Perdana Menteri Inggris Theres May menghadiri sidang dengan agenda "Tanya Jawab dengan Perdana Menteri" di Parlemen Inggris, Rabu (6/12/2017). Gambar diambil dari tayangan video yang dipancarkan oleh Unit Perekaman Parlemen (PRU).
DUBLIN, KAMIS — Perdana Menteri Inggris Theresa May akan menyampaikan usulan kepada PM Irlandia Leo Varadkar dalam 24 jam ke depan terkait isu perbatasan Irlandia Utara yang telah mengganjal kesepakatan Brexit.
Varadkar menyatakan hal itu dalam jumpa pers, Rabu (6/12), setelah ia melakukan percakapan via telepon dengan May. ”Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak di London, May akan kembali dengan ’teks’ (terkait isu perbatasan). Saya dengan terbuka menunggunya karena saya ingin kita bisa segera beranjak ke fase berikutnya (perundingan Brexit), kalau mungkin pekan depan,” kata Varadkar merujuk KTT Uni Eropa (UE) pada 15 Desember.
Kompas
PM Irlandia Leo Varadkar, Rabu (6/12/2017), memberikan keterangan pers bersama PM Belanda Mark Rutte (tak tampak dalam foto).
Kesepakatan dalam isu perbatasan Irlandia Utara menjadi persyaratan jika Inggris ingin beranjak ke perundingan tahap berikutnya, yaitu membicarakan pasar tunggal Eropa.
Dua isu penting lain adalah biaya perceraian yang harus dibayar Inggris dan nasib warga UE di Inggris. UE menuntut agar warga mereka yang tinggal di Inggris, selain dijamin kebebasannya untuk bermukim di Inggris, juga harus dilindungi oleh hukum UE.
Kesepakatan soal perbatasan Irlandia Utara hampir ditandatangani May pada Senin lalu, tetapi Partai Unionis (DUP) yang menjadi mitra pemerintahan minoritas May menentang kesepakatan itu. Jika DUP menarik dukungan, pemerintahan May bisa jatuh.
Pada intinya, UE, khususnya Republik Irlandia, menginginkan wilayah perbatasan di Irlandia Utara tidak dikontrol oleh militer Inggris karena hal itu akan mencederai Kesepakatan Damai Jumat Agung 1998.
Bisa Januari
Varadkar yang didampingi PM Belanda Mark Rutte mengatakan, jika usulan yang ditawarkan May tidak memuaskan UE, kemungkinan pembicaraan soal perdagangan dan masa depan Inggris di pasar tunggal Eropa tidak bisa dilakukan pada 15 Desember dan diundur pada Januari 2018.
”Adalah harapan dan keinginan pemerintahan ini bahwa kita harus beranjak ke pembicaraan fase dua, tetapi jika hal itu tak memungkinkan, kita bisa memulainya pada tahun depan,” kata Varadkar.
Saat ini, baik orang maupun barang bebas masuk-keluar wilayah Irlandia Utara dan Republik Irlandia tanpa pemeriksaan di perbatasan. Irlandia ingin mempertahankan peraturan yang sama pasca-Brexit.
Menurut Varadkar, tuntutan agar tak ada pemeriksaan di perbatasan merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat. ”Ini adalah garis merah yang absolut,” ujarnya.
Sekitar 100 orang berdemonstrasi di Belfast, Irlandia Utara, untuk mendukung seruan partai nasionalis Irlandia Utara, Sinn Fein, yang menentang penjagaan perbatasan di Irlandia Utara pasca-Brexit.
Di tengah hujan lebat, para demonstran itu mengusung poster-poster yang menentang pengetatan perbatasan. ”Wilayah utara sudah memilih tetap bersama Uni Eropa, mandat itu harus dihormati,” kata John Finucane, anggota Sinn Fein.
Mereka juga mendesak PM Leo Varadkar menggunakan vetonya untuk mencegah Brussels maju ke perundingan tahap berikutnya, kecuali jika tuntutan tidak ada perbatasan pasca-Brexit disetujui.
Hak warga UE
Dalam draf bocoran yang diterima Reuters, Inggris akan menjamin hak warga UE yang tinggal di negara itu, termasuk anak-anak mereka yang belum dilahirkan.
Sebaliknya, Brussels juga akan menjamin warga negara Inggris yang tinggal di UE untuk hidup bebas di negara mana pun yang mereka pilih. UE juga menuntut Inggris tunduk pada Konvensi HAM Eropa. (AP/AFP/REUTERS/MYR)
