Menlu RI Retno LP Marsudi pada saat debat di DK PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/5/2018) waktu setempat. Ia menegaskan, DK PBB harus menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.
NEW YORK, JUMAT — Indonesia menyerukan agar anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegakkan hukum internasional. Dewan juga harus menjalankan mandatnya sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dengan menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari permasalahan.
Seruan Indonesia itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika berbicara pada Debat Terbuka DK PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Kamis (17/5/2018) waktu lokal atau Jumat (18/5/2018).
Pertemuan 15 negara anggota DK PBB tersebut bertajuk ”Upholding International Law within the Context of the Maintenance of International Peace and Security”.
Retno dalam pernyataannya menegaskan, ”Penegakan hukum internasional itu sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan sewenang-wenang pihak yang merasa kuat.”
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menjelaskan, debat terbuka diselenggarakan di bawah kepemimpinan Polandia di DK PBB dan debat juga dipandu Presiden Polandia Andrzej Duda. Debat diikuti 12 pejabat setingkat menteri dan 74 negara anggota PBB.
Tema debat terbuka yang diusung Polandia tersebut dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.
Pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB agar senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB.
KEMLU RI
Menlu RI Retno Marsudi sedang menyimak debat. Dalam debat, Menlu RI menegaskan, anggota DK PBB harus menegakkan hukum internasional.
Menlu RI mengingatkan, masyarakat dunia adalah konstituen dari DK PBB. Oleh karena itu, DK PBB harus menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.
Pentingnya anggota DK PBB menegakkan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.
”Menjadi tanggung jawab kerja DK PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan,” katanya.
Hal itu penting agar tidak terjadi seperti sekarang ini, sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina telah dihasilkan tetapi tidak diimplementasi.
Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global.
Ia mencontohkan organisasi regional seperti ASEAN yang telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. ASEAN mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai, kebiasaan berdialog, dan solusi jalan tengah.
Perdamaian di kawasan ASEAN tentu saja akan berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. ”ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di Indo-Pasifik,” ujar Menlu RI.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyinggung serangan teroris di Surabaya, Jawa Timur. Ia menekankan, Indonesia tidak takut pada terorisme dan tidak akan memberi ruang bagi ekstremisme dan terorisme.
Lebih lanjut, Menlu RI mengajak seluruh anggota PBB untuk bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstremisme.
