwalkan bertemu Presiden China Xi Jinping dan PM China Li Keqiang.
Mahathir juga mengingatkan China soal Laut China Selatan. Ia mendesak China menghormati kebebasan berlayar di perairan ini.
Malaysia adalah satu dari empat anggota ASEAN yang bersengketa dengan China soal klaim atas sebagian pulau dan karang di Laut China Selatan. ”Kami memaklumi semua kapal, termasuk kapal perang, untuk berlayar. Akan tetapi, jangan berpangkalan di sana. Hal ini merupakan peringatan untuk semua. Jangan membuat ketegangan yang tidak perlu,” ujarnya. (AP/REUTERS)